Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Sengketa Lahan Menghambat Dua Akses Jembatan, Pemerintah Cari Jalan Keluar

Sengketa Lahan Menghambat Dua Akses Jembatan, Pemerintah Cari Jalan Keluar
Minat|Asia Tenggara

Ketika akses publik bertemu klaim kepemilikan

Sengketa lahan jembatan adalah perselisihan mengenai hak atas tanah yang dipakai atau dibutuhkan untuk membangun akses penghubung, dan penyelesaiannya harus melindungi kepastian hukum sekaligus kepentingan pengguna jalan. Dua perkara di Meninting dan Barombong memperlihatkan bagaimana klaim yang belum tuntas dapat membayangi infrastruktur penting. Di Meninting, sebagian lahan yang kini menjadi jalan negara dan akses menuju jembatan diklaim sebagai milik warga. Di Barombong, tumpang tindih dokumen atas tiga bidang tanah menahan pembebasan lahan untuk proyek Jembatan Kembar Barombong. Dampaknya terasa langsung: akses Meninting menghubungkan Mataram dengan Lombok Barat, sementara kemacetan di Barombong terus dikeluhkan warga. Pemerintah perlu bergerak cepat, tetapi membayar tanpa memastikan siapa pemilik sah hanya akan memindahkan masalah ke pengadilan. Tantangannya adalah menyelesaikan sengketa tanpa membuat kepentingan publik dan hak warga saling meniadakan.

Sengketa Lahan Menghambat Dua Akses Jembatan, Pemerintah Cari Jalan Keluar

Meninting: perkara sudah masuk tingkat banding

Di Meninting, 18 orang menggugat kepemilikan lahan yang disebut seluas 2,65 hektare; pengukuran ulang mencatat luasnya 2,17 hektare. Pengadilan Negeri Mataram pada 22 Oktober 2026 mengabulkan sebagian gugatan dan menyatakan lahan berdasarkan Pipil Nomor 203 Persil Nomor 9 Klas I atas nama Achmad Tanwir sebagai hak milik para penggugat. Bagian lahan itu termasuk yang kini dipakai sebagai jalan dan akses Jembatan Meninting. BPN Kota Mataram mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada 3 November 2026. Seorang tergugat, Muhammad Farid, juga menyoroti ketidaksesuaian alamat dan surel dalam data perkara yang, menurutnya, membuat pemberitahuan resmi tidak sampai kepada pihak tergugat. Karena putusan telah memasuki proses banding, status kepemilikan dan konsekuensinya bagi akses publik belum bisa dianggap selesai.

Kasus ini berbeda dari pembebasan lahan yang belum tuntas: sebagian tanah sudah digunakan untuk infrastruktur setelah dibebaskan pada 2012, tetapi kini menjadi objek sengketa. Situasi tersebut menuntut keterbukaan mengenai dasar pembebasan terdahulu dan proses pengadilan yang berjalan. Menganggap akses jalan sebagai bukti bahwa persoalan hak telah selesai sama kelirunya dengan mengabaikan kebutuhan warga yang melintas setiap hari. Putusan tingkat pertama penting, tetapi banding berarti penilaian akhir masih menunggu proses hukum.

Barombong: verifikasi dulu, konsinyasi bila perlu

Di Barombong, Pemkot Makassar menangani sengketa tiga bidang tanah bersama ATR/BPN setelah muncul klaim yang tumpang tindih, gugatan, dan somasi. Dasar penguasaan yang disebut mencakup SHM Nomor 244 milik Letkol Amsal Sampetondok, dengan sekitar 520 meter persegi terdampak dari sertifikat seluas 1.175 meter persegi yang terbit pada 12 Desember 2008; Rabaya memegang SK Redistribusi 1964, sedangkan Jasmani Agi memiliki surat peralihan hak. Klaim lain dan gugatan yang melibatkan sejumlah warga serta GMTD menambah kerumitan. Pemkot mengubah rencana pembayaran langsung menjadi pengadaan tanah resmi dengan keterlibatan ATR/BPN. Satgas akan mendata, memverifikasi subjek dan objek, lalu melakukan penilaian. Jika tanah telah terverifikasi tetapi sengketa belum berkekuatan hukum tetap, opsi konsinyasi tanah—menitipkan uang ganti kerugian di pengadilan—disiapkan sesuai aturan.

Langkah itu lebih masuk akal daripada memilih satu pihak di tengah klaim yang saling bertentangan, sebab pembayaran keliru dapat memicu sengketa baru. Namun, verifikasi tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menunda tanpa batas. Pemkot menangani pengadaan lahan, sedangkan pembangunan fisik menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan BBPJN, dengan koordinasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pembagian peran ini perlu disertai jadwal dan informasi yang jelas agar warga mengetahui kemajuan, bukan hanya mendengar bahwa proses masih berjalan.

Kepastian hukum harus berujung pada akses yang berfungsi

Perbandingan kedua kasus memperlihatkan dua tahap persoalan: di Meninting, pengadilan telah menyatakan sebagian lahan sebagai hak penggugat tetapi banding masih berjalan; di Barombong, pemerintah sedang mengurai klaim sebelum pembayaran dan konstruksi dapat berlanjut. Karena itu, satu resep tidak cocok untuk keduanya. Meninting membutuhkan proses banding yang tertib dan penjelasan mengenai dampak putusan terhadap jalan yang sudah digunakan. Barombong membutuhkan verifikasi terbuka, penilaian resmi, dan penggunaan konsinyasi bila syarat hukumnya terpenuhi. Dalam kedua kasus, warga tidak seharusnya dipaksa memilih antara hak atas tanah dan akses yang lancar. Pemerintah perlu menjelaskan dasar setiap keputusan serta langkah berikutnya dengan terang.

Pada akhirnya, kecepatan pembangunan bukan alasan untuk mengabaikan hak, tetapi kepastian hukum juga tidak boleh menjadi dalih bagi kemacetan dan ketidakpastian tanpa ujung. Penyelesaian yang adil harus mengakui klaim berdasarkan bukti, mengikuti proses hukum, dan menjaga layanan publik tetap berfungsi. Jika banding Meninting ditangani dengan cermat dan skema ATR/BPN serta konsinyasi di Barombong dijalankan secara transparan, pemerintah memiliki peluang menyelesaikan sengketa tanpa mengorbankan kepercayaan warga.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Artikel ini dibuat dengan AI dari sumber yang dipublikasikan dan data produk.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!