Percepatan proyek tertahan di tahap pembebasan
Jembatan Kembar Barombong adalah proyek penghubung yang ditujukan untuk memperbaiki akses dan mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Barombong, tetapi pelaksanaannya bergantung pada kepastian lahan yang dibutuhkan. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong percepatan pembebasan lahan setelah menerima aspirasi dan keluhan masyarakat mengenai akses jalan. Namun, tiga bidang tanah dalam lokasi pengadaan masih menghadapi sengketa kepemilikan. Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Makassar, Muh Izhar Kurniawan, menyampaikan arahan wali kota itu pada Jumat, 13 November 2026, sekaligus menjelaskan hambatan yang menghalangi langkah pemerintah. Ini bukan sekadar soal mengejar jadwal: membayar ganti rugi sebelum pemilik yang sah dipastikan berisiko memicu perkara baru. Bagi pengguna jalan, ketidakpastian tersebut berarti kebutuhan akan akses yang lebih lancar belum bisa dijawab hanya dengan instruksi percepatan.
Karena itu, sengketa lahan Makassar di Barombong harus dipandang sebagai bagian inti dari pembangunan jembatan, bukan urusan administratif kecil. Percepatan tanpa pemeriksaan dokumen yang memadai dapat memindahkan hambatan dari tahap pengadaan ke sengketa hukum yang lebih panjang.

Klaim berbeda membuat pembayaran berisiko
Penelusuran Dinas Pertanahan bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN menemukan dasar penguasaan yang berbeda atas bidang-bidang terdampak. Tiga pihak yang disebut memiliki alas hak ialah Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi. Pada bidang yang diklaim Amsal, sekitar 520 meter persegi terdampak pengadaan, sementara bidang itu merupakan bagian dari tanah bersertifikat hak milik seluas 1.175 meter persegi. Rabaya disebut memiliki dasar berupa SK Redistribusi yang terbit pada 1964. Di kawasan yang sama, PT Gowa Makassar Tourism Development juga diketahui memiliki sertifikat hak guna bangunan dengan luasan diperkirakan sekitar delapan hektare. Angka dan dokumen tersebut menunjukkan mengapa pemerintah tidak dapat menyamakan klaim atau memilih penerima ganti rugi tanpa pemeriksaan: setiap dasar kepemilikan harus diuji terhadap bidang yang benar-benar masuk lokasi pengadaan.
Persoalannya juga mencakup gugatan yang melibatkan PT GMTD, Haji Paju Timula, dan sejumlah warga, serta somasi dari seorang warga yang mengklaim hak atas salah satu bidang. Izhar menegaskan, “Tiga pihak memiliki dasar penguasaan atau alas hak atas bidang tanah terdampak.” Perbedaan legalitas dan klaim inilah yang perlu dituntaskan agar pembebasan lahan tidak melahirkan masalah hukum baru.
Verifikasi harus berjalan bersama kepastian proses
Pemerintah mengarahkan proses yang sebelumnya direncanakan melalui pembayaran langsung atau kerja sama antarpihak menjadi tahapan pengadaan tanah dengan melibatkan ATR/BPN. Setelah persyaratan terpenuhi, ATR/BPN akan melanjutkan proses sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk membentuk satuan tugas untuk mendata dan memverifikasi objek maupun subjek tanah. Jalur ini lebih hati-hati, tetapi kehati-hatian tidak boleh berubah menjadi penundaan tanpa penjelasan. Pemerintah perlu memberi kejelasan tentang langkah pemeriksaan dan status setiap bidang agar warga memahami apa yang masih harus dipastikan. Jika status tanah telah jelas tetapi perkara belum berkekuatan hukum tetap, pembayaran ganti kerugian dapat ditempuh melalui konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan sesuai ketentuan.
Pemisahan kewenangan juga penting: pembangunan fisik Jembatan Kembar Barombong melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sedangkan pembebasan lahan berada dalam jalur pengadaan yang melibatkan ATR/BPN. Koordinasi antarpihak perlu menjaga agar penyelesaian klaim tanah menjadi tahapan yang terukur, bukan alasan proyek kehilangan arah. Warga berhak mendapat kepastian proses, sementara calon penerima ganti rugi berhak atas pemeriksaan yang adil.
Jangan korbankan kepastian hukum demi cepat
Dorongan Wali Kota Makassar untuk mempercepat proyek menjawab kebutuhan nyata pengguna jalan, tetapi percepatan yang hanya diukur dari cepatnya pembayaran bukanlah kemajuan jika kepemilikan masih diperselisihkan. Pemerintah perlu menuntaskan verifikasi dengan terbuka dan konsisten, lalu menggunakan mekanisme hukum yang tersedia ketika perkara belum selesai. Dengan begitu, pembebasan lahan dapat bergerak tanpa mengabaikan hak pihak yang mengajukan klaim. Jembatan Barombong tetap penting bagi kelancaran akses, tetapi manfaatnya akan tertunda bila sengketa tiga bidang tidak diselesaikan dengan cermat. Kesimpulannya, jalan tercepat menuju pembangunan yang berkelanjutan bukanlah melewati pemeriksaan, melainkan memastikan klaim legalitas jelas agar proyek bisa diteruskan tanpa menambah sengketa.






