Pengendalian Banjir Banua Enam: Dari Infrastruktur ke Koordinasi
Infrastruktur pengendalian banjir adalah jaringan bangunan fisik seperti embung, sodetan sungai, saluran irigasi, dan penataan tepi sungai yang dirancang terintegrasi untuk mengatur aliran air, menahan debit berlebih, dan mengurangi risiko serta dampak banjir pada permukiman, lahan pertanian, dan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan. Inti berita terbaru adalah keputusan Gubernur Kalsel untuk tidak lagi menganggap banjir sebagai urusan satu kabupaten saja. Ia memimpin rapat koordinasi khusus dengan kepala daerah se-Banua Enam dan Barito Kuala di Tabalong pada 12 September 2026, menjadikan banjir sebagai agenda utama menjelang musim hujan. Ini bukan sekadar pertemuan rutin; ini sinyal bahwa pendekatan tambal-sulam diganti dengan strategi regional yang menuntut percepatan proyek lintas wilayah.
Kenapa Infrastruktur Lintas Daerah Jadi Kunci
Banjir di Banua Enam tidak mengenal batas administrasi; air dari satu kabupaten mudah sekali meluap ke kabupaten lain. Karena itu, Pemprov Kalsel mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir lintas kabupaten untuk mencegah banjir sebelum musim penghujan datang. Salah satu andalan adalah sodetan sungai di beberapa wilayah, yang ditujukan untuk mengendalikan aliran air dan menurunkan risiko banjir yang berdampak lebih dari satu daerah. Keberanian Gubernur menegaskan bahwa koordinasi harus dimulai sejak perencanaan, bukan saat air sudah menggenang, patut diapresiasi. Sikap ini mengoreksi pola lama yang reaktif. Namun, komitmen di ruang rapat hanya berarti jika diikuti sinkronisasi perizinan, penataan ruang, dan prioritas anggaran yang sama di semua kabupaten.
Peran Balai Wilayah Sungai dan Embung Jaro sebagai Pilot
Koordinasi regional tak akan jalan tanpa eksekutor teknis yang kuat. Di sinilah Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Banjarmasin masuk sebagai motor infrastruktur sumber daya air di Tabalong. Program mereka pada 2026 dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama irigasi dan pengendalian air, sehingga manfaatnya terasa langsung di tingkat desa. Beberapa proyek utama meliputi penyempurnaan embung di Kecamatan Jaro, penataan siring di belakang Pasar Tanjung, serta normalisasi saluran irigasi yang mendukung ketahanan pangan. Embung Kalimantan Selatan seperti Embung Jaro seharusnya dijadikan contoh bagaimana satu infrastruktur bisa merangkap fungsi: cadangan air, penahan limpasan, dan alat mitigasi bencana banjir. Kepala BWS Kalimantan III, Dedi Supriyadi, menegaskan rencana kerja disusun bersama Kementerian PUPR dan Pemerintah Kabupaten Tabalong, menandai praktik koordinasi teknis yang patut diperluas ke kabupaten lain.
Dampak Nyata bagi Warga: Dari Pasar Tanjung ke Sawah Petani
Bagi warga, isu ini bukan sekadar proyek; ini soal keamanan rumah dan lahan mereka. Program sumber daya air BWS Kalimantan III di Tabalong secara terang dinyatakan berfokus pada kebutuhan masyarakat, terutama di bidang irigasi dan pengendalian air. Penataan siring di belakang Pasar Tanjung, misalnya, akan mengurangi genangan di pusat ekonomi yang padat aktivitas, meski pelaksanaannya berpotensi menimbulkan gangguan sementara di kawasan tersebut. Normalisasi saluran irigasi dan pembangunan jaringan irigasi air tanah dirancang untuk menjaga air tersedia di musim kering, sekaligus mengalirkan debit berlebih saat hujan deras. Proyek-proyek ini akan dijalankan bertahap hingga akhir 2026, dengan prioritas seperti Embung Jaro dan siring Pasar Tanjung ditargetkan mulai sebelum Agustus. Jika disiplin waktu terjaga, warga punya harapan bahwa mitigasi bencana banjir tidak lagi berhenti pada wacana.
Pembiayaan, Kolaborasi, dan Pelajaran untuk Daerah Lain
Percepatan infrastruktur pengendalian banjir jelas membutuhkan dana besar, dan Pemprov Kalsel membuka pintu pada skema pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Menurut Bupati Tabalong, yang sudah berpengalaman memakai pinjaman SMI, skema ini menarik karena pembayaran dihubungkan dengan dana kurang salur transfer ke daerah, sehingga tidak membebani keuangan daerah secara langsung. Di sisi lain, ia menekankan bahwa penanganan banjir di Banua Enam tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dan harus melalui kolaborasi antar pemerintah daerah, terutama untuk infrastruktur yang berdampak lintas kabupaten. Pelajarannya jelas: mitigasi bencana banjir perlu pendekatan regional, dukungan teknis Balai Wilayah Sungai, pembiayaan kreatif, dan sosialisasi aktif ke masyarakat agar gangguan sementara dapat diterima demi manfaat jangka panjang. Jika empat hal ini mampu dijaga konsisten, Banua Enam berpeluang mengubah banjir dari siklus bencana menjadi risiko yang terkendali.
