Desakan hukum muncul setelah kasus berulang
UU antiperundungan adalah undang-undang khusus yang dirancang untuk mengatur pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban perundungan secara lebih terperinci, terutama bagi anak di lingkungan pendidikan. Desakan pembentukannya menguat setelah sejumlah kasus kembali terjadi di Tangerang Selatan dan Sampit. Pada Senin, 26 Oktober 2026, anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyebut kebutuhan aturan khusus itu semakin mendesak. Dorongan tersebut patut dibaca sebagai pengakuan bahwa perundungan siswa bukan kejadian sesaat yang selesai ketika perhatian publik berpindah. Namun, gagasan undang-undang masih berupa usulan: belum ada keterangan bahwa UU khusus itu telah dibentuk atau berlaku. Pembedaan ini penting agar harapan terhadap perubahan hukum tidak disalahartikan sebagai perlindungan baru yang sudah tersedia.
Pemicu terbaru memperlihatkan ragam kekerasan yang perlu dicegah. Di Ciputat, belasan siswa SMP diduga dipaksa kakak kelas meminum kopi bercampur cuka. Di Sampit, seorang siswi berusia 10 tahun diduga berulang kali diejek karena kondisi ekonomi keluarganya dan dituduh mencuri; ia kemudian enggan masuk sekolah. Kedua kasus bullying anak tersebut menunjukkan bahwa dampaknya tidak berhenti pada pengalaman korban saat kejadian. Ketika seorang anak merasa tak aman untuk kembali belajar, sekolah kehilangan fungsi dasarnya sebagai ruang perlindungan dan pendidikan.
Yang perlu diubah bukan hanya respons setelah kejadian
Abdullah menilai kasus yang berulang menjadi alasan untuk mengevaluasi kecukupan regulasi, bukan hanya pelaksanaan aturan yang ada. Sikap ini membuka pertanyaan penting: apakah aturan sekarang sudah cukup jelas dalam menetapkan tanggung jawab, jalur pelaporan, perlindungan korban, dan tindak lanjut terhadap pelaku? Sumber yang tersedia tidak merinci aturan mana yang dinilai kurang atau menyatakan bahwa aturan yang berlaku sama sekali tidak memberi perlindungan. Karena itu, desakan UU baru sebaiknya dipahami sebagai usulan untuk menguji celah hukum, bukan bukti bahwa semua kebijakan saat ini tidak berjalan.
Pencegahan perundungan juga tak boleh menunggu laporan viral atau korban menolak masuk sekolah. Abdullah menekankan perlunya pengaturan yang lebih terperinci dan komprehensif, sekaligus langkah pencegahan terencana. Artinya, pembahasan UU perlu menjelaskan bagaimana sekolah mengenali intimidasi sejak awal, memastikan anak dapat melapor dengan aman, serta melibatkan keluarga dan lingkungan teman sebaya. Tanpa rancangan yang menjawab kebutuhan sehari-hari tersebut, undang-undang berisiko menjadi respons politik terhadap kasus yang menyita perhatian, bukan perangkat yang mengubah pengalaman siswa.
Audiensi menjadi langkah awal, bukan hasil akhir
Abdullah menyatakan DPR akan menggelar audiensi dengan pemerintah, sekolah, media, dan pemangku kepentingan lain untuk membahas peta jalan pembentukan UU antiperundungan. Audiensi itu masih merupakan tahap awal untuk menghimpun masukan mengenai substansi dan teknis aturan; belum sama dengan pengesahan undang-undang. Proses ini seharusnya menguji apakah aturan khusus memang diperlukan, bagaimana ia berhubungan dengan kebijakan yang telah berlaku, dan siapa yang bertanggung jawab menjalankannya.
Ukuran keberhasilan tidak semestinya berhenti pada lahirnya regulasi. Aturan baru hanya berguna jika korban memperoleh perlindungan, laporan ditangani dengan aman, dan sekolah mampu mencegah kekerasan fisik maupun psikologis sebelum berulang. Kasus di Ciputat dan Sampit memperlihatkan alasan mendesak untuk bertindak, tetapi juga mengingatkan bahwa pencegahan membutuhkan koordinasi yang konsisten di sekolah, keluarga, dan pergaulan anak. Kesimpulannya, DPR tepat mendorong evaluasi dan pembahasan UU khusus, tetapi janji perlindungan baru akan berarti ketika usulan itu diterjemahkan menjadi mekanisme yang jelas dan benar-benar dijalankan.
