Usulan Nabire memberi arah konkret
Sekolah Rakyat adalah fasilitas pendidikan yang dirancang untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk melalui jenjang SD, SMP, dan SMA. Usulan dua sekolah permanen di Nabire penting karena mengubah komitmen memperluas pendidikan menjadi rencana lokasi yang dapat ditindaklanjuti. Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mengajukan dua titik kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, dalam pertemuan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin, 2 November 2026. Keduanya memiliki total lahan 19 hektare: pemerintah Kabupaten Nabire menyiapkan 10 hektare dan pemerintah provinsi 9 hektare. Sekolah Rakyat Papua akan lebih berarti bila lahan itu berujung pada fasilitas yang mudah dijangkau, bukan sekadar usulan di atas kertas. Karena itu, langkah berikutnya—pemenuhan syarat teknis dan administrasi—sama pentingnya dengan penetapan lokasi.
Prioritas 3T harus menjawab kesenjangan akses
Penekanan Gus Ipul bahwa wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi prioritas patut dibaca sebagai pilihan pemerataan, bukan sekadar penempatan proyek baru. Keluarga kurang mampu di daerah yang sulit dijangkau berisiko menghadapi hambatan lebih besar untuk memperoleh pendidikan. Sekolah wilayah 3T karena itu harus dinilai dari kemampuannya memperluas akses nyata bagi anak-anak, bukan hanya dari jumlah gedung yang dibangun. Pemerintah menargetkan sedikitnya satu gedung sekolah permanen di setiap kabupaten/kota; setiap sekolah dirancang menampung sekitar 2.000 siswa dari tingkat SD hingga SMA. Skala itu berpotensi memberi layanan pendidikan berjenjang, tetapi keberhasilannya bergantung pada pelaksanaan dan kecocokan penerimaan siswa dengan kebutuhan daerah. Gus Ipul menjelaskan bahwa sekolah milik provinsi dapat menerima siswa dari berbagai kabupaten/kota, sedangkan sekolah milik kabupaten diprioritaskan bagi warga kabupaten setempat.
Lahan tersedia, kelayakan harus menyusul
Dua titik yang diusulkan membuat Sekolah Rakyat Nabire memiliki modal awal berupa lahan dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Namun, luas lahan saja tidak menjamin pembangunan bisa berjalan. Menanggapi usulan itu, Gus Ipul meminta pemerintah provinsi segera melengkapi persyaratan administrasi dan teknis agar rencana dapat diproses. Persyaratan yang disebut mencakup kondisi kemiringan lahan, ketersediaan air bersih dan listrik, serta akses jalan menuju lokasi. Ini bukan formalitas kecil: tanpa layanan dasar dan akses yang memadai, sekolah permanen akan sulit berfungsi sebagai tempat belajar yang dapat diandalkan. Pemeriksaan teknis juga perlu dilakukan sebelum harapan masyarakat dibangun terlalu tinggi. Pemerintah provinsi kini perlu mengirim pengajuan resmi dan menuntaskan persyaratan tersebut; setelah itu, proses pembangunan dapat dikawal bersama kementerian terkait.
Ukuran keberhasilan adalah kesempatan belajar
Gubernur Meki menilai Sekolah Rakyat di Nabire dapat membantu memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan memperluas akses pendidikan. Gagasan itu kuat, tetapi dampaknya tidak otomatis muncul hanya karena sekolah dibangun. Kapasitas sekitar 2.000 siswa dan cakupan SD sampai SMA memberi gambaran skala layanan, sementara pembagian penerimaan berdasarkan kepemilikan lahan akan menentukan siapa yang memperoleh manfaat. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak-anak dari keluarga yang menjadi sasaran dapat mengakses sekolah, dan bahwa fasilitasnya benar-benar siap digunakan. Usulan dua lokasi seluas 19 hektare adalah langkah awal yang menjanjikan, bukan hasil akhir. Prioritas 3T akan bermakna jika rencana Nabire melewati pemeriksaan teknis, berlanjut ke pembangunan, dan akhirnya membuka kesempatan belajar yang lebih luas. Itulah ukuran yang seharusnya dipakai untuk menilai Sekolah Rakyat Papua.
