Kekurangan guru bukan sekadar angka
Kekurangan guru adalah keadaan ketika jumlah tenaga pendidik atau keahlian yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan sekolah, sehingga beban mengajar bertambah dan kesinambungan pembelajaran berisiko terganggu. Masalah ini tampak berbeda di Bojonegoro, Pangkalpinang, dan Gunungkidul, tetapi ketiganya menunjukkan bahwa sekolah tidak bisa terus mengandalkan guru yang ada untuk menutup setiap kekosongan. Di Bojonegoro, kekurangannya mencapai 730 orang di jenjang SD negeri dan SMP negeri: 367 guru SD dan 363 guru SMP. Angka itu besar, tetapi dampaknya juga ditentukan oleh pembagian guru antarjenjang dan kemampuan sekolah menjaga pelajaran tetap efektif. Menjelang Hari Guru Nasional, persoalan ini layak dibaca bukan sebagai urusan formasi semata, melainkan sebagai persoalan mutu dan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Ketika solusi administratif tertunda, murid dan guru menanggung akibatnya setiap hari.

Bojonegoro dan Pangkalpinang: beda skala, tekanan serupa
Bojonegoro mencatat kekurangan 730 guru dari total 7.481 guru SDN dan SMPN, sedangkan Pangkalpinang kekurangan 119 tenaga pendidik SD-SMP: 48 di SD dan 71 di SMP. Perbandingan ini menunjukkan skala persoalan yang jauh lebih besar di Bojonegoro, tetapi angka total saja tidak menggambarkan mata pelajaran yang terdampak. Di Pangkalpinang, kekurangan tenaga pendidik SD paling banyak terjadi pada pendidikan agama, sementara jenjang SMP kekurangan lebih banyak guru mata pelajaran. Artinya, pemenuhan jumlah tanpa memperhatikan sebaran keahlian belum tentu menutup kekosongan di kelas yang paling membutuhkan. Di Bojonegoro, guru SD terpaksa mengajar lebih dari satu kelas, sedangkan guru SMP mengampu beberapa mata pelajaran sesuai sertifikasi dan linieritasnya. Disdik menyebut proses di SD terganggu, sementara kegiatan belajar mengajar di SMP tetap berjalan tetapi tidak efektif.
Pangkalpinang juga mengoptimalkan guru ASN yang masih aktif, yang kini disebut sudah mengajar penuh untuk menutup kekosongan. Langkah darurat ini menjaga pelajaran tetap berlangsung, tetapi bukan pengganti pemerataan tenaga pendidik yang memadai. Pemerintah kota telah mengusulkan 35 formasi guru dalam usulan CPNS 2026, namun usulan tersebut belum mendapat persetujuan. Sementara itu, Dinas Pendidikan Bojonegoro sudah mengajukan penambahan guru kepada BKPP, tetapi belum memperoleh informasi tentang langkah konkret maupun waktu penyelesaiannya.

Gunungkidul menghadapi kekosongan dan tantangan lain
Di Gunungkidul, DPRD DIY menyoroti kekurangan guru di sekolah negeri, terutama karena tenaga pendidik memasuki masa pensiun dan belum ada mekanisme penggantian yang jelas. Tidak tersedia angka khusus yang sebanding langsung dengan data Bojonegoro dan Pangkalpinang, tetapi persoalan ini merupakan bagian dari kebutuhan sekitar 1.653 guru di sekolah negeri DIY. Di Gunungkidul sendiri, terdapat 147 guru honorer yang mengajar di SMA dan SMK negeri, dengan kebutuhan terutama pada guru bimbingan konseling dan sejumlah mata pelajaran. DPRD DIY juga mengangkat kendala lain: akses beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan dan ijazah siswa yang belum diambil dari sekolah. Tumpukan masalah tersebut memperlihatkan bahwa hak pendidikan tidak cukup dijaga dengan membuka kelas; sekolah memerlukan guru yang sesuai kebutuhan sekaligus jalur administrasi yang tidak menghambat siswa.
Keterbatasan anggaran daerah membuat perekrutan tenaga pendidik baru di DIY belum memungkinkan direalisasikan pada 2027. DPRD DIY menyebut mutasi guru ASN dari daerah lain sebagai salah satu alternatif, serta mendesak adanya mekanisme pengganti ketika guru pensiun. Ini masuk akal sebagai langkah antara, tetapi mutasi hanya membantu jika kebutuhan tiap sekolah dan bidang ajar dipetakan dengan cermat. Tanpa perencanaan itu, pemindahan guru dapat memindahkan kekosongan, bukan menyelesaikannya.
Menjaga kelas tetap berjalan belum cukup
Rangkap tugas dan beban mengajar penuh mencegah sebagian kelas berhenti, tetapi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar tidak boleh disamakan dengan pembelajaran yang efektif. Guru SD yang harus menangani dua kelas berisiko membagi perhatian, sementara guru SMP yang mengampu beberapa mata pelajaran tidak selalu dapat memberi pendampingan yang cukup. Di Pangkalpinang, pemaksimalan guru yang tersedia menjaga pelajaran tetap berjalan, namun distribusi tenaga pendidik yang lebih merata tetap diperlukan untuk melindungi kualitas pembelajaran. Di Gunungkidul, kekhawatiran atas guru yang pensiun menegaskan bahwa pengganti harus tersedia sebelum kekosongan mengganggu sekolah. Pemerintah daerah perlu memberi kejelasan tentang tindak lanjut usulan formasi, mengutamakan mata pelajaran yang kosong, dan menyiapkan pengganti bagi guru yang keluar dari layanan. Tanpa langkah terukur, beban penyesuaian akan terus jatuh kepada guru dan siswa.
Kesimpulannya, tiga daerah ini menghadapi kekurangan guru dengan skala dan sebaran berbeda, tetapi tantangan pokoknya sama: jumlah, bidang keahlian, dan penempatan harus sesuai kebutuhan sekolah. Bojonegoro menunggu tindak lanjut BKPP, Pangkalpinang berharap formasi guru dapat dipenuhi, sementara Gunungkidul membutuhkan mekanisme penggantian yang mengantisipasi pensiun. Menjaga kelas tetap terbuka adalah langkah darurat, bukan ukuran bahwa persoalan selesai. Pemerintah perlu bergerak dari pengajuan menuju keputusan dan penempatan yang jelas agar guru tidak terus merangkap tugas dan siswa memperoleh pembelajaran yang layak.






