Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Tekanan Fiskal dan Agenda Penguatan Dua Bank Daerah

Tekanan Fiskal dan Agenda Penguatan Dua Bank Daerah
Minat|Asia Tenggara

Dua bank, dua tantangan yang tidak sama

Bank pembangunan daerah adalah lembaga keuangan milik daerah yang mendukung transaksi pemerintah sekaligus pembiayaan kegiatan ekonomi masyarakat dan usaha setempat. Peran ganda ini membuat kesehatan bank daerah terkait erat dengan kondisi fiskal, kualitas pengelolaan, dan kemampuan menjangkau sektor produktif. Perbedaan tantangan Bank Kalsel dan Bank Kalteng menunjukkan mengapa penguatan tidak bisa memakai satu resep. Pengamat sosial Noorhalis Majid menilai pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) menekan hampir seluruh BPD, dan Bank Kalsel pun tidak kebal terhadap dampaknya. Sementara itu, DPRD Kalimantan Tengah menyebut Bank Kalteng menunjukkan perkembangan positif dan berada di jalur yang tepat, meski masih membutuhkan pembenahan. Kontras ini bukan bukti bahwa satu bank lebih aman daripada yang lain; ia menandai persoalan berbeda yang memerlukan respons berbeda.

Bagi Bank Kalsel, sorotan utama adalah risiko fiskal yang dapat merembet ke sumber dana dan kinerja. Bagi Bank Kalteng, agenda yang disampaikan DPRD lebih berfokus pada penguatan manajemen, pembenahan internal, dan perluasan pembiayaan. Membandingkan keduanya berguna untuk melihat tuntutan terhadap kinerja bank daerah, tetapi tidak untuk menyamakan kondisi atau tingkat risikonya.

Tekanan Fiskal dan Agenda Penguatan Dua Bank Daerah

Bank Kalsel perlu mengantisipasi tekanan TKD

Pengurangan TKD bukan hanya mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah; dampaknya juga berpotensi menjalar ke BPD, termasuk Bank Kalsel. Menurut Noorhalis, dana pemerintah daerah selama ini menjadi tumpuan penting bagi sumber dana bank tersebut, sehingga perubahan arus kas daerah patut diantisipasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena itu, permintaan agar pemerintah menyiapkan langkah antisipasi tidak berlebihan. Namun, respons tidak semestinya berhenti pada koreksi kebijakan transfer: Bank Kalsel sendiri perlu menyesuaikan strategi dan memperkuat daya tahannya di tengah tekanan ekonomi dan kebijakan yang kurang berpihak pada daerah.

Noorhalis mengusulkan agar Bank Kalsel ikut menggerakkan perputaran ekonomi lokal melalui kerja sama dengan pengusaha, termasuk asosiasi dunia usaha. Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh atas pengeluaran agar sejalan dengan kemampuan perusahaan, serta pelibatan pakar, akademisi, dan pelaku ekonomi dalam merumuskan strategi. Arah ini masuk akal: ketergantungan pada kas pemerintah daerah perlu diimbangi sumber kegiatan ekonomi yang lebih luas, sementara keputusan pembenahan akan lebih kuat jika tidak hanya bertumpu pada pandangan internal.

Bank Kalteng didorong memperluas manfaat

Gambaran Bank Kalteng berbeda. Setelah Komisi I DPRD menerima paparan direktur utama mengenai perkembangan perusahaan, Wakil Ketua Komisi I Sudarsono menyatakan dukungan terhadap pengembangannya. Ia menilai capaian laba dan manajemen menunjukkan perkembangan positif, seraya mengingatkan bahwa masih ada persoalan internal yang perlu dibenahi. Penilaian bahwa bank sudah berada di jalur yang tepat patut dibaca sebagai dukungan yang disertai tuntutan, bukan tanda bahwa pekerjaan telah selesai.

DPRD mendorong Bank Kalteng memperluas pembiayaan ke sektor perkebunan agar masyarakat memiliki akses modal untuk mengembangkan perkebunan rakyat. Jika dijalankan dengan pengelolaan yang cermat, agenda ini dapat menghubungkan peran bank dengan kebutuhan warga dan sektor ekonomi daerah. Sudarsono juga berharap kantor cabang di Jakarta menjadi pintu masuk bagi calon investor, dengan akses informasi dan dukungan finansial untuk investasi di Kalimantan Tengah. Manfaat bagi masyarakat dan investor akan bergantung pada kemampuan bank menyalurkan pembiayaan secara bertanggung jawab, bukan semata-mata memperluas jangkauan.

Komisi I turut mendukung rencana pemindahan kantor Bank Kalteng di Kabupaten Kapuas ke lokasi yang lebih luas melalui skema tukar guling lahan, dengan pembangunan gedung baru didukung pemerintah kabupaten. Rencana ini merupakan bagian dari agenda pengembangan yang disorot DPRD, berbeda dari tekanan fiskal TKD yang menjadi perhatian bagi Bank Kalsel.

Penguatan harus mengikuti masalah masing-masing

Perbandingan ini menegaskan dua pekerjaan yang tidak boleh dicampuradukkan. Bank Kalsel perlu mengantisipasi dampak pengurangan TKD terhadap hubungan antara kas pemerintah daerah, likuiditas, dan kegiatan ekonomi lokal. Pemerintah diminta memperhitungkan konsekuensi kebijakan transfer bagi BPD, sementara bank perlu membenahi strategi, efisiensi, dan kerja sama dengan dunia usaha. Bank Kalteng, berdasarkan paparan dan penilaian DPRD, menghadapi agenda penguatan organisasi dan perluasan peran pembiayaan, termasuk untuk perkebunan rakyat serta dukungan bagi calon investor.

Tidak tersedia dasar untuk menyimpulkan bahwa kondisi kedua bank setara atau bahwa strategi satu bank dapat langsung diterapkan kepada yang lain. Yang lebih berguna adalah mengukur kinerja bank daerah sesuai sumber tekanannya: daya tahan terhadap perubahan fiskal bagi Bank Kalsel, dan konsistensi pembenahan serta pembiayaan produktif bagi Bank Kalteng. Pada akhirnya, dukungan kebijakan dan DPRD harus diterjemahkan menjadi langkah nyata yang sesuai kebutuhan masing-masing. Penguatan BPD akan berarti jika menjaga keberlanjutan bank sekaligus memberi manfaat yang jelas bagi ekonomi dan masyarakat daerah.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!