Aturan khusus harus menutup celah perlindungan
UU antiperundungan adalah aturan khusus yang menetapkan langkah pencegahan, penanganan, dan pemulihan bagi anak yang mengalami perundungan, termasuk di lingkungan sekolah. Kebutuhan akan aturan ini kembali menguat setelah kasus terhadap siswa mencuat di Tangerang Selatan dan Sampit. Anggota Komisi III DPR Abdullah menilai regulasi yang ada perlu dievaluasi karena perundungan terus berulang dan polanya berubah; ia menyebut aturan yang lebih terperinci dan menyeluruh mendesak.
Pemicu terbarunya bukan perkara kecil yang bisa diselesaikan dengan menyuruh anak berdamai. Di Ciputat, belasan siswa SMP diduga dipaksa kakak kelas meminum kopi yang dicampur cuka. Di Sampit, seorang siswi berusia 10 tahun diduga berulang kali diejek karena kondisi ekonomi keluarganya dan dituduh mencuri, hingga enggan masuk sekolah. Insiden-insiden ini memperlihatkan bahwa kekerasan di sekolah bisa berbentuk fisik maupun penghinaan yang membuat korban kehilangan rasa aman. Mengandalkan aturan umum tanpa prosedur jelas berisiko membiarkan respons bergantung pada penilaian masing-masing sekolah.
Perlindungan berarti pemulihan, bukan sekadar menghukum
Legislasi yang baik tidak boleh berhenti pada larangan dan sanksi. DPR mendorong pencegahan sekaligus penanganan kekerasan terhadap anak, dengan proses yang menjamin fakta terungkap, keluarga korban memperoleh kejelasan, dan korban mendapat pendampingan psikologis serta sosial. Anggota Komisi VIII Selly Andriany Gantina menegaskan bahwa mengembalikan anak yang diduga terlibat kepada orang tuanya bukan berarti persoalan selesai: diperlukan asesmen, pengawasan, pendampingan, dan pembinaan sesuai hukum.
Pendekatan ini penting agar korban tidak ditinggalkan setelah insiden mereda, sementara anak yang diduga melakukan perundungan juga ditangani secara terukur dan dicegah mengulangi tindakan. Fokus pada pemulihan tidak menghapus tanggung jawab; sebaliknya, proses yang adil dan berbasis asesmen membuat tindak lanjut lebih bermakna daripada penyelesaian administratif semata. Karena dampak perundungan anak dapat merembet ke kesehatan mental, hubungan sosial, dan kemauan bersekolah, UU antiperundungan semestinya menetapkan siapa yang bertanggung jawab mendampingi korban dan bagaimana tindak lanjut dipantau.
Anak penyandang disabilitas perlu perlindungan nyata
Perlindungan siswa harus dirancang untuk semua anak, bukan hanya mereka yang mudah menyampaikan laporan atau membela diri. Anak penyandang disabilitas menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih kuat: DPR menekankan hak mereka atas lingkungan aman dan bebas perundungan, serta penanganan kasus yang menyeluruh.
Artinya, aturan khusus perlu memastikan saluran pengaduan dapat diakses, pendampingan sesuai kebutuhan anak, dan sekolah tidak menganggap tindakan menyakitkan sebagai candaan hanya karena pelakunya mengaku tidak bermaksud buruk. Anggota DPR Franky Sibarani mengingatkan bahwa tindakan yang dianggap permainan pun dapat melukai dan berdampak serius, serta menekankan pentingnya mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan sejak dini. Perlindungan bagi anak disabilitas bukan tambahan opsional dalam kebijakan sekolah; ia harus menjadi ukuran apakah sistem pencegahan benar-benar menjangkau setiap siswa.
Koordinasi lintas kementerian menentukan tindak lanjut
Aturan baru akan kehilangan daya jika pelaksanaannya dibebankan hanya kepada sekolah atau satu kementerian. Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia mendorong sinergi lintas kementerian setelah bertemu Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada 26 Oktober 2026. Doli mengatakan laporan kekerasan meningkat di sejumlah daerah dan menilai penanganan tidak bisa hanya menjadi tugas kementerian pendidikan. Ia berencana melanjutkan komunikasi dengan kementerian yang menangani perlindungan perempuan dan anak, keluarga, serta komunikasi digital.
Langkah berikutnya juga perlu menghasilkan pekerjaan konkret. Abdullah berencana menggelar audiensi dengan pemerintah, sekolah, dan media untuk memetakan persoalan serta menghimpun masukan sebagai dasar peta jalan pembentukan UU antiperundungan. Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sedang dijalankan, termasuk penguatan kelompok kerja pencegahan kekerasan di daerah. Keduanya perlu disambungkan dengan mekanisme pelaporan dan evaluasi yang jelas, bukan berjalan sebagai inisiatif terpisah.
Kesimpulannya, dorongan DPR mencerminkan kebutuhan yang tak bisa dijawab dengan seruan moral semata. UU khusus harus memberi kepastian pencegahan, penanganan, pemulihan, dan koordinasi, sekaligus memastikan anak penyandang disabilitas mendapat perlindungan setara. Ukuran keberhasilannya sederhana: siswa merasa aman, laporan ditindaklanjuti, dan kekerasan tidak berulang tanpa konsekuensi maupun pendampingan.
