Penanganan banjir terpadu: bukan sekadar membangun waduk
Penanganan banjir terpadu adalah pendekatan pengendalian banjir yang melihat seluruh siklus air, dari daerah tangkapan hujan, aliran sungai, kawasan sempadan, hingga muara dan pesisir, dengan menggabungkan infrastruktur fisik, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan secara menyatu. Di Tanjungpinang, pendekatan ini mulai ditegaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo lewat kunjungan ke Waduk Srikaton pada Minggu 30 Agustus 2026. Ia menolak gagasan bahwa satu infrastruktur dapat menjadi “obat tunggal” banjir kota, dan menekankan pentingnya memeriksa kondisi aliran sungai sampai hilir dan muara sebagai bagian dari pencegahan banjir kota. Sikap ini patut dibaca sebagai koreksi atas pola kebijakan yang terlalu berpusat pada proyek fisik besar, sementara faktor tata ruang dan perilaku ruang sungai kerap diabaikan.
Waduk Srikaton: penting, tapi bukan jawaban penuh
Waduk Srikaton sering diposisikan sebagai tulang punggung pengendalian banjir Tanjungpinang. Secara teknis, waduk ini memang mengesankan: berdiri di atas lahan seluas 2,93 hektare dengan kapasitas tampungan 80.588 meter kubik, dan saat hujan lebat mampu menahan debit puncak hingga 51.588 meter kubik. Kutipan yang layak digarisbawahi: “Keberadaan Waduk Srikaton mampu mereduksi banjir sebesar 1,79 persen dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS)”. Angka 1,79 persen itu sekaligus menjadi pengingat bahwa waduk hanyalah satu bagian dari mozaik penanganan banjir kota. Jika kebijakan berhenti pada penambahan waduk-waduk baru, kota akan masuk perangkap solusi teknis yang mahal namun efeknya terbatas. Yang dibutuhkan adalah mengaitkan waduk dengan sistem sungai, jaringan drainase, dan penataan ruang agar kapasitas hidrologis kawasan meningkat secara menyeluruh.
Sempadan sungai bebas bangunan: syarat politik ruang untuk sungai yang sehat
Poin paling politis dari pernyataan Menteri PU adalah penegasan bahwa sempadan sungai di Tanjungpinang harus bebas dari bangunan liar sebagai bagian dari pencegahan banjir kota. Di hilir, ia menekankan agar area sempadan sungai tidak ditempati bangunan dan saluran dari hilir sampai muara diperiksa untuk melihat sedimentasi parah serta bottleneck yang memicu banjir. Garis kebijakan ini, bila dijalankan konsisten, akan mengubah relasi kota dengan sungainya: dari sungai sebagai “halaman belakang” kumuh menjadi koridor air yang punya ruang mengalir dan meluap dengan aman. Namun pembebasan sempadan sungai bebas bangunan bukan sekadar urusan teknis; ia menuntut keberanian politik, skema relokasi yang adil, dan keterlibatan warga sejak awal. Tanpa itu, wacana penanganan banjir terpadu akan berhenti di atas kertas, sementara sungai tetap disandera kepentingan jangka pendek permukiman.
Pengelolaan sungai hingga muara: Sungai Terusan sebagai ujian nyata
Komitmen pengelolaan sungai muara diuji pada kasus Sungai Terusan, kanal lama bernilai historis peninggalan Kerajaan Melayu yang kini mengalami penyempitan akibat pertumbuhan bakau. Menteri PU mengarahkan agar Sungai Terusan direvitalisasi dan dioptimalkan kembali sehingga fungsi dan potensinya bisa dimanfaatkan masyarakat, khususnya nelayan. Ia menginstruksikan Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam melakukan pemantauan drone sepanjang jalur sungai, dan hasilnya akan menjadi dasar penentuan langkah penanganan yang tepat sesuai kondisi aktual. Pendekatan ini mencerminkan gagasan pengelolaan sungai muara yang berbasis data dan melihat sungai bukan hanya sebagai saluran banjir, tetapi juga ruang hidup sosial-ekonomi. Tantangannya: bagaimana menyeimbangkan fungsi ekologis, sejarah, dan perlindungan banjir tanpa menjadikan revitalisasi sebagai proyek estetika belaka yang mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal.
Kesimpulan: dari proyek ke tata kelola banjir kota
Garis besar kebijakan yang disuarakan Menteri PU di Tanjungpinang mengarah pada penanganan banjir terpadu: menghubungkan waduk, sungai dari hulu sampai muara, dan penataan sempadan sungai sebagai satu sistem. Ini langkah maju dibanding logika proyek yang hanya menambah bangunan fisik. Namun agar menjadi lompatan nyata, pendekatan hidrologis harus ditopang tata kelola: penegakan aturan sempadan sungai bebas bangunan, perencanaan jangka panjang pengelolaan sungai muara, serta keterbukaan data pemantauan lapangan. Kota yang rawan banjir tidak bisa lagi memandang air sebagai musuh yang ditahan dengan beton, melainkan sebagai elemen yang dikelola melalui ruang yang cukup, aliran yang lancar, dan warga yang dilibatkan. Jika Tanjungpinang berhasil menjadikan kebijakan ini praktik, ia bisa menjadi contoh bahwa pencegahan banjir kota bergantung pada keberanian mengubah cara kita menata ruang air, bukan sekadar menambah infrastruktur.
