Penanganan banjir Sidoarjo: ujian kepemimpinan lokal yang tidak bisa ditunda
Penanganan banjir Sidoarjo dan percepatan pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Candi dan Tanggulangin adalah inisiatif terpadu yang menggabungkan koordinasi pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga teknis untuk menangani genangan, memperbaiki jalan dan jembatan, serta memperkuat konektivitas layanan publik secara terencana dan berbasis data lapangan.
Langkah cepat Bupati Subandi mengundang kepala desa Candi dan Tanggulangin ke Ops Room pada Rabu 9 September 2026 menunjukkan pesan politik yang jelas: masalah banjir dan infrastruktur desa bukan urusan sampingan, melainkan prioritas pemerintahan. Alih-alih menunggu laporan berjenjang, ia memilih mendengar langsung persoalan di desa, mulai dari normalisasi sungai, saluran air, hingga perbaikan jalan dan jembatan. Ini bukan sekadar forum seremonial; rakor lintas kecamatan tersebut memposisikan desa sebagai sumber informasi utama dan sekaligus mitra pelaksana. Pendekatan ini penting, karena banjir berulang dan infrastruktur buruk selalu paling dulu dirasakan warga desa, bukan meja birokrat.
Infrastruktur desa Candi–Tanggulangin sebagai tulang punggung konektivitas
Memprioritaskan infrastruktur desa Candi Tanggulangin berarti mengakui bahwa kualitas jalan dan jembatan desa adalah fondasi konektivitas dan layanan publik. Subandi mendorong percepatan perbaikan jalan dan jembatan, karena ia percaya infrastruktur yang baik akan memperlancar mobilitas sekaligus mendorong perekonomian masyarakat. Pernyataan ini menegaskan hubungan langsung antara infrastruktur desa dan kesejahteraan warga: akses sekolah, puskesmas, pasar, hingga tempat kerja bergantung pada kondisi fisik jalan dan jembatan.
Di banyak wilayah, pembangunan infrastruktur lokal sering terjebak pada proyek besar di pusat kota. Kebijakan yang dibawa dalam rakor Candi–Tanggulangin justru membalik pola itu dengan memetakan titik-titik prioritas di desa, terutama yang berkaitan dengan saluran air dan akses utama. Pembangunan infrastruktur lokal dalam skala desa mungkin tampak kecil di atas kertas, tetapi dampaknya terhadap layanan publik—mulai dari distribusi bantuan, layanan kesehatan, sampai aktivitas ekonomi—jauh lebih nyata di mata warga.
Koordinasi pemerintah daerah: dari rapat ke eksekusi nyata
Kekuatan utama penanganan banjir Sidoarjo kali ini bukan hanya niat baik, melainkan pola koordinasi pemerintah daerah yang lebih disiplin. Rakor yang dihadiri DPUBMSDA dan BPBD menandakan bahwa Bupati tidak berjalan sendiri; setiap usulan dari desa langsung dihubungkan dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan lapangan. Ini menjawab kelemahan klasik birokrasi: lambatnya penerjemahan keluhan menjadi program konkret.
Subandi meminta setiap desa menyerahkan data detail titik jalan, sungai, dan saluran yang membutuhkan penanganan, kemudian menargetkan penyelesaian program dalam waktu sekitar tiga bulan. Target ini ambisius, tetapi penting sebagai alat kontrol publik terhadap janji pemerintah. Koordinasi berjenjang dengan Dinas PU dan Pejabat Pembuat Komitmen diminta berjalan terus, termasuk adanya pendampingan di setiap kegiatan agar kendala lapangan bisa cepat diselesaikan. Ini menunjukkan bahwa efektivitas koordinasi diukur dari kecepatan eksekusi, bukan sekadar jumlah rapat.
Normalisasi sungai dan saluran: kunci teknis pengendalian banjir
Secara teknis, penanganan banjir Sidoarjo yang diusulkan desa bertumpu pada normalisasi sungai dan saluran air sebagai langkah awal. Subandi menegaskan, yang paling penting saat ini adalah normalisasi dulu, dengan menggabungkan peralatan yang ada di desa dan alat dari PU pemerintah daerah agar segera bisa dioperasikan. Strategi ini menunjukkan pemahaman bahwa banjir tidak bisa hanya diselesaikan dengan proyek besar; perawatan rutin sungai dan saluran di tingkat desa sama pentingnya.
Wilayah yang selama ini menghadapi genangan dan banjir membutuhkan intervensi cepat, karena setiap musim hujan genangan berulang berarti kerugian sosial dan ekonomi bagi warga. Dengan normalisasi yang terkoordinasi lintas desa dan OPD, peluang terjadinya penanganan tambal sulam menjadi lebih kecil. Di sisi lain, keterlibatan langsung kepala desa dalam mengidentifikasi titik rawan meminimalkan risiko salah sasaran proyek. Normalisasi yang konsisten, dipadukan dengan perbaikan jalan dan jembatan, membentuk paket kebijakan penanganan banjir yang lebih menyeluruh, bukan parsial.
Aspirasi dari desa dan kolaborasi sebagai penentu keberhasilan
Pendekatan kolaboratif menjadi napas utama kebijakan ini. Dalam pertemuan di Ops Room, para kepala desa menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi di wilayahnya, mulai dari saluran mampet sampai kerusakan jembatan. Bupati membuka ruang komunikasi dan meminta masukan terus-menerus agar kebutuhan masyarakat bisa cepat ditindaklanjuti. Di sini, desa tidak ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai pengusul dan pengawas program infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur lokal yang melibatkan aspirasi warga lewat kepala desa membuat kebijakan lebih membumi dan terukur dampaknya. Pernyataan Subandi bahwa permasalahan desa harus diselesaikan bersama sebagai pelayan masyarakat mempertegas pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lain. Jika komitmen ini konsisten, koordinasi pemerintah daerah dengan desa di Candi dan Tanggulangin berpotensi menjadi model penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur desa yang lebih responsif. Namun, ujung keberhasilan tetap ada pada dua hal: konsistensi eksekusi dalam tiga bulan ke depan dan kemampuan menjaga partisipasi warga di setiap tahap.
