Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

242 Ribu Guru Beralih ke PPPK Penuh Waktu, Siapa Menanggung Gajinya?

242 Ribu Guru Beralih ke PPPK Penuh Waktu, Siapa Menanggung Gajinya?
Minat|Pendidikan Usia Sekolah

Alih status tanpa seleksi ulang

Guru PPPK paruh waktu adalah tenaga pengajar berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja dengan skema paruh waktu sebelum dialihkan menjadi pegawai penuh waktu. Pemerintah merencanakan pengangkatan 242.482 guru menjadi PPPK penuh waktu sekaligus ASN pusat mulai 1 Januari 2027, tanpa tes seleksi ulang. Bagi para guru, kabar ini menawarkan kepastian status yang berarti; bagi pemerintah, pelaksanaannya harus bertumpu pada data yang benar agar pengangkatan tidak sekadar cepat, tetapi juga tepat sasaran.

Kemendikdasmen sedang memeriksa keaktifan para guru melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), untuk memastikan mereka masih mengajar dan tercatat dengan benar. Pemetaan dilakukan di wilayah Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Verifikasi ini bukan urusan administratif belaka: hasilnya menentukan siapa yang masuk dalam pengalihan dan membantu pemerintah mencocokkan guru dengan kebutuhan sekolah. Setelah pemeriksaan rampung, pemerintah menyiapkan regulasi serta petunjuk teknis sebagai dasar pelaksanaan; aturan tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2026.

Gaji beralih ke pusat, beban daerah berubah

Perubahan paling nyata bagi tata kelola adalah perpindahan tanggung jawab pembayaran. Mulai 2027, gaji guru yang beralih status ditanggung APBN dan dikelola pemerintah pusat melalui anggaran Kemendikdasmen serta Kementerian Keuangan. Pemerintah menyiapkan alokasi tahap pertama lebih dari Rp23 triliun. Dampaknya, daerah tidak lagi menganggarkan gaji guru-guru yang masuk skema alih status dalam APBD, sehingga risiko penganggaran ganda dapat dihindari.

Namun, tanggung jawab daerah tidak serta-merta hilang. Pemda masih harus membiayai gaji PPPK penuh waktu yang diangkat sebelum 2027, sementara guru yang dialihkan mulai 1 Januari 2027 dibayar melalui APBN. Pemisahan ini perlu dijelaskan dengan terang agar guru tahu kepada siapa harus meminta kepastian pembayaran dan daerah dapat menyusun anggaran tanpa tumpang tindih. Pengalihan gaji guru PPPK ke pusat berpotensi memperkuat kepastian pendanaan, tetapi kelancaran transisi akan ditentukan oleh aturan teknis dan koordinasi antara pusat serta daerah.

Penempatan dekat rumah perlu dijaga

Peralihan menjadi ASN pusat menimbulkan kekhawatiran bahwa guru akan dipindahkan jauh dari tempat tinggal. Kemendikdasmen menyatakan akan memetakan kebutuhan bersama dinas pendidikan dan mengupayakan penempatan mengajar di sekolah yang membutuhkan dekat domisili guru. Pertimbangannya, menurut penjelasan kementerian, adalah kebutuhan sekolah di sekitar tempat tinggal, bukan identitas pribadi guru. Jaminan ini penting: perubahan status seharusnya memperbaiki kepastian kerja, bukan menambah beban keluarga melalui penempatan yang tak terduga.

Meski begitu, penempatan tetap mengikuti kebutuhan dan kewenangan pusat. Pemerintah meminta guru memahami prinsip ASN yang siap ditempatkan sesuai kebutuhan. Pemerintah juga menyebut sentralisasi sebagai salah satu upaya mencegah politisasi guru di daerah, tetapi pemindahan kewenangan saja tidak cukup untuk menjamin tata kelola yang adil. Penataan harus disertai kriteria penempatan yang terbuka, mekanisme keberatan yang jelas, serta pengawasan kinerja yang konsisten. Daerah tetap berperan mengusulkan kebutuhan guru dan ikut mengawasi serta menilai kinerja mereka.

242 Ribu Guru Beralih ke PPPK Penuh Waktu, Siapa Menanggung Gajinya?

Keberhasilan ditentukan oleh pelaksanaan

Bagi guru, pengangkatan guru PPPK ini menjanjikan perubahan penting: status penuh waktu, pembayaran dari pusat, dan upaya penempatan dekat domisili. Namun, janji kebijakan baru bernilai ketika gaji dibayar tepat waktu, data terverifikasi, serta penempatan sesuai kebutuhan tanpa mengabaikan kondisi guru. Perpanjangan kontrak bagi guru paruh waktu yang masa kerjanya berakhir selama masa transisi juga perlu ditangani dengan cermat agar tidak ada jeda kepastian kerja.

Karena itu, pengalihan 242.482 guru mulai 1 Januari 2027 patut dinilai bukan hanya dari besarnya anggaran atau status ASN pusat, melainkan dari mutu pelaksanaannya. Pusat mengambil alih penggajian dan penempatan, sementara daerah tetap membantu mengusulkan kebutuhan serta mengawasi kinerja. Jika pembagian peran, dasar hukum, dan proses pencairan disusun jelas, kebijakan ini dapat memperkuat kepastian bagi guru. Jika tidak, perubahan administrasi berisiko memindahkan kebingungan dari daerah ke pusat.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!