Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Tiga Bidang Tanah Menghambat Jembatan Kembar Barombong

Tiga Bidang Tanah Menghambat Jembatan Kembar Barombong
Minat|Asia Tenggara

Proyek penting tertahan di urusan kepemilikan

Jembatan Kembar Barombong adalah proyek penghubung yang direncanakan untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Barombong, tetapi pembangunannya bergantung pada kepastian lahan yang dibutuhkan. Pemkot Makassar ingin mempercepat proyek ini setelah menerima aspirasi dan keluhan masyarakat mengenai akses jalan. Namun, dorongan tersebut belum cukup untuk membuka jalan bagi pekerjaan konstruksi: pembebasan lahan Makassar masih terkendala sengketa atas tiga bidang tanah.

Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengatakan Wali Kota Munafri Arifuddin telah mengarahkan jajarannya agar pembebasan tanah dipercepat. Pada Jumat, 13 November 2026, Izhar menjelaskan bahwa sejumlah warga saling mengklaim kepemilikan. Hambatan ini bukan sekadar perkara administrasi yang bisa dibereskan dengan target kerja lebih agresif. Tanpa kepastian siapa yang berhak, pembayaran ganti rugi berisiko memicu sengketa baru.

Tiga Bidang Tanah Menghambat Jembatan Kembar Barombong

Tiga klaim, dokumen yang berbeda

Penelusuran Dinas Pertanahan bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN menunjukkan tiga pihak memiliki dasar penguasaan atau alas hak atas lahan terdampak: Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi. Dokumen yang mereka ajukan berbeda, termasuk alas hak dan sertifikat, sehingga pemerintah perlu menguji keabsahan setiap klaim sebelum menentukan penerima ganti rugi. Sengketa lahan Barombong pun bukan soal satu berkas yang belum lengkap, melainkan tumpang tindih klaim yang harus ditelaah dengan cermat.

Skala masalah tampak pada bidang yang diklaim Letkol Amsal Sampetondok: sekitar 520 meter persegi terdampak pengadaan, sementara bidang itu merupakan bagian dari tanah bersertifikat seluas 1.175 meter persegi. Di kawasan tersebut, PT Gowa Makassar Tourism Development juga diketahui memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan luas yang diperkirakan sekitar delapan hektare. Angka-angka ini menegaskan mengapa verifikasi batas dan dokumen tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas.

Kehati-hatian perlu diikuti jalur penyelesaian

Persoalan hukum turut melibatkan gugatan PT Gowa Makassar Tourism Development serta perkara yang berkaitan dengan Haji Paju Timula dan sejumlah warga. Seorang warga juga melayangkan somasi atas salah satu bidang yang masuk rencana pengadaan. Izhar menyatakan pemerintah harus berhati-hati agar prosesnya tidak menimbulkan masalah hukum baru. Sikap itu masuk akal: membayar satu pihak sebelum haknya dipastikan dapat membuat proyek terseret ke perselisihan yang lebih panjang.

Namun, kehati-hatian tidak boleh berubah menjadi penundaan tanpa ujung. Setelah persyaratan terpenuhi, ATR/BPN akan melanjutkan tahapan pengadaan tanah, termasuk membentuk satuan tugas untuk mendata dan memverifikasi objek serta subjek tanah. Jika status tanah sudah jelas tetapi perkara belum berkekuatan hukum tetap, pembayaran ganti kerugian dapat ditempuh melalui konsinyasi atau penitipan uang di pengadilan sesuai aturan. Jalur lanjutan ini penting agar sengketa tidak membuat kebutuhan pengguna jalan terus diabaikan.

Kepastian hukum adalah syarat percepatan

Jembatan Barombong dinantikan karena kepadatan di kawasan itu dirasakan pengguna jalan, sehingga keterlambatan pembebasan lahan punya dampak langsung pada masyarakat. Pemerintah memang tidak seharusnya membayar ganti rugi secara serampangan, tetapi warga juga berhak mengetahui proses verifikasi, tahapan yang belum selesai, dan cara sengketa akan dituntaskan. Keterbukaan seperti itu dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah kesan bahwa proyek berhenti tanpa arah.

Kesimpulannya, percepatan Jembatan Kembar Barombong tidak akan tercapai hanya dengan instruksi politik atau dorongan pembangunan. Kunci berikutnya ialah pemeriksaan dokumen yang transparan, penetapan pihak yang berhak, dan penggunaan mekanisme hukum yang tersedia bila perkara belum selesai. Tiga bidang tanah kini menjadi penghambat, tetapi penyelesaian yang tertib dapat mengubah kebuntuan menjadi langkah nyata menuju akses yang lebih lancar.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!