Perundungan berulang membuka celah aturan
Undang-undang anti-bullying adalah aturan khusus yang menetapkan pencegahan, penanganan, tanggung jawab, dan perlindungan bagi anak yang mengalami atau berisiko mengalami perundungan, terutama di lingkungan sekolah. Desakan untuk memperjelas aturan menguat setelah sejumlah kasus menunjukkan bahwa perundungan anak sekolah bukan kejadian yang bisa diperlakukan sebagai kenakalan biasa. Di Surabaya, seorang anak penyandang Down syndrome meninggal setelah diduga menjadi korban perundungan oleh dua anak. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Gerindra, Elnino M. Husein Mohi, menilai revisi UU Perlindungan Anak lebih cepat daripada menyusun undang-undang baru, dengan memasukkan ketentuan dan sanksi bagi pelaku. Sikap itu berbeda dari dorongan anggota Komisi III DPR, Abdullah, yang menilai undang-undang khusus semakin mendesak karena kasus terus berulang. Perbedaan pilihan jalur legislasi tak boleh menjadi alasan menunda kepastian aturan. Yang harus segera dijawab ialah bagaimana anak dilindungi dan siapa yang bertanggung jawab saat perundungan terjadi.
Kasus nyata menuntut respons yang lebih tegas
Kasus di Tangerang Selatan dan Sampit memperlihatkan bahwa dampak perundungan dapat merusak rasa aman anak, bahkan menjauhkan mereka dari sekolah. Di Ciputat, belasan siswa SMP diduga dipaksa kakak kelas meminum kopi bercampur cuka. Di Sampit, seorang siswi berusia 10 tahun diduga berulang kali diejek karena kondisi ekonomi dan dituduh mencuri hingga enggan masuk sekolah. Abdullah menyebut kebutuhan aturan yang lebih rinci mencakup pencegahan sekaligus penanganan, bukan sekadar respons setelah korban jatuh. Ia juga menjadwalkan audiensi dengan pemerintah, sekolah, media, dan pemangku kepentingan lain untuk menyusun peta jalan pembentukan undang-undang. Langkah itu penting, tetapi ukuran keberhasilannya bukan banyaknya rapat. Aturan harus membuat pelaporan lebih mudah, respons sekolah lebih jelas, dan pemulihan korban menjadi bagian dari penanganan. Trauma berkepanjangan dapat mengganggu perkembangan mental serta kepercayaan diri anak.
Perlindungan anak perlu melampaui ruang kelas
Legislasi saja tidak akan cukup jika keluarga, sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat tidak bekerja dalam satu sistem. Keluarga perlu dilibatkan sebagai pihak yang mengenali perubahan pada anak; sekolah mesti menyediakan jalur pengaduan dan tindak lanjut; pemerintah perlu memastikan koordinasi dan perlindungan berjalan. Ini bukan beban yang patut ditimpakan hanya kepada satu kementerian atau guru. Pada 26 Oktober 2026, Ahmad Doli Kurnia bertemu Mendikdasmen Abdul Mu’ti untuk membahas kolaborasi lintas sektor dan memperkenalkan ADK Movement. Gerakan itu merespons meningkatnya laporan kekerasan terhadap anak yang ditemui Doli saat berkeliling ke berbagai daerah selama setahun terakhir. Ia berencana melanjutkan komunikasi dengan kementerian yang menangani perlindungan perempuan dan anak, pembangunan keluarga, serta komunikasi dan digital. Kemendikdasmen juga menyiapkan kebijakan “Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman” dan kelompok kerja yang melibatkan pemerintah daerah. Inilah arah yang perlu diperkuat: perlindungan anak Indonesia harus menggabungkan aturan yang tegas dan pencegahan bullying sekolah yang nyata, bukan berhenti pada seruan setelah kasus terjadi.
