Angka berbeda, persoalan layanan yang sama
Kekurangan guru adalah keadaan ketika jumlah tenaga pendidik yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran secara efektif, baik karena jumlahnya terbatas maupun karena penempatannya tidak merata. Di sejumlah daerah, persoalan ini sudah terlihat dalam angka yang besar: Kutai Timur (Kutim) kekurangan sekitar 600 guru, Bojonegoro 730, Pangkalpinang 119, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 1.653 guru. Perbandingan itu menunjukkan masalah yang tersebar luas, tetapi besarnya angka tidak otomatis menggambarkan dampak yang sama. Di Bojonegoro, guru harus merangkap kelas atau mata pelajaran; di Pangkalpinang, guru yang tersedia sudah dimaksimalkan meski beban mengajarnya penuh. Bagi murid, ukuran yang paling berarti bukan sekadar jumlah posisi kosong, melainkan apakah pelajaran berlangsung efektif dan kebutuhan tiap sekolah terpenuhi.
Kutim menghadapi kekurangan sekitar 600 tenaga pendidik, dari guru kelas sampai guru mata pelajaran. Kepala dinas pendidikan setempat menyebut persoalannya mencakup keterbatasan jumlah guru sekaligus pemerataan penempatan. Tantangan pemenuhan di sekolah pedalaman dan pesisir membuat angka kabupaten ini tidak bisa dibaca sebagai masalah distribusi belaka: ketersediaan tenaga pendidik juga terbatas.

Rangkap tugas dan kekosongan mata pelajaran
Di Bojonegoro, kekurangan 730 guru sekolah negeri terbagi menjadi 367 guru SDN dan 363 guru SMPN, dari total 7.481 guru pada kedua jenjang. Dampaknya sudah masuk ke ruang kelas: guru SD dapat mengajar dua kelas, sedangkan guru SMP mengampu beberapa mata pelajaran sesuai kesesuaian sertifikasi. Dinas pendidikan menyebut kondisi itu mengganggu kegiatan belajar mengajar di SDN dan membuat pembelajaran SMPN tetap berjalan, tetapi tidak efektif.
Kekosongan juga mencolok pada pelajaran tertentu. Bojonegoro kekurangan 47 guru Bahasa Jawa—jumlah terbanyak dibandingkan kekurangan pada mata pelajaran lain. Dinas pendidikan mengaitkannya dengan sedikitnya lulusan jurusan terkait serta menurunnya minat menjadi guru Bahasa Jawa. Pangkalpinang mencatat kekurangan 119 guru: 48 untuk SD dan 71 untuk SMP. Kekurangan di SD terutama pada Pendidikan Agama, sementara SMP kekurangan guru mata pelajaran. Guru ASN yang masih aktif dimaksimalkan untuk menutup celah, padahal sebagian besar sudah memiliki beban mengajar penuh.

Anggaran dan rekrutmen belum sejalan
DIY mencatat kekurangan terbesar di antara daerah yang dibahas, yakni 1.653 guru sekolah negeri. Namun, alokasi pendidikan yang direncanakan sebesar 40,14 persen dari total belanja daerah tidak serta-merta membuka jalan bagi perekrutan. Pemerintah daerah menyatakan kemampuan fiskal belum memadai untuk menanggung tambahan belanja pegawai, sehingga formasi baru belum memungkinkan pada 2027. Salah satu opsi yang dinilai paling mungkin adalah mendatangkan guru ASN melalui mutasi dari daerah lain, sementara pembukaan formasi juga bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.
Di Pangkalpinang, kepala dinas berharap kebutuhan tenaga pendidik dapat dipenuhi melalui rekrutmen CPNS tahun ini, terutama untuk mata pelajaran yang masih kosong. Bojonegoro telah mengajukan penambahan guru kepada badan kepegawaian daerah, tetapi hingga 16 November belum ada langkah konkret; realisasinya diperkirakan bergantung pada anggaran pemerintah kabupaten. Rentang respons ini memperlihatkan bahwa kekurangan guru bukan hanya soal mengumumkan kebutuhan: pemerintah perlu memastikan formasi, pembiayaan, dan penempatan benar-benar menjangkau sekolah yang membutuhkan.

Mengukur solusi dari pengalaman murid
Keempat kasus memperlihatkan bahwa angka kekurangan tidak cukup dijawab dengan satu pendekatan. Mutasi bisa membantu mengisi kebutuhan di DIY, rekrutmen diharapkan meringankan Pangkalpinang, sementara Bojonegoro perlu mengatasi kekosongan lintas jenjang sekaligus kekurangan khusus guru Bahasa Jawa. Kutim menghadapi persoalan jumlah dan penempatan yang menuntut perhatian pada sekolah pedalaman dan pesisir. Tanpa tindak lanjut yang sesuai dengan penyebab di tiap daerah, beban akan terus dialihkan kepada guru yang sudah mengajar penuh atau harus merangkap tugas.
Kesimpulannya, ukuran keberhasilan bukan hanya berkurangnya angka kekurangan di atas kertas, melainkan tersedianya guru yang tepat di sekolah dan mata pelajaran yang membutuhkan. Pemerintah daerah dan pusat perlu menyelaraskan perencanaan formasi, kemampuan anggaran, serta penempatan tenaga pendidik. Selama langkah itu belum terwujud, layanan belajar tetap menanggung akibatnya: kelas berjalan dengan keterbatasan, dan efektivitas pembelajaran sulit terjaga.






