Kesenjangan guru menuntut lebih dari sekadar formasi
Kekurangan guru adalah keadaan ketika jumlah tenaga pendidik yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan sekolah untuk menjalankan pembelajaran secara layak dan berkelanjutan. Persoalan ini terlihat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Pangkalpinang, tetapi skala serta ruang gerak pemerintahnya berbeda. DIY mencatat kekurangan 1.653 guru sekolah negeri, sedangkan Pangkalpinang membutuhkan 119 guru SD dan SMP. Angka-angka itu bukan sekadar urusan administrasi: ketika tenaga yang ada harus menutup banyak kekosongan, beban mengajar dan pemerataan pelajaran ikut menjadi taruhan. Pemerintah daerah perlu membahas kebutuhan tenaga pendidik sebagai bagian inti dari mutu layanan sekolah, bukan sebagai angka yang baru ditangani setelah kegiatan belajar terganggu.
Perbandingan kedua daerah memperlihatkan tantangan yang tidak bisa diselesaikan dengan satu resep. DIY menghadapi batas kemampuan fiskal sekaligus ketergantungan pada keputusan pusat mengenai formasi ASN. Pangkalpinang, sebaliknya, masih mengandalkan guru aktif untuk menutup kekurangan sambil berharap rekrutmen CPNS tahun ini mengisi kebutuhan. Keduanya menunjukkan bahwa perekrutan guru bukan semata soal mengumumkan lowongan; perencanaan anggaran, kewenangan, dan kecocokan bidang ajar menentukan apakah kekosongan benar-benar tertutup.
DIY punya alokasi pendidikan besar, tetapi ruang belanja pegawai terbatas
Pada Kamis, 12 November 2026, Sekretaris Komisi D DPRD DIY Muhammad Syafi’i menyatakan mutasi guru ASN dari daerah lain menjadi salah satu jalur yang paling mungkin untuk membantu mengatasi kekurangan. Ia menilai perekrutan baru belum memungkinkan pada 2027 karena tambahan guru berarti tambahan belanja pegawai rutin, sementara kemampuan keuangan daerah masih berat. Pemerintah daerah juga tidak sepenuhnya menentukan pembukaan formasi ASN karena lowongan bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.
RAPBD DIY 2027 merencanakan belanja pendidikan sebesar 40,14% dari total belanja daerah Rp4,94 triliun, tetapi porsi besar itu tidak otomatis menyediakan ruang untuk menambah pegawai. Dana pendidikan juga menopang operasional sekolah, fasilitas, bantuan siswa, serta berbagai program lain. Inilah celah yang perlu dijelaskan dalam pembahasan anggaran: besarnya alokasi pendidikan tidak sama dengan kemampuan membiayai penambahan guru secara rutin. Mutasi dapat menjadi jalan sementara, tetapi hasilnya bergantung pada tersedianya ASN yang bersedia pindah dan kecocokannya dengan kebutuhan sekolah.
Pangkalpinang mengandalkan guru yang sudah penuh mengajar
Di Pangkalpinang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Darwin menyampaikan pada Jumat, 13 November 2026, bahwa kekurangan 119 tenaga pendidik terdiri atas 48 guru SD dan 71 guru SMP. Kekosongan terkonsentrasi pada pelajaran Pendidikan Agama di SD dan guru mata pelajaran di SMP. Rincian ini penting: pemenuhan formasi harus mengikuti bidang yang kosong, bukan hanya mengejar angka total.
Untuk menjaga kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung, dinas mengoptimalkan guru ASN yang masih aktif. Namun, menurut Darwin, rata-rata guru yang ada sudah mengajar penuh untuk menutup kekurangan. Cara ini menjaga kelas tetap berjalan, tetapi sulit dianggap sebagai solusi jangka panjang jika beban tambahan terus bertumpu pada tenaga yang sama. Darwin berharap rekrutmen CPNS tahun ini dapat mengisi formasi, terutama pada mata pelajaran yang masih kosong. Harapan itu perlu ditindaklanjuti dengan penempatan yang tepat agar penerimaan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah.

Penutup: ukur keberhasilan dari kelas yang terlayani
DIY dan Pangkalpinang sama-sama menghadapi kekurangan guru, tetapi hambatan utamanya berbeda: DIY belum memiliki ruang fiskal untuk membuka perekrutan baru pada 2027, sedangkan Pangkalpinang menunggu hasil rekrutmen CPNS sambil memaksimalkan guru yang sudah penuh mengajar. Perbedaan ini menuntut kebijakan yang sesuai keadaan setempat, bukan sekadar target penambahan tenaga pendidik.
Pemerintah perlu memastikan perencanaan formasi berangkat dari peta kekosongan mata pelajaran dan kapasitas pembiayaan yang berkelanjutan. Mutasi guru dapat membantu DIY, sementara penempatan CPNS yang tepat menjadi harapan Pangkalpinang; keduanya tetap perlu disertai pemantauan beban mengajar dan kebutuhan tiap sekolah. Ukuran akhirnya bukan berapa formasi diumumkan, melainkan apakah siswa memperoleh pembelajaran yang konsisten tanpa terus bergantung pada guru yang menanggung beban berlebih.






