Kekurangan guru bukan sekadar angka lowongan
Kekurangan guru adalah keadaan ketika jumlah tenaga pendidik yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan sekolah untuk menjalankan pembelajaran secara efektif dan merata. Data dari empat daerah memperlihatkan skala persoalan yang beragam, tetapi satu benang merahnya jelas: jumlah guru yang kurang berubah menjadi beban belajar bagi siswa dan guru yang bertugas. DIY mencatat kekurangan 1.653 guru sekolah negeri, angka terbesar di antara daerah yang dibahas. Namun, besarnya alokasi pendidikan tidak otomatis membuka jalan bagi rekrutmen guru. Dalam RAPBD DIY 2027, belanja pendidikan direncanakan mencapai 40,14% dari total belanja daerah, sementara keterbatasan kemampuan keuangan tetap membuat perekrutan baru belum memungkinkan. Ini menunjukkan bahwa persentase anggaran pendidikan saja tidak cukup untuk menilai kemampuan memenuhi kebutuhan guru; belanja pegawai dan kewenangan pembukaan formasi juga menentukan.

Skala berbeda, hambatan sama-sama nyata
Kutim kekurangan sekitar 600 tenaga pendidik, dan persoalannya bukan hanya soal pemerataan penempatan, melainkan juga jumlah guru yang tersedia. Angka ini lebih kecil daripada kekurangan di DIY dan Bojonegoro, tetapi tidak membuat tantangannya ringan: tanpa cukup guru, sekolah tetap kesulitan memenuhi kebutuhan pembelajaran. Di Bojonegoro, kekurangan mencapai 730 guru SDN dan SMPN—367 di jenjang SD dan 363 di SMP. Beberapa guru harus mengajar rangkap; guru kelas SD dapat menangani lebih dari satu kelas, sementara guru SMP mengampu beberapa mata pelajaran sesuai linieritas sertifikasi. Dampaknya lebih terasa di SD, dengan kegiatan belajar mengajar yang disebut tidak maksimal. Perbandingan ini menegaskan bahwa angka total perlu dibaca bersama dampaknya: kekurangan yang lebih kecil pun dapat serius bila distribusi dan kebutuhan mata pelajaran tidak tertangani.

Pangkalpinang menunggu formasi, Bojonegoro menunggu tindak lanjut
Pangkalpinang mencatat kekurangan 119 guru SD dan SMP: 48 guru SD serta 71 guru SMP. Di SD, kekosongan banyak terjadi pada mata pelajaran agama, sedangkan di SMP kebutuhan lebih banyak pada guru mata pelajaran. Guru ASN yang masih aktif kini dimaksimalkan hingga beban mengajar mereka penuh. Pemerintah kota telah mengusulkan 80 formasi CPNS untuk 2026, termasuk 35 formasi guru, tetapi usulan itu belum disetujui. Bojonegoro juga sudah mengajukan tambahan guru ke BKPP, namun belum memperoleh informasi lebih lanjut; realisasinya diperkirakan bergantung pada anggaran pemerintah kabupaten. Sementara itu, DIY belum dapat membuka formasi baru pada 2027 dan menganggap mutasi ASN dari daerah lain sebagai pilihan yang paling memungkinkan. Ketiga jalur ini menunjukkan bahwa kebutuhan mendesak belum tentu berujung pada pengisian posisi.

Pemenuhan guru harus mengikuti kebutuhan sekolah
Mengandalkan guru yang ada dapat menjaga kelas tetap berjalan, tetapi bukan penyelesaian yang layak dijadikan kebijakan berkepanjangan. Rangkap tugas dan jadwal mengajar penuh berisiko mengurangi ruang bagi persiapan, perhatian kepada siswa, dan mutu pembelajaran. Karena itu, rekrutmen guru perlu dinilai bukan hanya dari jumlah formasi, melainkan juga dari kecocokan mata pelajaran dan pemerataan penempatan. Pemerintah daerah perlu menjelaskan tindak lanjut usulan formasi serta menyelaraskan perencanaan anggaran dengan kebutuhan riil sekolah; pemerintah pusat pun berperan ketika persetujuan formasi ASN berada di tangannya. Bagi tenaga pendidik daerah, kepastian penempatan dan dukungan kerja sama penting agar sekolah yang kekurangan tidak terus menutup celah dengan beban tambahan. Kesimpulannya, angka 1.653 di DIY, 730 di Bojonegoro, 600 di Kutim, dan 119 di Pangkalpinang bukan sekadar daftar lowongan: semuanya menuntut keputusan yang terukur sebelum dampak kekurangan guru makin menetap di ruang kelas.






