Dari Razia ke Pendampingan: Menggeser Cara Pandang terhadap Siswa Bolos
Strategi pemerintah daerah untuk cegah siswa bolos dan menekan angka anak tidak sekolah adalah rangkaian intervensi terstruktur yang menggabungkan pengawasan di sekolah, komunikasi keluarga, home visit sekolah, hingga pendampingan pendidikan berkelanjutan yang dirancang bukan hanya menghentikan perilaku bolos sesaat, tetapi memulihkan hak belajar anak, mencegah putus sekolah, dan memperbaiki ekosistem sosial yang memengaruhi keputusan mereka untuk hadir atau absen dari kelas. Pendekatan ini penting karena razia semata kerap menempatkan siswa sebagai pelanggar, tanpa menyentuh akar persoalan seperti tekanan ekonomi, kesenjangan pengasuhan, atau ketidaknyamanan di lingkungan belajar. Kasus sembilan pelajar yang terjaring saat nongkrong di warung kopi pada jam sekolah menjadi contoh bagaimana bolos bisa menjadi pintu masuk ke masalah yang lebih berat, mulai dari pergaulan berisiko hingga paparan minuman keras dan narkoba. Di titik ini, pilihan pemerintah daerah untuk memperluas strategi dari penertiban ke pembinaan patut dibaca sebagai koreksi atas pendekatan yang hanya reaktif. Namun, koreksi itu baru akan bermakna jika pengawasan berkelanjutan sungguh dijalankan, bukan berhenti di konferensi pers dan razia sesekali.
Sidoarjo: Pengawasan Berkelanjutan Tidak Boleh Berhenti di Razia
Langkah pemerintah kabupaten yang memperkuat pengawasan berkelanjutan dengan melibatkan sekolah dan keluarga untuk cegah siswa bolos adalah sinyal bahwa disiplin tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada aparat ketertiban. Bupati menekankan bahwa anak adalah generasi penerus, tetapi pesan moral itu hanya akan berdaya kalau diterjemahkan ke mekanisme kontrol yang jelas: siapa mengawasi apa, sejauh mana orang tua terlibat, dan bagaimana sekolah membaca perubahan perilaku sejak dini. Razia Satpol PP yang menjaring sembilan pelajar nongkrong di warkop saat jam sekolah menunjukkan bahwa tindakan lapangan tetap diperlukan sebagai pagar pertama terhadap kenakalan remaja. Namun, jika razia dijadikan alat utama, kita berisiko mengerdilkan problem pendidikan menjadi sekadar pelanggaran ketertiban umum. Pernyataan bahwa pencegahan tidak cukup lewat razia dan harus disertai pembinaan, pendidikan karakter, dan pengawasan keluarga adalah pengakuan penting bahwa akar bolos ada di relasi anak–sekolah–rumah. Tantangannya, Sidoarjo perlu membuktikan bahwa koordinasi tiga pihak itu berjalan dalam praktik, misalnya melalui sistem pelaporan cepat ketika siswa absen dan tindak lanjut berupa pendampingan, bukan hukuman semata.
Kediri: Home Visit dan Gerakan 1 GTK 1 ATS sebagai Model Intervensi
Kabupaten Kediri memilih jalur yang lebih proaktif: menekan angka anak tidak sekolah lewat home visit sekolah ke rumah anak dan keluarga sasaran untuk mengurai persoalan yang membuat mereka jauh dari bangku pendidikan. Pendekatan ini berangkat dari asumsi tepat bahwa absensi berkepanjangan adalah gejala dari masalah sosial dan ekonomi, bukan sekadar ketidakpatuhan. Dengan gerakan 1 GTK 1 ATS, setiap guru dan tenaga kependidikan memegang tanggung jawab konkret terhadap satu anak tidak sekolah, sehingga isu ATS tidak mengambang di level data, tetapi menempel pada wajah dan cerita individu. Data menunjukkan, dari 11.181 anak tidak sekolah, jumlah tersebut turun menjadi 5.725 setelah sekitar enam bulan penjangkauan oleh sekitar 750 visitor. Ini bukan sekadar angka, tetapi bukti bahwa ketika negara mendatangi anak, bukan menunggu mereka datang ke sekolah, hak pendidikan lebih mudah dipulihkan. Target menekan ATS hingga 70–80 persen di akhir tahun dan visi Zero ATS dalam jangka panjang adalah ambisi yang seharusnya menginspirasi daerah lain. Tentu, tantangan pembiayaan dan konsistensi kinerja visitor akan besar, tetapi secara prinsip, Kediri menunjukkan bahwa cegah siswa bolos dan putus sekolah membutuhkan diplomasi pintu ke pintu, bukan hanya aturan di atas kertas.
Jakarta: Pendampingan Pendidikan di Persimpangan Hukum dan Hak Anak
Di Jakarta, kasus anak yang terlibat dalam peristiwa di sekitar kompleks parlemen membuka kenyataan lain: ada 25 anak yang sudah putus sekolah dalam kelompok yang diamankan aparat. Respons berupa rencana pendampingan pendidikan dan koordinasi dengan dinas terkait menunjukkan bahwa proses penegakan hukum mulai mengakui hak belajar sebagai kepentingan yang tak boleh tersisih. Pendampingan pendidikan di sini didefinisikan sebagai bantuan, bimbingan, fasilitasi, dan penguatan berkelanjutan oleh tenaga pendidik atau pihak berwenang untuk meningkatkan mutu, kapasitas, dan hasil belajar. Definisi tersebut penting karena menempatkan anak bukan hanya objek pembinaan, tetapi subjek yang diberi ruang untuk memperbaiki masa depannya. Pendampingan juga dirancang bagi pelajar yang masih aktif, melalui edukasi dan pembinaan dengan melibatkan sekolah dan tenaga pendidik serta pihak terkait sesuai kebutuhan masing-masing anak. Di balik bahasa resmi itu, tersimpan pertanyaan kritis: apakah lembaga penegak hukum siap berkolaborasi setara dengan sekolah dan keluarga, atau pendampingan akan terasa seperti perpanjangan tangan hukuman? Jika dilakukan dengan empati dan melibatkan keluarga, pendampingan bisa menjadi jembatan yang mengembalikan anak ke jalur pendidikan tanpa stigmatisasi.
Menghubungkan Titik: Dari Pengawasan ke Ekosistem Belajar yang Menjaga Anak
Tiga praktik daerah ini memperlihatkan satu benang merah: cegah siswa bolos, menurunkan angka anak tidak sekolah, dan menangani putus sekolah tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja. Sidoarjo menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan yang melibatkan keluarga dan sekolah, Kediri mengirim guru dan visitor ke rumah lewat home visit sekolah dan gerakan 1 GTK 1 ATS, sementara Jakarta mengembangkan pendampingan pendidikan dengan tenaga pendidik dan pihak berwenang sebagai mitra berkelanjutan. Jika disatukan, ketiganya membentuk kerangka ekosistem: pencegahan, penjangkauan, dan pemulihan. Kesimpulannya, razia boleh menjadi alarm, tetapi bukan jawaban. Jawabannya adalah relasi yang hidup antara rumah, sekolah, pemerintah daerah, dan aparat, di mana absensi tidak dibaca semata sebagai pelanggaran, melainkan sebagai sinyal bahwa ada sesuatu yang salah di sekitar anak. Kebijakan yang berani mengirim guru ke rumah, mengajak orang tua duduk satu meja, dan menempatkan anak putus sekolah dalam program pendampingan jangka panjang adalah langkah minimum kalau kita sungguh percaya bahwa pendidikan adalah hak dasar, bukan sekadar kewajiban administratif.
