Kesenjangan sertifikasi masih besar
Sertifikasi guru madrasah adalah pengakuan profesional yang diberikan setelah pendidik memenuhi standar melalui jalur pendidikan profesi, sekaligus menjadi salah satu pintu menuju hak kesejahteraan yang lebih layak. Lebih dari 300.000 guru madrasah belum memiliki sertifikat pendidik, dari total lebih dari 800.000 guru di seluruh Indonesia. Besarnya angka ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar administrasi: banyak guru yang sudah aktif mengajar masih menunggu akses untuk memperoleh pengakuan atas profesinya. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, menyamakan sertifikat pendidik dengan SIM bagi pengemudi—sebuah bukti bahwa seseorang memenuhi persyaratan untuk menjalankan tugasnya. Perumpamaan itu tepat sebagai penjelasan tentang standar, tetapi sertifikat tidak dengan sendirinya menjamin mutu pengajaran. Pemerintah juga perlu memastikan prosesnya terjangkau, relevan dengan kebutuhan guru, dan tidak membuat mereka menunggu tanpa kepastian.
PPG perlu diperluas, bukan hanya diumumkan
Kemenag memperluas Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk mempercepat sertifikasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Langkah ini penting karena PPG guru madrasah menjadi jalur bagi guru dalam jabatan—mereka yang telah mengajar tetapi belum tersertifikasi—untuk memperoleh pengakuan profesional dan membuka akses pada hak kesejahteraan. Sepanjang 2025, program berjalan dalam empat tahap dengan jumlah peserta meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Namun, perluasan belum berarti seluruh kebutuhan tertangani: keterbatasan kuota dan anggaran membuat sertifikasi tidak dapat dilakukan sekaligus, sehingga sebagian guru masih harus menunggu giliran. Ukuran keberhasilan semestinya bukan hanya banyaknya tahap atau peserta, melainkan seberapa cepat antrean menyusut dan seberapa jelas jadwal bagi guru yang menanti. Tanpa transparansi kapasitas dan tahapan berikutnya, program yang diperluas berisiko tetap terasa jauh bagi mereka yang paling membutuhkan.
Anggaran harus menjangkau guru yang menanti
Kemenag menyiapkan lebih dari Rp600 miliar untuk program insentif bagi guru non-ASN yang belum tersertifikasi. Ini merupakan dukungan penting bagi guru tanpa sertifikat pendidik, tetapi insentif tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti sertifikasi: bantuan dan pengakuan profesional menjawab kebutuhan yang berbeda. Pemerintah juga mengalokasikan tunjangan profesi lebih dari Rp9,4 triliun bagi guru non-ASN dan sekitar Rp8 triliun bagi guru ASN, sementara tunjangan profesi guru non-ASN yang telah tersertifikasi naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Rangkaian angka ini memperlihatkan bahwa anggaran sertifikasi guru dan kesejahteraan memiliki dampak langsung pada kehidupan pendidik, tetapi aksesnya bergantung pada status dan pemenuhan syarat. Karena itu, pemerintah perlu menjaga agar bantuan bagi yang belum tersertifikasi berjalan beriringan dengan perluasan PPG, bukan menjadi alasan untuk menunda penyelesaian antrean.
Keberhasilan ditentukan oleh kepastian akses
Kebijakan Kemenag menggabungkan perluasan PPG, insentif bagi guru non-ASN yang belum tersertifikasi, dan tunjangan profesi bagi pendidik yang memenuhi syarat. Arah ini masuk akal, sebab guru membutuhkan pengakuan profesional sekaligus dukungan kesejahteraan. Namun, lebih dari 300.000 guru yang belum memiliki sertifikat menunjukkan bahwa skala tantangannya jauh melampaui pengumuman anggaran atau penambahan tahap program. Pemerintah perlu meneruskan PPG secara terukur, menyampaikan kapasitas dan jadwal dengan terbuka, serta memastikan guru yang sedang menunggu tidak tertinggal dari informasi maupun bantuan yang tersedia. Kesimpulannya, dana lebih dari Rp600 miliar dan perluasan PPG memberi dasar yang penting, tetapi percepatan baru terasa nyata ketika setiap guru memperoleh jalur sertifikasi yang jelas dan kesempatan yang lebih pasti.
