Kasus yang menuntut perlindungan anak
Kekerasan seksual di sekolah adalah tindakan bernuansa seksual terhadap anak yang terjadi dalam lingkungan pendidikan dan merusak rasa aman yang seharusnya dijaga oleh orang dewasa. Dugaan terhadap MJH, guru agama honorer berusia 36 tahun di sebuah SD negeri di Desa Bekukul, Namorambe, Deli Serdang, memperlihatkan betapa seriusnya pengkhianatan terhadap tanggung jawab pendidik. Polisi menetapkan MJH sebagai tersangka setelah gelar perkara atas dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur.
Menurut keterangan kepolisian, perbuatan yang disangkakan terjadi di area sekolah selama Juli hingga Agustus 2026 dan menyasar murid kelas 1 sampai kelas 6. Seorang siswi mula-mula menceritakan kejadian kepada orang tuanya; keluarga lalu mendatangi sekolah, dan pemeriksaan berikutnya mengungkap laporan tentang lebih banyak anak. Perhatian publik semestinya tidak bergeser menjadi upaya mengorek identitas korban. Dalam pemberitaan kasus pelecehan murid, keselamatan, privasi, dan dukungan bagi anak harus didahulukan.
Angka korban dalam laporan berbeda
Jumlah korban yang muncul dalam pemberitaan tidak seragam, sehingga angka-angka itu perlu disampaikan sesuai konteks dan sumbernya, bukan disatukan tanpa dasar. Dalam konferensi pers pada 29 Oktober 2026, MJH mengakui jumlah korban sebanyak 15 orang; laporan tersebut menyebut mereka sebagai siswi SD. Sementara itu, laporan lain mengutip Kapolresta Deli Serdang yang menyatakan total korban dalam temuan penyidik adalah delapan siswa.
Kedua laporan tidak memberikan rincian yang cukup untuk memastikan mengapa jumlahnya berbeda atau apakah cakupan pendataannya sama. Karena itu, delapan dan 15 tidak boleh ditampilkan seolah-olah satu angka yang telah diselaraskan. Perbedaan ini justru menegaskan pentingnya pembaruan resmi dan pencatatan yang cermat, tanpa menyebarkan nama, kelas, atau petunjuk lain yang dapat mengungkap identitas anak. Perlindungan siswi SD dan seluruh murid yang mungkin terdampak harus menjadi ukuran utama kualitas peliputan.
Proses hukum dan tanggung jawab lembaga
MJH telah ditahan di Mapolresta Deli Serdang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Laporan tersebut menyebut sangkaan berlapis berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP, dengan ancaman hukuman berat. Polisi juga menyatakan penyidikan akan diteruskan, termasuk pemeriksaan psikologis terhadap tersangka. Status tersangka dan penahanan merupakan bagian dari proses hukum; keduanya perlu diberitakan secara tepat tanpa mendahului putusan pengadilan.
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyatakan status kepegawaian honorer MJH telah diberhentikan sementara dan hak tunjangan sertifikasinya akan dicabut permanen setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Langkah administratif itu penting, tetapi tidak menggantikan kewajiban memastikan anak memperoleh perlindungan dan pendampingan. Sekolah dan pihak berwenang perlu menjaga agar murid dapat melapor dengan aman serta tidak menghadapi tekanan atau stigma. Dalam perkara kekerasan seksual sekolah, respons yang berpihak pada anak harus berjalan seiring dengan penyidikan yang akuntabel.
Kesimpulan: utamakan keselamatan murid
Penetapan MJH sebagai guru SD tersangka menandai perkembangan penting, tetapi belum menjawab seluruh pertanyaan tentang jumlah korban. Satu laporan menyebut pengakuan mengenai 15 korban, sedangkan laporan lain mengutip angka delapan siswa dari keterangan kepolisian. Sampai ada penjelasan resmi yang lebih rinci, perbedaan tersebut harus dipertahankan sebagaimana dilaporkan, bukan dipaksakan menjadi satu angka.
Prioritas berikutnya adalah proses hukum yang teliti, perlindungan identitas anak, serta lingkungan sekolah yang aman bagi murid untuk meminta pertolongan. Masyarakat juga perlu menahan diri dari menyebarkan informasi yang dapat membuat korban dikenali atau kembali mengalami tekanan. Ketegasan terhadap dugaan pelanggaran penting, tetapi cara penanganan dan pemberitaan tidak boleh menambah luka bagi anak. Ukuran keberhasilan bukan hanya penetapan tersangka, melainkan juga keselamatan dan perlindungan bermartabat bagi setiap murid.
