Dari Ketergantungan Transfer ke Optimalisasi PAD Daerah
Optimalisasi PAD daerah adalah upaya sistematis pemerintah lokal untuk memperluas, menata ulang, dan mengamankan seluruh sumber pendapatan yang sah—mulai dari pajak, retribusi, hingga pemanfaatan aset—agar kemandirian fiskal meningkat tanpa membebani warga dan pelaku usaha secara berlebihan.
Arah kebijakan fiskal lokal pelan-pelan bergeser: dari sekadar menunggu transfer pusat menuju agresivitas terukur dalam menggali potensi ekonomi sendiri. Di Tulang Bawang Barat, perubahan cara pandang itu tampak jelas ketika rapat evaluasi pajak dan retribusi daerah digelar dan dipimpin Sekda Iwan Mursalin pada 19 Agustus 2026, dengan fokus baru pada aset yang selama ini menganggur sebagai sumber PAD tambahan. Sementara di tingkat provinsi, Sumatera Selatan mengangkat penguatan pengelolaan keuangan daerah sebagai fokus rapat koordinasi yang dibuka melalui Sekda Edward Candra pada 21 Agustus 2026. Tekanan fiskal dan kontribusi transfer pusat yang masih besar memaksa daerah berhitung ulang: ketergantungan bukan lagi pilihan aman, melainkan risiko jangka panjang bagi kemampuan membiayai layanan publik.
Diversifikasi Pendapatan Lokal: Restoran, Pariwisata, dan Aset Daerah
Diversifikasi pendapatan lokal kini menjadi kata kunci di banyak daerah. Pemerintah kabupaten dan kota sadar, mengandalkan satu dua sumber pajak besar adalah strategi rapuh; guncangan kecil di satu sektor bisa mengguncang seluruh APBD. Karena itu, objek pajak baru diburu, terutama di simpul-simpul ekonomi yang sedang tumbuh pesat seperti restoran, pariwisata, dan industri jasa.
Di Bandar Lampung, Bapenda mencatat sektor restoran tumbuh 9 persen, didorong bertambahnya pelaku usaha baru dan iklim investasi yang kondusif. Pertumbuhan wajib pajak restoran dari 1.358 pada 2025 menjadi 1.447 pada 2026 menunjukkan pelebaran basis pajak yang nyata. Plt. Kepala Bapenda Yusnadi Ferianto menegaskan mereka kini "lebih intensif mencari objek-objek pajak baru" di tengah ekspansi usaha makanan dan minuman. Setiap usaha baru membawa paket pendapatan: pajak restoran, reklame, air bawah tanah, hingga PBB bangunan. Di banyak daerah lain, sektor perhotelan dan pariwisata juga mulai diperlakukan bukan hanya sebagai motor kunjungan, tetapi sebagai lumbung PAD yang sah selama pengenaan pajak mengikuti aturan.
Mengoptimalkan Aset Daerah dan Menjaga Transparansi Keuangan
Optimalisasi PAD daerah tanpa menyentuh aset pemerintah sama saja jalan di tempat. Aset yang terbengkalai adalah biaya peluang yang menggerogoti fiskal. Tulang Bawang Barat mengambil posisi berbeda dengan membidik aset-aset daerah yang belum maksimal dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan baru, termasuk titik-titik tiang reklame strategis yang akan diinventarisasi ulang untuk skema sewa atau kerja sama pemanfaatan. Pendekatan ini lebih cerdas ketimbang sekadar menaikkan tarif: memperluas basis tanpa menambah beban pajak per wajib pajak.
Di tingkat provinsi, Sumatera Selatan menempatkan pengelolaan keuangan daerah sebagai instrumen untuk pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kontribusi PAD mencapai 53,24 persen dari total pendapatan daerah, sementara transfer pusat masih 46,71 persen. Komposisi ini menunjukkan upaya mendorong kemandirian, tetapi juga mengingatkan bahwa efisiensi anggaran daerah dan transparansi keuangan daerah harus berjalan beriringan. Tanpa tata kelola yang bersih, optimalisasi aset mudah berubah menjadi konflik kepentingan. Pembangunan budaya kerja yang menekankan transparansi dan akuntabilitas bukan pelengkap, melainkan prasyarat agar dividend dari optimalisasi PAD benar-benar dirasakan publik.
Tekanan Transfer Pusat dan Tuntutan Efisiensi Anggaran Daerah
Transfer dari pusat yang besar sering dianggap berkah, tetapi di tengah tekanan fiskal nasional posisi itu kian rapuh. Di Sumatera Selatan, transfer pusat masih menyumbang 46,71 persen dari pendapatan daerah. Pembahasan dalam rakor pengelolaan keuangan daerah secara eksplisit mempertimbangkan tekanan fiskal dan kemampuan daerah memenuhi kebutuhan anggaran. Artinya, ruang aman bergantung pada dana pusat semakin menyempit, dan daerah dipaksa mencari cara baru menutup celah pembiayaan.
Jawabannya bukan sekadar menaikkan pajak, melainkan menggabungkan diversifikasi pendapatan lokal dengan efisiensi anggaran daerah. Struktur PAD Sumsel masih sangat ditopang pajak daerah 79,33 persen, sementara retribusi hanya 0,11 persen. Di sisi lain, pemerintah pusat mendorong pemaksimalan BUMD dan BLUD sebagai sumber pendapatan alternatif. Ini sinyal jelas bahwa inovasi pemungutan pajak harus diimbangi penggalian potensi ekonomi lokal yang belum tergarap, dari layanan publik milik daerah hingga sektor jasa yang bisa dikembangkan secara komersial tanpa mengorbankan akses masyarakat.
Koordinasi OPD dan Agenda Lanjutan: Dari Data hingga Meterisasi
Diversifikasi PAD yang ambisius akan gagal bila organisasi perangkat daerah bekerja sendiri-sendiri. Sumatera Selatan menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, serta antar perangkat daerah, adalah kunci agar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan berjalan tertib dan efisien. Rakor pengelolaan keuangan diharapkan melahirkan pemahaman yang sama dan solusi bersama terhadap persoalan fiskal. Ini bukan sekadar forum seremonial, melainkan ruang negosiasi prioritas dan pembagian peran dalam program PAD.
Di Tubaba, koordinasi itu diterjemahkan ke level operasional: pendataan objek pajak berbasis data riil, dorongan pemberian penghargaan bagi aparat lokal yang aktif menemukan objek pajak baru, serta persiapan penerapan sistem meterisasi pada 2027 untuk memastikan penerimaan lebih akurat. Program ini akan berjalan paralel dengan konsolidasi data pertanahan bersama BPN agar pada tahun anggaran 2027 seluruh data bidang tanah tersinkronisasi menyeluruh. Garis besarnya jelas: masa depan optimalisasi PAD daerah ditentukan oleh kualitas data, disiplin koordinasi OPD, dan keberanian mengambil langkah digital, bukan lagi oleh sekadar menaikkan target pajak di atas kertas.
