Target akhir 2026 menuntut pelaksanaan, bukan sekadar koordinasi
Pemulihan pascabencana adalah rangkaian perbaikan layanan, tempat tinggal, akses, dan kegiatan ekonomi agar kehidupan warga terdampak dapat kembali berjalan setelah fase darurat berakhir. Ukuran keberhasilannya bukan hanya proyek yang dimulai, melainkan fasilitas yang benar-benar bisa digunakan masyarakat.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mendorong kementerian dan lembaga mempercepat pekerjaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menyampaikan desakan itu setelah rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta pada 27 Oktober 2026. Pemerintah menargetkan kegiatan pemulihan yang dapat dikerjakan tahun ini selesai sebelum 31 Desember 2026. Batas waktu tersebut memberi arah yang jelas, tetapi juga menyisakan pekerjaan berat dalam waktu terbatas. Percepatan harus terasa di lapangan, bukan berhenti pada rapat dan penetapan target.
Sekolah darurat mengingatkan bahwa pemulihan belum merata
Di antara fasilitas yang harus dipulihkan, sekolah layak mendapat perhatian khusus karena kegiatan belajar yang kembali berlangsung belum tentu berarti anak-anak sudah memiliki ruang belajar yang aman dan memadai. Dari 4.922 satuan pendidikan terdampak, 99 sekolah masih mengadakan pembelajaran di kelas darurat. Penanganannya menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI Angkatan Darat.
Angka itu menunjukkan kemajuan sekaligus pekerjaan yang tertinggal: sebagian besar kegiatan pendidikan telah berjalan, tetapi ratusan? Tidak—99 sekolah tetap menunggu pemulihan ruang belajar permanen. Pemerintah juga perlu memperbaiki rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas ekonomi masyarakat agar warga bisa kembali beraktivitas dan mencari penghidupan. Dalam rekonstruksi Aceh maupun wilayah lain yang terdampak, prioritas semestinya ditentukan dari kebutuhan warga dan fungsi fasilitas, bukan semata-mata kemudahan menuntaskan proyek.
Layanan pulih, tetapi akses masih rentan
Sebagian besar kegiatan pemerintahan di daerah terdampak telah berjalan kembali, dan Aceh Tamiang mulai pulih setelah sebelumnya mengalami gangguan berat. Pasokan listrik, BBM, LPG, serta internet relatif normal; rumah sakit umum dan puskesmas juga berfungsi. Namun, enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih rusak atau hilang dan memerlukan penanganan. Pembangunan jembatan turut membantu membuka akses: TNI Angkatan Darat telah membangun ratusan jembatan, sementara Polri membangun lebih dari 100, sekitar 120 menurut perkiraan Tito.
Kemajuan itu penting, tetapi belum menjamin akses aman dan konsisten. Hujan berintensitas tinggi masih memicu banjir dan longsor susulan, menambah beban pemulihan serta berisiko mengganggu kembali aktivitas warga. Karena itu, kecepatan pembangunan perlu diimbangi ketahanan infrastruktur dan koordinasi antarlembaga. Pemerintah sebelumnya menyediakan tambahan belanja tidak terduga sebesar Rp268 miliar untuk fase tanggap darurat; pada tahap pemulihan, tantangannya adalah memastikan pekerjaan sesuai alokasi anggaran, mencapai lokasi yang membutuhkan, dan bertahan menghadapi cuaca.
Keberhasilan diukur dari manfaat yang sampai ke warga
Target akhir 2026 layak menjadi pendorong, bukan alasan untuk mengejar penyelesaian administratif dengan mengorbankan mutu. Kementerian dan lembaga yang telah memperoleh alokasi anggaran diminta mempercepat kegiatan sesuai target tahun ini. Agar pemulihan Sumatera berhasil, pemerintah perlu memastikan sekolah keluar dari kondisi darurat, rumah kembali layak huni, jalan dan jembatan menghubungkan kembali masyarakat, serta fasilitas ekonomi dapat mendukung penghidupan.
Pekerjaan itu juga harus memperhitungkan banjir dan longsor susulan, sebab infrastruktur yang kembali rusak hanya akan memperpanjang kesulitan warga. Pada akhirnya, rehabilitasi pascabencana tidak dinilai dari banyaknya proyek yang diumumkan, melainkan dari layanan yang berfungsi dan akses yang pulih. Tenggat sebelum 31 Desember 2026 memberi pemerintah tujuan yang tegas; bukti keberhasilannya adalah warga yang tak lagi harus belajar di kelas darurat atau terputus dari layanan dasar.
