Perlindungan identitas adalah bagian dari membangun usaha
Pelindungan merek usaha adalah upaya hukum untuk menjaga nama, logo, dan identitas produk agar dapat dibedakan dari produk lain serta tidak mudah diklaim pihak lain. Bagi UMKM, langkah ini seharusnya berjalan seiring dengan pengembangan kualitas produk dan tertib administrasi, bukan menunggu usaha menjadi besar.
Dua kegiatan pemerintah daerah baru-baru ini memperlihatkan cara berbeda untuk mendekatkan layanan tersebut kepada pelaku usaha. Di Hulu Sungai Utara (HSU), pemerintah membuka sosialisasi sekaligus pendaftaran merek. Di Maluku, edukasi tentang merek ditempatkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang juga membahas legalitas usaha UMKM. Perbedaan ini penting: informasi membantu pelaku memahami hak dan pilihan hukumnya, sedangkan fasilitasi pendaftaran membawa layanan lebih dekat ke tahap pengajuan. Namun, kedua kegiatan itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa merek peserta telah terdaftar.
HSU menghubungkan edukasi dengan fasilitasi pendaftaran
Pada Kamis, Pemerintah Kabupaten HSU menggelar sosialisasi dan pendaftaran merek UMKM di Aula Agung Sekretariat Pemda, Kota Amuntai. Diskoperindag HSU menjalankan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual itu bersama Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Pendekatan ini lebih langsung mengarah pada pendaftaran merek UMKM karena layanan pengajuan disediakan bersamaan dengan penjelasan mengenai pentingnya perlindungan.
Fasilitasi pendaftaran diberikan secara gratis dan menjadi bagian dari program prioritas daerah Prolanda untuk menaikkan kelas UMKM. Pemerintah daerah menyebut perlindungan hukum dapat menjadi payung bagi produk olahan pangan dan kerajinan khas agar terhindar dari klaim sepihak. Staf Ahli Bupati M. Husni Thamrin juga menekankan bahwa membangun UMKM bukan hanya soal penjualan, melainkan kualitas, identitas, dan perlindungan hukum. Nilai kegiatan ini terletak pada tersedianya jalur konkret bagi pelaku usaha, tetapi sumber informasi tidak menyebut jumlah permohonan ataupun hasil pendaftarannya.
Maluku memperluas edukasi ke legalitas usaha
Di Negeri Laha, Kota Ambon, Kanwil Kementerian Hukum Maluku memberikan edukasi kepada UMKM dalam kegiatan Sahari di Lahasuang pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Acara yang diselenggarakan DPD dan DPC Perempuan Indonesia Maju itu mengangkat pengembangan potensi lokal, pemberdayaan UMKM, pelestarian budaya, dan pariwisata. Berbeda dari kegiatan HSU, fokusnya bukan fasilitasi pendaftaran merek secara langsung, melainkan penyampaian informasi tentang perlindungan merek serta manfaat Perseroan Perorangan.
Edukasi disertai pembagian brosur di stan UMKM agar pelaku usaha memperoleh informasi mengenai prosedur dan manfaat layanan hukum. Kegiatan tersebut juga menyediakan layanan Nomor Induk Berusaha dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital secara gratis. Wakil Gubernur Maluku mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan legalitas usaha, termasuk pilihan Perseroan Perorangan yang dapat memberi status badan hukum kepada usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan. Rangkaian ini mengaitkan pelindungan merek dengan kebutuhan administrasi yang lebih luas, tetapi tidak menyatakan bahwa peserta telah mendaftarkan merek atau membentuk badan usaha.
Dua pendekatan, satu kebutuhan yang tak boleh ditunda
Perbandingannya jelas: HSU memadukan sosialisasi dengan fasilitasi pendaftaran merek gratis, sedangkan Maluku menyisipkan edukasi merek dan Perseroan Perorangan ke dalam kegiatan komunitas, disertai informasi layanan administrasi. Jalur HSU lebih terarah pada proses pendaftaran; pendekatan Maluku lebih luas dalam memperkenalkan pilihan legalitas usaha UMKM. Keduanya menjawab kebutuhan berbeda dan tidak perlu dianggap sebagai model yang saling menggantikan.
Bagi pelaku usaha, pelajaran praktisnya adalah memastikan identitas produk dan dokumen usaha masuk dalam perencanaan sejak awal. Pendaftaran merek dapat memberi pelindungan hukum atas identitas usaha, sementara Perseroan Perorangan merupakan salah satu pilihan legalitas bagi usaha mikro dan kecil. Informasi dan fasilitasi membuka akses, tetapi keputusan serta proses tiap pelaku tetap perlu mengikuti prosedur yang berlaku. Tanpa mengklaim hasil yang belum dilaporkan, kedua kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan UMKM lebih berguna ketika edukasi disertai akses nyata ke layanan hukum yang sesuai kebutuhan.
