Pengalihan berpotensi mengubah tata kelola guru
Alih status guru adalah rencana memindahkan pengelolaan dan kepegawaian guru yang kini berada di bawah pemerintah daerah ke pemerintah pusat, dengan perubahan status dilakukan bertahap dan mencakup jalur PPPK maupun PNS. Rencana ini patut disambut sebagai upaya mengurangi ketimpangan antardaerah, tetapi janji kesejahteraan belum menjadi kepastian sebelum aturan dan pelaksanaannya jelas. Pemerintah menyebut penataan akan berjalan pada 2027–2029. Dalam cakupan lebih luas, sekitar 936.316 guru PPPK direncanakan menjadi pegawai pusat secara bertahap, sementara kebutuhan juga mencakup sekitar 464.856 formasi guru baru. Tujuan yang diumumkan ialah membuat tata kelola lebih terstandar dan efektif tanpa menghambat layanan pendidikan bagi siswa. Perubahan ini karena itu bukan semata urusan administrasi: keberhasilannya akan diukur dari kepastian kerja, pemerataan penempatan, dan mutu layanan di sekolah.
242 ribu PPPK paruh waktu menunggu aturan
BKN menyampaikan bahwa penyusunan regulasi alih status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu masih berlangsung. Wakil Kepala BKN Suharmen mengatakan aturan direncanakan berbentuk Peraturan Presiden, disusun instansi teknis dengan supervisi Kementerian PANRB agar prosesnya lebih cepat. Angka yang paling konkret ialah 242.482 guru PPPK paruh waktu yang direncanakan beralih tanpa tes mulai Januari 2027 menjadi PPPK pusat di Kemendikdasmen. Status kepegawaian dan gaji mereka direncanakan ditanggung APBN melalui kementerian tersebut. Namun, selama Perpres belum ditetapkan, rencana itu belum sama dengan jaminan yang sudah berlaku. Guru juga perlu memperhatikan persyaratan administrasi dan kemungkinan penempatan ulang sesuai kebutuhan. Kepastian hukum harus datang lebih dulu daripada ekspektasi, supaya guru dapat menyusun rencana keluarga dan karier dengan dasar yang terang.
Guru honorer punya jalur berbeda menuju status PNS
Bagi guru honorer non-ASN, rencana pengalihan PPPK paruh waktu tidak otomatis berarti perubahan status langsung. Sekitar 172.000–178.000 guru non-ASN yang aktif dan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan per Desember 2024 disebut berpeluang mengikuti seleksi CPNS 2027 untuk menjadi PNS pusat. Jalur ini berbeda dari rencana pengalihan 242.482 PPPK paruh waktu tanpa tes. Karena itu, guru honorer perlu membedakan peluang mengikuti seleksi dari kepastian pengangkatan: seleksi tetap memiliki ketentuan yang harus dipenuhi. Penataan yang dirancang juga mencakup PPPK penuh waktu dan sebagian CPNS, sementara pemerintah daerah tetap menjadi mitra dalam tata kelola guru di daerah. Kebijakan yang adil harus menjelaskan bagaimana masa pengabdian, sertifikasi, batas usia, dan kebutuhan sekolah dipertimbangkan, bukan membiarkan kelompok guru menafsirkan pengumuman sebagai kepastian yang belum tertulis.
Kesejahteraan dan kepastian harus berjalan bersama
Harapan terhadap perubahan ini mudah dipahami. Sebagian PPPK paruh waktu menerima gaji daerah antara Rp350.000 dan Rp1,5 juta per bulan, bergantung pada kemampuan pemerintah daerah; tunjangan profesi, bila diterima, disebut menambah Rp2 juta per bulan. Sekretaris Jenderal Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nusantara, Ratna Purwakesi, menggambarkan harapan itu: “Banyak guru yang puluhan tahun mengabdi dengan gaji ala kadarnya. Dengan menjadi guru PPPK pusat, kabarnya, guru bisa mendapat gaji yang manusiawi, tentu ini kami syukuri.” Namun, angka gaji baru yang beredar di kalangan guru bukan jaminan resmi. Pengalihan pengelolaan juga berpotensi mengubah lokasi penugasan, sehingga kesejahteraan harus dinilai bersama perlindungan atas keluarga dan keberlanjutan layanan sekolah. Pemerintah perlu segera menerbitkan aturan, menjelaskan mekanisme penempatan, dan membuka informasi yang konsisten bagi setiap kelompok guru.
Kesimpulan: jangan biarkan janji mendahului aturan
Rencana mengalihkan ratusan ribu guru daerah menjadi guru pemerintah pusat menawarkan peluang besar untuk merapikan tata kelola dan memperbaiki kepastian karier. Akan tetapi, PPPK paruh waktu dan guru honorer berada pada jalur yang tidak sama: kelompok pertama direncanakan beralih tanpa tes, sementara guru non-ASN disebut berpeluang mengikuti seleksi CPNS. Peraturan Presiden yang masih disusun akan menjadi penentu apakah sasaran itu memiliki mekanisme, perlindungan, serta jadwal yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulannya, pengalihan ini layak didukung, tetapi keberhasilan tidak boleh diukur dari banyaknya guru yang berpindah status saja. Pemerintah harus memastikan aturan segera tersedia, prosesnya transparan, dan penempatan tidak mengorbankan kebutuhan guru maupun siswa. Sampai itu terwujud, janji alih status tetap merupakan rencana—bukan kepastian yang sudah diterima para guru.
