Pertumbuhan ekonomi daerah bukan soal besar anggaran, tetapi kemampuan mengolah potensi lokal
Pertumbuhan ekonomi daerah adalah kemampuan suatu pemerintah lokal meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakatnya secara berkelanjutan melalui pengelolaan potensi sumber daya, kebijakan fiskal, dan partisipasi masyarakat di tengah perubahan kebijakan nasional dan dinamika pasar yang terus bergerak.
Pengalaman beberapa daerah menunjukkan satu hal: tekanan fiskal lokal bukan alasan untuk stagnasi, melainkan ujian strategi pembangunan regional. Pemangkasan dana transfer ke daerah mengurangi ruang APBD dan memukul belanja pembangunan, terutama karena banyak pemerintah daerah sangat bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD), dengan sekitar 90 persen daerah terdampak signifikan oleh kebijakan ini. Ketika pemerintah pusat juga mengurangi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Tunjangan Kinerja Daerah, dampaknya langsung menahan kegiatan pembangunan di banyak wilayah. Dalam konteks ini, daerah yang mampu bertahan dan tetap tumbuh sebetulnya sedang mengirim pesan politik-ekonomi yang jelas: resepnya adalah diversifikasi sektor ekonomi dan penguatan kapasitas lokal, bukan hanya menunggu kucuran dana pusat.
Dairi: PAD kecil, strategi besar berbasis pertanian, kopi, energi, dan investasi
Dairi membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah bisa digenjot tanpa bergantung penuh pada kas pemerintah. Dalam sebuah program ekonomi, Bupati Dairi memaparkan strategi menjaga pertumbuhan dan membuka lapangan kerja di tengah tekanan fiskal daerah, dengan fokus pada pertanian, energi, investasi, dan pemberdayaan kelompok rentan. Pertumbuhan ekonomi Dairi pada semester pertama berada di kisaran 4 hingga mendekati 5 persen, sebuah capaian yang lahir dari pendekatan multi-sektor, bukan dari satu proyek besar saja.
Kunci lain yang sering dilupakan daerah lain adalah kemampuan mengalikan Pendapatan Asli Daerah. PAD Dairi sebesar sekitar Rp109 miliar dipakai sebagai pijakan untuk menarik pembiayaan dan investasi hingga sekitar Rp1,7 triliun dari kementerian, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Di atas kertas, ini adalah pelajaran penting: daerah tidak lagi bisa pasif menunggu transfer, melainkan perlu menjadikan APBD sebagai modal politik untuk mencari dana tambahan. Sementara itu, sektor pertanian dan perkebunan menjadi penopang utama ekonomi, dengan komoditas kopi yang kembali dikembangkan sebagai ikon lokal.
Gotong royong, sejuta pohon, dan energi: diversifikasi sektor ekonomi ala Dairi
Strategi pembangunan Dairi berangkat dari pengakuan jujur bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh membuat pemerintah daerah berhenti bergerak. Alih-alih mengeluh, pemerintah kabupaten itu mendorong gotong royong, kesetiakawanan sosial, dan gerakan merawat lingkungan sebagai bagian integral strategi pembangunan. Program penanaman sejuta pohon menjadi contoh konkrit: dalam setahun, sekitar 134.000 pohon telah ditanam, bukan sekadar untuk memperbaiki lingkungan tetapi juga membuka aktivitas ekonomi baru, dari pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan yang menyerap tenaga kerja lokal.
Pendekatan ini menggambarkan bentuk diversifikasi sektor ekonomi yang jarang diadopsi serius: pertanian dan energi dibangun sambil menguatkan basis sosial. Sektor pertanian dan perkebunan menjadi penopang utama ekonomi Dairi, sementara energi sedang dikembangkan sebagai sektor baru yang diharapkan menambah lapangan kerja dan pendapatan. Di sisi lain, pemerintah menargetkan hingga akhir 2026 seluruh penyandang disabilitas di Dairi memiliki pekerjaan, bahkan dalam jangka panjang diharapkan menjadi pelaku ekonomi mandiri dan pembayar pajak. Ini bukan sekadar program sosial; ini strategi fiskal jangka panjang yang menjadikan inklusi sebagai mesin ekonomi.
