PAUD sebagai Fondasi Kebijakan Wajib Belajar Prasekolah
Kebijakan PAUD regional adalah serangkaian keputusan dan program pemerintah daerah yang secara sengaja dirancang untuk meningkatkan mutu PAUD daerah, memperluas akses pendidikan anak usia dini, menguatkan pelatihan guru PAUD, serta memastikan program prasekolah wajib berjalan efektif sebagai bagian dari sistem wajib belajar yang lebih panjang dan menyeluruh. Di Bogor dan Pekalongan, kebijakan ini tidak berhenti pada penambahan lembaga, tetapi menyentuh inti persoalan: kualitas guru, pemerataan layanan, dan kejelasan arah jangka panjang. Pendekatan ini patut diapresiasi karena berangkat dari kesadaran bahwa masa PAUD menentukan kesiapan anak memasuki jenjang berikutnya. Namun, keberanian merancang kebijakan saja tidak cukup; yang menentukan adalah konsistensi eksekusi dan kemampuan daerah menghubungkan kebijakan dengan kebutuhan nyata keluarga dan anak di lapangan.
Bogor: Kesejahteraan dan Kompetensi Guru PAUD sebagai Titik Awal
Bogor mengambil posisi tegas: mutu PAUD dimulai dari guru yang sejahtera dan kompeten. Pemerintah kota menyalurkan program Kesejahteraan dan Perlindungan (Kesharlindung) bagi 1.189 guru PAUD dan beasiswa pendidikan bagi 60 guru untuk berkuliah di Universitas Terbuka. Ini bukan angka kecil, melainkan sinyal bahwa guru PAUD tidak lagi diperlakukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai aktor utama fondasi pendidikan. Selain itu, bantuan pusat untuk revitalisasi 34 bangunan sekolah, termasuk 13 taman kanak-kanak, menunjukkan bahwa kualitas ruang belajar ikut diperhitungkan. Kebijakan wajib belajar 13 tahun dengan satu tahun prasekolah yang disosialisasikan di Rakor PAUD Kota Bogor pada 13 Oktober 2026 menegaskan bahwa prasekolah bukan pilihan tambahan, melainkan bagian wajib perjalanan pendidikan anak. Pendekatan Bogor jelas: sebelum bicara generasi emas, pastikan guru PAUD tidak lagi bekerja dalam kondisi serba kekurangan.
Pekalongan: Grand Design PAUD untuk Pemerataan dan Akses
Berbeda dari Bogor yang menonjol pada aspek kesejahteraan guru, Pekalongan menonjol lewat perencanaan jangka menengah. Pemerintah kota mulai menyusun Mini Grand Design PAUD periode 2026–2029 sebagai arah kebijakan menyeluruh untuk pemerataan layanan dan peningkatan kualitas pendidik. Dokumen ini tidak hanya bicara penambahan satuan pendidikan, tetapi juga strategi peningkatan kompetensi pendidik, pemerataan layanan PAUD, dan perluasan partisipasi anak sebagai dukungan terhadap Wajib Belajar 13 Tahun. FGD penyusunan panduan Program Jaring Anak Usia Dini (Jaring AUD) pada 13 Oktober 2026 menjadi pemicu, dengan dukungan pemerintah pusat sebagai apresiasi atas capaian Bunda PAUD Inggit Soraya di tingkat nasional. Sikap Pekalongan jelas: tidak boleh ada anak usia PAUD yang tertinggal, sehingga kolaborasi dengan posyandu dan pemanfaatan data menjadi strategi kunci. Ini contoh kebijakan PAUD regional yang berani menggabungkan perencanaan teknis dengan pendekatan komunitas.
Peran BBPMP Jateng dan Investasi Kompetensi Guru Menuju Generasi Emas
Langkah Pekalongan mendapat penguatan dari BBPMP Jawa Tengah yang melihat peningkatan mutu PAUD sebagai investasi langsung menuju generasi emas 2045. Dalam sosialisasi Mini Grand Design tentang implementasi Wajib Belajar Satu Tahun Prasekolah pada 20 Oktober 2026, BBPMP menekankan bahwa layanan PAUD menentukan perkembangan kemampuan berpikir, karakter, dan kesiapan anak memasuki jenjang berikutnya. Dukungan terhadap guru PAUD untuk melanjutkan pendidikan hingga S1 dipandang sebagai strategi penting memperkuat kualitas pembelajaran. "Dukungan terhadap peningkatan kualifikasi akademik guru hingga penguatan standar mutu lembaga pendidikan dinilai menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045". Pesannya tegas: program prasekolah wajib tidak boleh berhenti pada angka partisipasi; ia harus diiringi peningkatan kompetensi guru, proses pembelajaran yang bermakna, dan pemenuhan standar mutu melalui akreditasi satuan PAUD.
Pelajaran Kebijakan: Mengikat Kesejahteraan, Akses, dan Mutu PAUD
Jika disandingkan, Bogor dan Pekalongan memberi pelajaran penting: kebijakan PAUD regional yang kuat selalu mengikat tiga hal sekaligus—kesejahteraan dan pelatihan guru PAUD, perluasan akses pendidikan anak usia dini, dan penjaminan mutu PAUD daerah. Bogor menekan pada kesejahteraan dan beasiswa guru, Pekalongan menonjol dalam desain sistem dan kolaborasi data, sementara BBPMP Jateng mengingatkan bahwa semua ini adalah investasi jangka panjang untuk generasi emas 2045. Konsekuensinya, daerah lain tidak bisa lagi memandang PAUD sebagai urusan sekunder. Program prasekolah wajib satu tahun hanya akan bermakna jika anak masuk ke PAUD yang membuat mereka senang, berani, mandiri, dan cinta belajar, bukan sekadar dikejar akademis. Kesimpulannya, masa depan pendidikan bergantung pada keberanian pemerintah daerah menjadikan PAUD sebagai prioritas anggaran, kebijakan, dan politik, bukan sekadar slogan.
