Akses PAUD nasional: ambisi besar yang mengubah cara kita memandang sekolah
Akses PAUD nasional adalah upaya sistematis pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan seluruh anak usia prasekolah, khususnya 5–6 tahun, mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini yang memadai sebelum masuk sekolah dasar, sehingga kesiapan sekolah anak meningkat dan pemerataan pendidikan anak usia dini dapat tercapai sebagai bagian dari kebijakan wajib belajar prasekolah yang mengarah ke wajib belajar 13 tahun. Ambisi pemerintah kota seperti Surabaya dan Banjar menargetkan 100 persen anak usia 5–6 tahun bersekolah di PAUD sebelum SD bukan sekadar angka di atas kertas; ini adalah pergeseran paradigma bahwa masa prasekolah adalah hak, bukan pilihan. Namun, di balik narasi keberhasilan, tersimpan pertanyaan kritis: seberapa siap sistem kita menghadapi konsekuensi dari menjadikan prasekolah sebagai kewajiban baru? Tanpa jawaban jujur atas pertanyaan ini, slogan 100 persen hanya akan berhenti sebagai kampanye.
Banjar dan Surabaya: dua wajah strategi wajib belajar prasekolah
Kota Banjar sering dijadikan contoh bahwa target wajib belajar prasekolah bukan mimpi kosong. Profil layanan menunjukkan pemerataan wilayah mencapai 100 persen desa dan kelurahan telah terjangkau PAUD, dengan 198 satuan aktif yang membuat Angka Partisipasi Sekolah (APS) menembus 97,36 persen, jauh di atas rata-rata nasional sekitar 88,38 persen. Ini memberi sinyal kuat bahwa akses PAUD nasional bisa naik drastis jika didorong dengan data dan koordinasi yang rapi. Di sisi lain, Surabaya memilih pintu masuk lewat keluarga. Roadshow kelas parenting Puspaga digunakan bukan hanya untuk edukasi pengasuhan, tetapi sekaligus mendata anak usia 5–6 tahun yang belum bersekolah dan mencarikan solusi lewat bantuan pendidikan, beasiswa pemkot, maupun CSR. Pendekatan ini tepat sasaran, tetapi juga bergantung pada seberapa aktif warga melapor dan seberapa responsif birokrasi menjawab. Tanpa mekanisme tindak lanjut yang cepat, data hanya akan menumpuk tanpa mengubah nasib anak.
Kesiapan sekolah anak: PAUD sebagai pondasi, bukan sekadar tempat bermain
Kelurahan Mamburungan Timur dengan Angka Kesiapan Sekolah (AKS) 100 persen untuk anak kelas 1 SD memperlihatkan dampak konkret PAUD ketika dijadikan tahapan wajib sebelum sekolah dasar. Di sini, kesiapan sekolah anak tidak diukur dari seberapa cepat mereka menguasai baca-tulis hitung, melainkan dari enam pondasi dasar: nilai agama dan budi pekerti, keterampilan sosial, kematangan emosional, kemampuan literasi dan numerasi, perkembangan motorik, serta kemandirian sehari-hari. Fakta bahwa AKS mencapai 100 persen karena mayoritas anak mengikuti PAUD menunjukkan bahwa wajib belajar prasekolah punya basis pedagogis yang kuat, bukan sekadar kebijakan administratif. Pernyataan bahwa PAUD bukan tempat untuk memaksa calistung, melainkan ruang pembiasaan adaptasi, emosi, dan interaksi sebaya, menantang anggapan lama bahwa TK hanyalah fase bermain tanpa nilai akademik. Justru, tanpa fase ini, banyak anak masuk SD dengan pondasi goyah yang kemudian tampak sebagai “ketertinggalan” di kelas, padahal masalahnya adalah hilangnya satu fase perkembangan penting.
Pemerataan pendidikan anak usia dini: kekuatan kolaborasi dan batas-batasnya
Banjar dan Surabaya sama-sama mengandalkan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pemerataan pendidikan anak usia dini. Di Banjar, rapat koordinasi lintas OPD bersama Direktorat PAUD diikuti Dinas Kesehatan, DPMD, Disdukcapil, Bappelitbangda, Dinsos P3A, Dinas KKB dan organisasi profesi seperti IGTKI, HIMPAUDI, dan IGRA, untuk mematangkan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah sebagai fondasi Wajib Belajar 13 Tahun. Langkah berikutnya bukan cuma sosialisasi, tetapi strategi "sapu bersih" sisa 2,64 persen anak usia 5–6 tahun yang belum masuk PAUD, lewat penambahan ruang kelas baru dan pembangunan unit sekolah baru per desa atau kelurahan. Surabaya menempuh jalur mirip, dengan pendataan yang digabungkan dengan roadshow parenting, lalu mencari solusi individual bagi tiap anak, dari bantuan pendidikan hingga dukungan komunitas Kampung Pancasila. Kolaborasi ini adalah kekuatan, tetapi juga rawan mandek jika tidak disertai penganggaran yang cukup, standar kualitas, dan sistem pemantauan yang transparan. Pemerataan tidak boleh berhenti pada ketersediaan bangunan PAUD, tetapi harus menyentuh kualitas pembelajaran dan inklusivitas, terutama bagi anak berkebutuhan khusus.
Wajib belajar 13 tahun: peluang emas atau jebakan kebijakan?
Menjadikan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah sebagai fondasi Wajib Belajar 13 Tahun adalah lompatan berani dalam kebijakan pendidikan. Jika dijalankan konsisten, anak akan memasuki SD dengan kesiapan akademik dan non-akademik yang lebih utuh, seperti yang ditunjukkan oleh capaian AKS 100 persen di Mamburungan Timur. Target Banjar menuntaskan layanan untuk seluruh anak prasekolah dan tekad Surabaya memastikan tidak ada lagi anak yang tercatat belum bersekolah adalah dua bukti bahwa pemerintah lokal mulai melihat masa prasekolah sebagai hak dasar, bukan bonus. Namun, ambisi 100 persen juga bisa berubah menjadi jebakan jika diartikan semata sebagai penuntasan angka. Wajib belajar prasekolah hanya masuk akal bila dibarengi peningkatan kualitas guru, kurikulum yang relevan, intervensi bagi keluarga miskin, dan mekanisme pendampingan anak berkebutuhan khusus. Kesimpulannya, Indonesia perlu berani melanjutkan agenda wajib belajar 13 tahun, tetapi dengan fokus tajam pada kualitas, inklusi, dan dukungan sosial, bukan hanya kebanggaan statistik.
