Perundungan menuntut tindakan bersama
Pencegahan perundungan sekolah adalah upaya terencana untuk menghentikan kekerasan sebelum terjadi, melindungi korban, dan membangun lingkungan belajar yang aman melalui kerja bersama seluruh warga pendidikan. Gagasan ini menjadi inti seminar bertajuk “Reformasi Tata Kelola Lembaga Pendidikan Islam dalam Pencegahan Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Perlindungan Korban” yang berlangsung pada Ahad, 1 November 2026. Perwakilan MTsN 1 Bantul dan MAN 4 Bantul hadir dalam forum tersebut, bersama penggerak madrasah lainnya dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kakanwil Kementerian Agama DIY, Ahmad Bahiej, mengingatkan bahwa kekerasan dan perundungan masih berulang meski aturan telah diterbitkan; penanganannya menjadi tanggung jawab bersama, bukan tugas sekolah semata. Pesan ini tepat: kepatuhan administratif tidak cukup jika murid tetap menghadapi intimidasi tanpa jalur aman untuk melapor dan memperoleh pendampingan.
Dua madrasah Bantul membawa pulang agenda perlindungan
MTsN 1 Bantul mengirimkan Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Syaekhul Fatah, sedangkan MAN 4 Bantul mengutus empat perwakilan: Rusli Farida, Agung Wicaksono, Umi Nurul Azizah, dan Erni Tyas Fatnani. Seminar pendidikan Islam itu menempatkan pencegahan kekerasan seksual dan perundungan serta perlindungan dan pendampingan korban sebagai pokok bahasan. Kehadiran mereka sebaiknya tidak berhenti sebagai catatan kegiatan. Tata kelola pendidikan yang baik bukan hanya soal pembelajaran dan administrasi, melainkan juga jaminan keamanan, kenyamanan, serta penghormatan terhadap hak setiap warga madrasah. Dengan demikian, hasil forum perlu diterjemahkan menjadi prosedur yang dipahami murid dan orang dewasa di sekitarnya: siapa yang menerima laporan, bagaimana korban dilindungi, dan bagaimana tindak lanjut dipantau. Tanpa langkah nyata seperti itu, seminar berisiko menjadi pengingat sesaat, bukan perubahan budaya.
Tata kelola harus bergerak dari aturan ke praktik
Ahmad Bahiej menyoroti perlunya respons terpadu karena kekerasan di institusi pendidikan terus berulang. Seminar menawarkan lima langkah strategis: gerakan bersama, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, kolaborasi lintas sektor, dan pengawasan berbasis data. Langkah-langkah ini harus dijalankan berkesinambungan, dengan melibatkan pimpinan, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan pihak terkait. Forum juga menguraikan empat pilar pencegahan: merangkul warga madrasah dan masyarakat, membangun tata kelola responsif yang mengutamakan korban, melatih pendidik mendeteksi risiko, serta bekerja sama dengan psikolog, aparat penegak hukum, dan instansi terkait. Perbedaan jumlah pilar tidak perlu dipandang sebagai pertentangan: keduanya menekankan bahwa kekerasan di madrasah tak bisa dicegah oleh satu unit saja. Yang menentukan ialah pembagian peran yang jelas dan koordinasi yang berjalan sebelum kasus muncul.
Ukuran keberhasilan adalah keamanan murid
Tindak lanjut menjadi ujian sesungguhnya setelah seminar. MTsN 1 Bantul diharapkan menggunakan hasil kegiatan untuk mengembangkan program pencegahan, meningkatkan kepedulian warga madrasah, serta memperbaiki pengawasan dan penanganan. MAN 2 Bantul, yang juga hadir dalam forum, menyatakan kesiapan merumuskan langkah konkret, termasuk peran pendekatan psikologis oleh guru BK, penegakan aturan oleh bidang kesiswaan, dan penguatan akhlak oleh koordinator keagamaan. Sementara itu, MAN 4 Bantul menegaskan perlindungan perlu menjadi bagian dari budaya kerja, bukan hanya reaksi setelah masalah terjadi. Ukuran keberhasilan tata kelola bukan banyaknya aturan atau rapat, melainkan apakah murid merasa aman untuk belajar, melapor, dan mendapat perlindungan tanpa diskriminasi. Pencegahan yang konsisten dan respons yang berpihak pada korban harus menjadi standar kerja setiap madrasah.
Kesimpulannya, seminar ini memberi arah yang berguna, tetapi dampaknya bergantung pada penerapan: membagi tanggung jawab, memperkuat pengawasan, dan memastikan bantuan bagi korban tersedia. Lingkungan pendidikan yang aman tidak lahir dari regulasi saja; ia dibangun lewat tindakan sehari-hari yang membuat perundungan dikenali, dihentikan, dan ditangani secara adil.