Tanjungpinang: tumbuh 6,95 persen dengan APBD tertekan dan belanja publik diperas
Tanjungpinang menunjukkan wajah lain dari strategi pembangunan regional: disiplin fiskal keras yang dipadukan dengan fokus pada penggerak ekonomi rakyat. Menurut Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, sekitar 90 persen pemerintah daerah terdampak oleh pemangkasan TKD, akibat kemampuan fiskal yang rendah dan ketergantungan hingga 80 persen APBD pada dana transfer. Kota ini masuk kategori ketergantungan sedang, dengan kontribusi TKD sekitar 52,93 persen dari APBD, sementara Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar 27,75 persen.
Dampak praktisnya dirasakan warga melalui tertundanya pembangunan infrastruktur, tertekanya belanja operasional, dan terpangkasnya program prioritas. Namun, di tengah himpitan tersebut, pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang pada triwulan pertama mencapai 6,95 persen, mendekati pertumbuhan provinsi, meski basis ekonominya jauh lebih kecil. Pemerintah kota mengurangi jumlah organisasi perangkat daerah, menyesuaikan Tambahan Penghasilan Pegawai, dan memangkas operasional seperti kegiatan seremonial dan perjalanan dinas untuk menjaga ruang belanja publik. Sektor perdagangan tampil sebagai motor utama, dengan kontribusi sekitar 35 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang.
Kawasan timur yang tertinggal dan pelajaran dari Dairi dan Tanjungpinang
Sementara beberapa daerah berhasil menahan guncangan, kawasan timur masih tersandera struktur ekonomi yang lemah. Kontribusi kawasan timur dalam perekonomian nasional hanya sekitar 20 persen pada kuartal kedua, sedangkan kawasan barat menyumbang sekitar 80 persen. Sepuluh tahun lalu, polanya nyaris sama, sehingga jelas bahwa kebijakan yang ada belum mengubah peta. Dari sisi pertumbuhan, daerah di kawasan timur rata-rata hanya tumbuh sekitar 4,27 persen, lebih rendah dibanding kawasan barat yang mencapai sekitar 5,36 persen.
Lebih jauh, sumbangsih kawasan timur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hanya sekitar 0,93 persen, sementara kawasan barat menyumbang sekitar 4,36 persen dari total 5,29 persen. Fakta ini menegaskan kembali konsep ekonomi regional ala Walter Isard, bahwa daerah dengan konsentrasi aset ekonomi dan penduduk lebih besar akan menyedot investasi dan tenaga kerja. Di banyak daerah timur, belanja pemerintah masih menjadi penggerak utama pembangunan, sehingga ketika dana transfer dipangkas, mesin ekonomi ikut melambat. Pelajarannya tegas: tanpa strategi akselerasi yang agresif dan diversifikasi sektor ekonomi yang serius, kawasan timur akan terus tertinggal meski berbagai program percepatan dicanangkan di tingkat pusat.
Kesimpulan: diversifikasi dan pemberdayaan lokal sebagai jawabannya
Kisah Dairi dan Tanjungpinang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tekanan fiskal lokal bukan ilusi, asalkan ada keberanian mengubah cara kerja. Dairi menempatkan pertanian, kopi, energi, dan investasi sebagai tulang punggung, sembari menghidupkan gotong royong dan program lingkungan yang membuka peluang usaha baru. Tanjungpinang memilih merampingkan birokrasi, menata belanja pegawai, dan mengoptimalkan sektor perdagangan untuk menjaga denyut ekonomi rakyat.
Di sisi lain, kawasan timur yang rata-rata hanya tumbuh 4,27 persen menunjukkan risiko jika pembangunan tetap bertumpu pada belanja pemerintah dan transfer pusat semata. Pertanyaannya bukan lagi apakah dana pusat cukup, melainkan apakah daerah berani mendiversifikasi sektor ekonomi dan memperkuat kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama. Tanpa reformasi pola pikir ini, ketimpangan antara wilayah barat dan timur akan terus melebar, apa pun nama program percepatan yang dikeluarkan pusat.
