Satu tahun prasekolah, tiga tahap kebijakan
Wajib PAUD adalah kebijakan yang mendorong anak mengikuti pendidikan prasekolah setidaknya satu tahun sebelum masuk sekolah dasar, agar mereka mengenal lingkungan belajar dan memperoleh bekal perkembangan awal. Gagasan ini kini hadir dalam wajib belajar 13 tahun, tetapi pelaksanaannya tidak seragam: Surabaya menyatakan kewajiban, Kutai Kartanegara (Kukar) menyosialisasikan ketentuan, sedangkan Bantul masih menyiapkan penerapan bertahap. Perbedaan tersebut penting bagi keluarga. Dorongan memperluas pendidikan anak usia dini patut didukung, tetapi aturan masuk SD tidak semestinya mendahului kesiapan layanan dan kejelasan petunjuk pelaksanaan.
Di Surabaya, pemerintah kota menetapkan wajib belajar 13 tahun dengan tambahan satu tahun prasekolah sebelum SD. Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani, menyebut sasaran kegiatan prasekolahnya anak usia 5–6 tahun dan menjelaskan bahwa kebijakan itu menambah satu tahun pada kewajiban belajar yang sebelumnya 12 tahun.
Surabaya dan Kukar: kewajiban dengan dukungan layanan
Surabaya menekankan kesiapan anak, bukan percepatan akademik. Kegiatan prasekolah dirancang melalui bermain sambil belajar, membiasakan anak bersosialisasi dan berbagi, serta membentuk karakter sebelum memasuki SD. Pemerintah kota juga menyiapkan beasiswa PAUD dan dukungan CSR agar biaya tidak menghalangi akses, disertai perhatian terhadap pelatihan dan dukungan bagi guru. Arah ini masuk akal: kewajiban hanya adil jika tersedia bantuan bagi keluarga dan layanan yang layak.
Kukar juga menyatakan anak wajib mengikuti satu tahun PAUD sebelum SD, tetapi keterangan daerah menempatkan kebijakan dalam tahap sosialisasi. Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, menilai PAUD penting untuk menanamkan disiplin, kemandirian, dan kejujuran, bukan hanya kemampuan akademis. Kukar memiliki sekitar 500 satuan PAUD dan berencana mengusulkan kebutuhan formasi guru kepada kementerian terkait. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan wajib belajar 13 tahun bergantung bukan hanya pada aturan, tetapi juga kecukupan pendidik dan fasilitas.
Bantul memilih persiapan bertahap
Bantul menyosialisasikan wajib prasekolah selama sekurang-kurangnya satu tahun bagi anak usia 5–6 tahun. Pemerintah kabupaten telah menyiapkan regulasi pendukung, tetapi tahap yang berjalan masih berupa sosialisasi kepada kalurahan, Bunda PAUD, dan organisasi mitra. Plt. Kepala Disdikpora Bantul, Titik Sunarti Widyaningsih, menyebut kegiatan sosialisasi telah menjangkau sekitar tujuh titik yang mencakup 17 kapanewon.
Bantul memiliki sekitar 520 TK dan 740 satuan PAUD nonformal, namun keberadaan layanan belum berarti kewajiban sudah menjadi syarat penerimaan SD. Pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru; anak yang belum mengikuti prasekolah saat ini tidak otomatis terhalang masuk SD. Sikap bertahap ini lebih melindungi keluarga dari ketidakpastian, meski sosialisasi perlu diikuti jadwal, dukungan akses, dan aturan yang jelas.
Akses harus mendahului penegakan
Perbandingan ketiga daerah memperlihatkan perbedaan utama pada tahap kebijakan, bukan tujuan. Surabaya menyatakan wajib PAUD bagi anak sebelum SD dan secara khusus menyebut usia 5–6 tahun. Kukar menyatakan kewajiban satu tahun PAUD, tetapi informasi yang tersedia tidak merinci sasaran usia seperti Surabaya dan Bantul. Bantul secara eksplisit menyasar usia 5–6 tahun, namun masih menyosialisasikan kebijakan dan menunggu petunjuk teknis. Karena itu, prasekolah sebelum SD sebaiknya diperlakukan sebagai perluasan kesempatan belajar, bukan alat untuk menutup akses masuk SD sebelum layanan benar-benar terjangkau.
Kesimpulannya, wajib belajar 13 tahun dapat memperkuat kesiapan anak jika pemerintah menyeimbangkan kewajiban dengan ketersediaan PAUD, guru, bantuan biaya, dan aturan penerimaan yang terang. Surabaya memberi contoh dukungan akses, Kukar perlu menuntaskan kesiapan tenaga pendidik, sementara Bantul masih harus mengubah sosialisasi menjadi pelaksanaan yang terukur. Ukuran keberhasilan bukan sekadar berapa banyak anak diwajibkan ikut, melainkan apakah setiap keluarga dapat mengakses pendidikan anak usia dini yang aman dan bermutu.
