Angka capaian adalah awal, bukan rapor akhir
Capaian Kemendikdasmen adalah rangkaian program pemerintah untuk memperluas kesempatan belajar dan memperbaiki mutu layanan pendidikan melalui sarana, teknologi, dukungan guru, dan bantuan bagi murid. Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kementerian memaparkan program-program itu sebagai pijakan pembenahan pendidikan berkelanjutan.
Angka yang paling menonjol ialah 55.451 sekolah yang disebut telah dijangkau program revitalisasi dan pembangunan sepanjang 2025–2026, berdasarkan data hingga 20 Oktober 2026. Pada 2025, program menyasar 16.167 satuan pendidikan, melampaui target 10.440, dengan penyelesaian pembangunan 99,96 persen. Hingga 20 Oktober 2026, jangkauannya tercatat 39.284 sekolah dari target 31.744, atau 123,75 persen. Skala ini patut diperhitungkan, tetapi jumlah sekolah yang tersentuh program belum otomatis menunjukkan bahwa pembelajaran di setiap sekolah sudah membaik.
Abdul Mu’ti menyebut angka capaian sebagai tolok ukur untuk perbaikan berkelanjutan, bukan hasil akhir. Sikap itu tepat: keberhasilan perlu dilihat dari perubahan yang dialami sekolah dan warga belajar, bukan hanya dari target yang terlampaui.
Infrastruktur dan digitalisasi harus berguna di kelas
Perbaikan ruang belajar menjawab kebutuhan dasar: sekolah yang aman dan layak. Pemerintah melaporkan bahwa pelaksanaan revitalisasi melalui swakelola menyalurkan dana langsung ke sekolah serta melibatkan lebih dari 58 ribu UMKM lokal dan menyerap sekitar 238 ribu tenaga kerja. Di wilayah terdampak bencana, 3.134 dari 3.178 sekolah sasaran di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah direvitalisasi, atau 98,62 persen. Kemajuan pemulihan berarti kegiatan belajar dapat kembali berlangsung di lingkungan yang lebih layak, tetapi kecepatan penyelesaian saja belum menjawab apakah fasilitas dapat dirawat dan digunakan dalam jangka panjang.
Pada sisi digitalisasi sekolah, laporan lain menyebut 288.865 sekolah menerima perangkat PID beserta laptop dan diska keras pada 2025; lebih dari 300.000 panel interaktif juga diklaim telah didistribusikan. Namun, perangkat bukan hasil belajar. Pemerintah juga melaporkan penyediaan listrik bagi 2.389 sekolah, akses internet bagi 8.152, dan pendampingan penggunaan PID yang menjangkau 126.097 sekolah. Kesenjangan listrik, internet, dan keterampilan guru akan menentukan apakah teknologi hadir sebagai alat bantu mengajar atau sekadar inventaris.
Empat fondasi dan kesejahteraan guru
Kerangka empat fondasi yang dipaparkan Abdul Mu’ti mencakup infrastruktur fisik, pedagogis, budaya, dan manajerial. Dalam praktik, ini berarti sarana sekolah, kualitas guru dan pembelajaran, pembentukan karakter serta pengembangan potensi murid, dan tata kelola yang efektif. Kerangka tersebut lebih meyakinkan daripada mengandalkan pembangunan gedung saja, sebab mutu pendidikan lahir dari hubungan antara ruang belajar, pengajaran, perkembangan murid, dan kemampuan sekolah mengelola layanan.
Dukungan guru juga menyentuh kesejahteraan: sejak 2025, tunjangan profesi bagi guru non-ASN non-inpassing naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, sedangkan insentif guru non-ASN naik dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan. Pada 2026, penerima tunjangan profesi guru non-ASN tercatat 804.788 orang dan penerima tunjangan khusus 31.131 orang. Kenaikan dan cakupan penerima adalah langkah konkret, tetapi ukuran yang lebih penting ialah apakah dukungan berkelanjutan membuat guru lebih sejahtera dan mampu berfokus pada pembelajaran.
Penilaian mutu perlu menautkan program dengan pengalaman murid. Sebanyak 13,3 juta murid mengikuti Tes Kemampuan Akademik, tetapi partisipasi dalam tes belum dengan sendirinya membuktikan hasil belajar meningkat. Bukti yang diperlukan ialah perubahan kemampuan, kualitas pengajaran, dan akses yang lebih setara.
Ukur dampak, bukan hanya jangkauan
Pemerintah menyajikan capaian yang besar dalam revitalisasi, distribusi perangkat, bantuan bagi murid, dan dukungan guru. Namun, angka-angka itu tetap merupakan ukuran program. Bagi sekolah, keberhasilan berarti ruang yang sungguh layak, teknologi yang berfungsi, dan guru yang mampu menggunakannya. Bagi murid dan keluarga, hasil akhirnya adalah kesempatan belajar yang lebih luas serta layanan pendidikan yang lebih bermutu dan konsisten.
Tahap berikutnya menuntut evaluasi yang menghubungkan jangkauan program dengan pengalaman penerima manfaat. Pemerintah merencanakan pembangunan 100 sekolah pada 2027 sebagai kelanjutan program. Rencana itu perlu disertai perhatian pada mutu pelaksanaan, pemeliharaan sarana, akses pendukung digital, peningkatan kompetensi guru, serta pemerataan dukungan untuk murid. Ukuran keberhasilan pendidikan bukan semata berapa banyak sekolah menerima program, melainkan apakah perbedaan layanan antardaerah menyempit dan proses belajar membaik.
Kesimpulannya, capaian dua tahun Kemendikdasmen memberi dasar yang penting untuk memperluas akses, tetapi belum cukup untuk menyatakan mutu pendidikan telah meningkat merata. Pemerintah perlu membuktikan bahwa pembangunan, digitalisasi, dan kesejahteraan guru benar-benar terasa dalam keseharian sekolah. Rapor akhirnya harus ditentukan oleh manfaat yang dirasakan guru, murid, dan masyarakat.
