Perubahan APBD 2026: Saat Daerah Menentukan Prioritas Nyata
Perubahan APBD 2026 adalah proses penyesuaian ulang pendapatan, belanja, dan pembiayaan di pertengahan tahun anggaran, yang dilakukan pemerintah daerah bersama DPRD untuk merespons dinamika ekonomi, kondisi riil lapangan, serta memfokuskan kembali alokasi anggaran infrastruktur, pengendalian banjir daerah, dan penguatan layanan publik agar setiap rupiah lebih tepat sasaran bagi masyarakat. Garis besar yang muncul dari berbagai KUA-PPAS daerah menunjukkan satu pola: infrastruktur dasar dan pengendalian risiko bencana naik kelas menjadi prioritas, sementara ruang fiskal dipaksa lebih disiplin lewat optimalisasi pendapatan dan pemanfaatan Silpa anggaran daerah. Di Kabupaten Pekalongan, DPRD dan pemerintah daerah menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna pada 14 Agustus, dengan target pendapatan sekitar Rp2,409 triliun dan proyeksi belanja Rp2,536 triliun. Angka ini dengan jelas menunjukkan keberanian mengambil defisit demi menjaga program prioritas tetap berjalan.
Sidoarjo: Infrastruktur Rusak dan Banjir Jadi Tolak Ukur KUA-PPAS
Keputusan Sidoarjo dalam perubahan KUA-PPAS 2026 bisa dibaca sebagai sinyal keras bahwa era proyek kosmetik harus berakhir. Dalam rapat paripurna yang dihadiri 34 anggota dewan, DPRD dan pemerintah kabupaten menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026. Badan Anggaran menegaskan penyesuaian anggaran dilakukan untuk menjawab kondisi riil, dengan fokus pada pelayanan dasar, perbaikan infrastruktur, kemandirian pangan dan energi. Poin paling penting: alokasi belanja diprioritaskan untuk infrastruktur vital yang mendesak, mencakup perbaikan jalan rusak, drainase, pengendalian banjir, serta rehabilitasi fasilitas pendidikan dan kesehatan. Ini bukan sekadar daftar program; ini definisi baru tentang apa yang dianggap ‘prioritas’ dalam perubahan APBD 2026. Kalau jalan tetap berlubang dan banjir terus berulang, maka seluruh dokumen anggaran kehilangan legitimasi sosialnya.
Pekalongan dan Gorontalo: Menguji Optimisme Pendapatan dan PAD
Kabupaten Pekalongan memilih jalur realistis: mengakui perlunya penyesuaian pendapatan dan sekaligus menyiapkan arah APBD tahun berikutnya. Dalam Perubahan APBD, pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp2,409 triliun, sementara belanja diproyeksikan Rp2,536 triliun. Ini artinya ruang fiskal ketat, dan optimalisasi PAD menjadi keharusan, bukan slogan. Di tingkat provinsi, Gorontalo memperlihatkan sisi lain dari perubahan APBD 2026: keberanian menaikkan PAD secara bertahap. Dalam dokumen APBD Perubahan, pendapatan daerah naik dari Rp1,537 triliun menjadi Rp1,550 triliun, dengan PAD meningkat dari Rp440,637 miliar menjadi Rp450,637 miliar. Ini menjadi kutipan yang patut dicatat: “PAD ini sebetulnya punya potensi yang cukup menjanjikan bagi kita semua”. Namun optimisme ini hanya bermakna bila diikuti pembenahan basis pajak dan layanan, bukan sekadar menambahkan angka di tabel.
Konawe: Menutup Defisit dengan Silpa dan Pinjaman, Mengorbankan Ruang Infrastruktur?
Konawe menjadi contoh paling gamblang bagaimana perubahan APBD 2026 dipakai untuk mengelola risiko fiskal sekaligus menjawab kebutuhan infrastruktur. Dalam rancangan KUA-PPAS Perubahan, pendapatan diproyeksikan Rp1,675 triliun dan belanja Rp1,849 triliun, memunculkan defisit Rp174,539 miliar atau sekitar 10,42 persen. Rencana yang disodorkan: defisit ditutup melalui penggunaan Silpa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp74,539 miliar dan pinjaman daerah Rp100 miliar. Secara teknis, kombinasi Silpa anggaran daerah dan pinjaman adalah alat yang sah. Masalahnya, belanja pegawai yang mencapai 46,57 persen total belanja ikut menggerus ruang untuk alokasi anggaran infrastruktur. Padahal belanja modal Rp273,933 miliar disiapkan untuk pembangunan jalan, irigasi, dan pengadaan mesin. Ketua DPRD mengingatkan, infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas dan setiap rupiah APBD harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan berhenti sebagai angka di atas kertas. Peringatan ini seharusnya jadi alarm bagi semua daerah, bukan hanya Konawe.
Pola Baru Perubahan APBD: Infrastruktur, Banjir, dan Layanan Publik Sebagai Ujian
Jika empat kasus ini digabungkan, pola perubahan APBD 2026 di tingkat daerah menjadi cukup jelas. Pertama, KUA-PPAS daerah tidak lagi berhenti pada formalitas jadwal, tetapi dipakai untuk merespons kondisi riil, dari banjir sampai jalan rusak. Sidoarjo menjadikan pengendalian banjir dan perbaikan infrastruktur vital sebagai tolok ukur utama, sementara Konawe menggunakan forum KUA-PPAS untuk menyelaraskan keuangan daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat. Kedua, Silpa dan tambahan transfer digunakan bukan hanya untuk menutup defisit, tetapi juga memperkuat belanja yang berdampak langsung, meski pilihan pinjaman daerah memerlukan disiplin pengelolaan jangka panjang. Ketiga, DPRD dan pemerintah daerah di Pekalongan, Sidoarjo, dan Gorontalo menunjukkan pola konsisten dalam menyepakati perubahan anggaran yang memberi dasar hukum bagi program yang lebih dekat dengan warga. Pada akhirnya, keberhasilan perubahan APBD 2026 akan diukur sederhana: apakah jalan lebih mulus, banjir lebih jarang, dan layanan publik lebih mudah dijangkau.
