Perubahan status besar, tanpa seleksi ulang
Guru PPPK paruh waktu adalah tenaga pendidik berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja dengan pengaturan waktu paruh dan menjadi sasaran pengalihan ke status penuh waktu di bawah pemerintah pusat. Mulai 1 Januari 2027, sebanyak 242.482 guru direncanakan beralih menjadi PPPK penuh waktu sekaligus ASN pusat tanpa tes ulang. Ini bukan sekadar perubahan label kepegawaian: pengelolaan guru akan bergeser dari daerah ke Kemendikdasmen. Pemerintah perlu memastikan janji otomatis tersebut didukung data yang bersih dan dasar hukum yang tuntas, agar guru tidak dibiarkan menghadapi ketidakpastian saat transisi. Verifikasi keaktifan dan data guru melalui sistem pendataan pendidikan menjadi pekerjaan penting sebelum penetapan status. Peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai dasar pengalihan ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Alasan pemerintah menarik tata kelola ke pusat juga menyangkut profesionalitas: Kemendikdasmen menyatakan pengaturan terpusat dimaksudkan untuk mengurangi politisasi guru di daerah. Tujuan itu masuk akal, tetapi pemusatan wewenang hanya akan memperbaiki keadaan jika keputusan penempatan dibuat transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Domisili penting, tetapi kebutuhan sekolah harus nyata
Kemendikdasmen menyatakan penempatan guru PPPK akan mempertimbangkan kebutuhan sekolah di sekitar domisili, bukan semata-mata identitas atau kedekatan personal. Pemerintah bersama dinas pendidikan memetakan kebutuhan wilayah, yang akan menjadi acuan penugasan setelah status berubah. Namun, kedekatan rumah tidak berarti setiap guru pasti bertahan di sekolah yang sama. Sebagian mungkin ditempatkan di sekolah lain dalam wilayah kewenangan yang sama, dengan tetap memperhatikan jarak dari tempat tinggal. Karena itu, janji penempatan dekat domisili perlu dibaca sebagai arah kebijakan, bukan jaminan tanpa pengecualian.
Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati meminta pemetaan dilakukan adil dan sesuai keadaan nyata. Data jumlah guru saja tidak cukup: bidang studi, beban mengajar, jarak, akses transportasi, kondisi keluarga, serta keberlanjutan pembelajaran di sekolah asal harus ikut dihitung. Perhatian khusus diperlukan bagi guru yang mengajar di sekolah swasta. Jika mereka dipindahkan ke sekolah negeri tanpa mempertimbangkan dampaknya, sekolah asal bisa kehilangan tenaga pengajar dan murid ikut menanggung akibatnya. Penempatan yang adil harus menyelesaikan kekurangan guru tanpa menciptakan kekurangan baru.

Tanggung jawab gaji berpindah dari daerah ke pusat
Perubahan yang paling langsung terasa dalam tata kelola adalah peralihan pembiayaan. Pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab gaji guru PPPK penuh waktu; pembayaran direncanakan melalui Kementerian Keuangan dan telah dimasukkan dalam anggaran 2027. Untuk tahap pertama, pemerintah menyebut alokasi dana transfer lebih dari Rp23 triliun. Pemerintah daerah tidak lagi perlu menganggarkan gaji yang sama dalam APBD, sehingga penganggaran ganda dapat dihindari. Bagi guru, pengelolaan terpusat berpotensi memberi kepastian administrasi. Namun, kelancaran pembayaran tetap bergantung pada kecocokan data kepegawaian, kepastian aturan, dan koordinasi pusat-daerah selama masa peralihan.
Pemusatan gaji tidak berarti pemerintah daerah kehilangan seluruh peran. Daerah tetap diharapkan mengusulkan kebutuhan guru serta terlibat dalam pengawasan dan penilaian kinerja. Pembagian tugas ini harus dibuat jelas: pusat bertanggung jawab atas status, distribusi, dan pembayaran, sementara daerah membantu memastikan keputusan sesuai kondisi sekolah. Tanpa alur kerja dan mekanisme pengaduan yang terang, guru bisa terjebak di antara dua tingkat pemerintahan ketika ada persoalan penugasan atau gaji.

Keberhasilan ditentukan oleh pelaksanaan yang adil
Pengalihan 242.482 guru membuka peluang untuk menata distribusi tenaga pendidik dan mengurangi campur tangan politik lokal. Namun, perubahan status saja tidak otomatis memperbaiki ketimpangan. Pemerintah perlu memublikasikan dasar pemetaan, memeriksa data guru aktif, dan mempertimbangkan kondisi sekolah asal maupun kehidupan guru. Tuntutan DPR agar kebutuhan sekolah terpenuhi sekaligus hak dan keadaan guru terlindungi seharusnya menjadi ukuran utama kebijakan ini. Jika penempatan hanya mengejar angka formasi, tujuan pemerataan bisa berbalik menjadi pemindahan masalah.
Kesimpulannya, peralihan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu dan ASN pusat berpotensi memberi kepastian status serta memindahkan beban gaji dari daerah ke pusat. Tetapi ukuran keberhasilan bukan sekadar jumlah guru yang menerima status baru. Kebijakan ini baru layak disebut berhasil jika penempatan dekat domisili diupayakan dengan sungguh-sungguh, kekurangan guru ditangani berdasarkan kebutuhan riil, dan hak guru maupun keberlanjutan belajar di sekolah terlindungi.






