Kesenjangan sertifikasi masih besar
Sertifikasi guru madrasah adalah pengakuan profesional yang menegaskan bahwa pendidik memenuhi standar kompetensi dan membuka akses pada hak kesejahteraan. Lebih dari 300.000 guru dari total lebih dari 800.000 guru madrasah belum memiliki sertifikat pendidik, sebuah kesenjangan yang terlalu besar untuk diperlakukan sebagai urusan administratif semata. Banyak di antara mereka telah lama mengajar, tetapi belum memperoleh pengakuan formal atas profesinya. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amien Suyitno, menyamakan sertifikat pendidik dengan surat izin mengemudi: bukti bahwa seseorang memenuhi persyaratan untuk menjalankan tugasnya. Perumpamaan itu menegaskan bahwa sertifikasi bukan sekadar dokumen, melainkan pengakuan atas kompetensi. Namun, ketika ratusan ribu guru masih menunggu, pengakuan tersebut belum menjangkau banyak orang yang setiap hari menjalankan tanggung jawab mengajar.
PPG membuka jalur, tetapi belum cukup cepat
Kementerian Agama terus memperluas program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk mempercepat sertifikasi sekaligus mendukung kesejahteraan tenaga pendidik. Sepanjang 2025, PPG diselenggarakan dalam empat tahap, dengan jumlah peserta meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Perluasan ini patut dilanjutkan: program PPG guru menjadi jalur memperoleh pengakuan profesional dan membuka akses terhadap hak kesejahteraan. Namun, peningkatan peserta tidak sama dengan penyelesaian masalah. Selama jumlah guru yang menunggu jauh melampaui kapasitas program, tahapan yang lebih banyak hanya mengurangi antrean secara bertahap. Bagi guru belum bersertifikat, kesempatan mengikuti PPG menentukan kapan kompetensi mereka diakui secara resmi. Karena itu, ukuran keberhasilan semestinya bukan hanya apakah program diperluas, tetapi juga apakah perluasan tersebut cukup cepat untuk menjangkau guru yang sudah lama menunggu.
Kuota dan anggaran menjadi ujian utama
Keterbatasan kuota dan kemampuan anggaran membuat sertifikasi belum bisa menjangkau seluruh guru secara bersamaan, sehingga sebagian harus menunggu giliran. Inilah batas yang perlu dihadapi secara terbuka: perluasan program tanpa kapasitas memadai belum menjamin percepatan yang dirasakan oleh guru di lapangan. Anggaran PPG Kemenag karena itu perlu dibaca bersama ketersediaan kuota dan jumlah peserta yang dapat dilayani, bukan sekadar sebagai pos belanja. Sumber menyebut alokasi lebih dari Rp600 miliar untuk program insentif bagi guru non-ASN yang belum mendapat kesempatan sertifikasi. Angka itu bukan bukti bahwa hambatan PPG sudah teratasi. Insentif dapat memberi dukungan sementara, tetapi tidak menggantikan sertifikat maupun jalur profesional yang diperlukan guru. Pemerintah perlu menjaga agar bantuan tersebut berjalan seiring dengan perluasan akses PPG.
Sertifikasi harus menjadi hasil yang terukur
Tunjangan profesi juga menunjukkan besarnya kaitan antara sertifikasi dan kesejahteraan. Kementerian Agama mengalokasikan lebih dari Rp9,4 triliun untuk tunjangan profesi guru non-ASN dan sekitar Rp8 triliun bagi guru ASN, sehingga totalnya melampaui Rp17 triliun. Tunjangan guru non-ASN yang telah tersertifikasi naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Perubahan ini memberi manfaat bagi mereka yang sudah memenuhi persyaratan, tetapi sekaligus memperjelas jarak dengan guru yang belum memperoleh sertifikat. Perluasan PPG patut diapresiasi, namun belum cukup jika ribuan guru tetap tertahan oleh kapasitas dan pendanaan. Kesimpulannya, Kemenag perlu memastikan peningkatan tahap dan peserta benar-benar memperpendek waktu tunggu. Sertifikasi baru akan terasa sebagai kebijakan yang adil ketika guru yang telah lama mengajar memperoleh akses yang nyata, bukan sekadar janji perluasan.
