Usulan besar, pekerjaan belum selesai
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang ditujukan untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama di wilayah yang akses sekolahnya terbatas. Di Papua Tengah, pemerintah provinsi mengusulkan dua lokasi pembangunan permanen di Nabire dengan total lahan 19 hektare: 9 hektare milik provinsi dan 10 hektare milik kabupaten. Usulan itu disampaikan Gubernur Meki Fritz Nawipa saat bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta pada Senin, 2 November 2026. Skala tersebut memberi Nabire peluang menjadi pusat layanan pendidikan yang lebih luas, tetapi lahan yang tersedia belum sama dengan sekolah yang sudah dibangun. Pemerintah daerah masih harus memastikan persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi. Karena itu, ukuran keberhasilan bukan banyaknya hektare yang diajukan, melainkan seberapa cepat rencana berubah menjadi ruang belajar yang dapat dijangkau anak-anak.
Setiap sekolah dirancang menampung sekitar 2.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA. Jika terealisasi, kapasitas itu berpotensi membuka akses pendidikan bagi banyak keluarga, sekaligus membantu memutus kemiskinan antargenerasi. Namun, besarnya daya tampung juga menuntut perencanaan layanan yang matang: sekolah harus dapat dijangkau dan memenuhi kebutuhan dasar siswa, bukan hanya berdiri sebagai gedung.
Prioritas 3T harus tampak dalam pelaksanaan
Menteri Sosial menegaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar menjadi prioritas pembangunan Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari upaya memperluas pendidikan bagi anak-anak keluarga kurang mampu. Penegasan ini penting karena pendidikan wilayah 3T tidak cukup ditangani dengan kebijakan yang sama seperti di kawasan yang layanan sekolahnya sudah rapat. Jarak, akses jalan, ketersediaan air bersih, dan listrik dapat menentukan apakah sekolah benar-benar bisa beroperasi. Pemerintah menargetkan sedikitnya satu gedung permanen di setiap kabupaten atau kota; sekolah di atas lahan provinsi dapat menerima siswa dari berbagai kabupaten, sedangkan sekolah di lahan kabupaten diprioritaskan bagi warga setempat. Perbedaan jangkauan ini membuat pilihan lokasi dan status lahan berpengaruh langsung pada siapa yang memperoleh kesempatan belajar.
Kementerian Sosial meminta pemerintah provinsi segera melengkapi dokumen administrasi dan teknis agar usulan Nabire dapat ditindaklanjuti. Pemeriksaan meliputi kemiringan lahan, ketersediaan air bersih dan listrik, serta akses jalan menuju lokasi. Syarat-syarat itu bukan formalitas: tanpa kesiapan dasar, lahan Sekolah Rakyat seluas apa pun belum menjamin layanan pendidikan berjalan. Tahap berikutnya perlu transparan, dengan tanggung jawab dan perkembangan yang jelas agar warga dapat melihat kemajuan, bukan hanya mendengar janji.
Intan Jaya menunjukkan tantangan perluasan
Rencana Nabire perlu dibaca bersama usulan dari Intan Jaya, juga di Papua Tengah. Pemerintah kabupaten itu menyiapkan sekitar 7 hektare di Kampung Jogatapa, Distrik Sugapa; hampir 4 hektare disebut sudah bersertifikat dan sekitar 3 hektare masih dalam proses. Berbeda dari dua titik Nabire yang menggabungkan lahan pemerintah provinsi dan kabupaten, usulan Intan Jaya berangkat dari kesiapan lahan di tingkat kabupaten dan kesepakatan masyarakat pemilik hak wilayah. Menteri Sosial menyatakan pengajuan dapat didorong setelah status lahan jelas dan kondisi tanah dinilai memenuhi persyaratan teknis. Bupati Intan Jaya berharap rencana itu terwujud pada tahun berikutnya.
Perbandingan ini menegaskan bahwa ekspansi Sekolah Rakyat Papua tidak bisa mengandalkan satu pola. Nabire menawarkan lahan total lebih luas dan kemungkinan jangkauan lintas kabupaten pada lokasi milik provinsi; Intan Jaya memperlihatkan pentingnya penyelesaian sertifikat, kondisi tapak, serta dukungan masyarakat. Keduanya relevan, tetapi kebutuhan wilayah terpencil tidak boleh menunggu sampai seluruh rencana di pusat-pusat yang lebih mudah disiapkan selesai. Pemerintah perlu menjaga agar pemeriksaan teknis berjalan cepat sekaligus cermat, sehingga prioritas 3T diterjemahkan menjadi layanan yang nyata.
Ukur keberhasilan dari akses, bukan luas lahan
Dua usulan Nabire dan rencana Intan Jaya memperlihatkan peluang sekaligus ujian bagi pemerintah. Lahan 19 hektare di Nabire memberi dasar yang menjanjikan, sementara 7 hektare di Intan Jaya menunjukkan bahwa perluasan ke daerah terpencil membutuhkan proses legal dan teknis yang kuat. Namun, angka lahan dan kapasitas rencana tidak otomatis menjawab hambatan yang dihadapi anak-anak: jarak, keterbatasan layanan, dan sulitnya menjangkau sekolah. Prioritas pembangunan harus tercermin dalam urutan pelaksanaan, dukungan infrastruktur, serta kejelasan siapa yang bisa bersekolah di setiap lokasi.
Kesimpulannya, usulan Sekolah Rakyat Nabire layak didorong, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menunda perluasan ke Intan Jaya dan wilayah 3T lainnya. Pemerintah pusat dan daerah perlu menuntaskan persyaratan tanpa mengaburkan tujuan utamanya: memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan yang dapat mereka akses. Keberhasilan program bukan sekadar gedung permanen atau lahan yang luas, melainkan kesempatan belajar yang benar-benar sampai kepada mereka yang selama ini paling jauh dari layanan pendidikan.
