Infrastruktur internet juga menyangkut keselamatan jalan
Infrastruktur internet di ruang publik mencakup kabel dan tiang jaringan yang harus dipasang, dirawat, serta ditempatkan dengan aman agar tidak membahayakan pengguna jalan dan warga sekitar. Rangkaian keluhan dari sejumlah daerah menunjukkan bahwa ketika pemeliharaan dan pengawasan diabaikan, layanan konektivitas dapat berubah menjadi ancaman fisik. Di Sukarame, Kota Banjar, warga mengeluhkan kabel telekomunikasi yang semrawut dan menjuntai mendekati badan jalan; kabel itu dikhawatirkan menjerat pengendara motor. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan pekerjaan beberapa perusahaan telekomunikasi pada tahun sebelumnya, sementara kabel bekas pekerjaan terkesan terbengkalai. Ini bukan perkara kerapian semata: pengguna jalan tak seharusnya menanggung risiko dari jaringan yang dipasang tanpa pemeliharaan jelas. Pemerintah dan operator perlu memperlakukan pemeriksaan kabel sebagai kewajiban keselamatan rutin, bukan tindakan setelah warga mengadu atau kecelakaan terjadi.

Kabel rendah dapat berujung pada kecelakaan
Bahaya kabel jalan menjadi nyata di Desa Gading Mangu, Jombang, ketika kabel internet yang diduga milik MyRepublic dilaporkan menjuntai rendah dan menjerat leher pengendara motor. Pasangan suami istri yang berkendara terjatuh, sedangkan motor mereka menghantam pintu harmonika milik warga. Korban mengalami memar dan bekas jeratan di leher; kejadian berlangsung sekitar pukul 21.00, saat minimnya penerangan membuat kabel sulit terlihat. Dugaan kepemilikan belum dikonfirmasi secara resmi, sehingga penyedia jaringan dan pelaksana pemasangan perlu menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas instalasi serta pemeliharaannya. Insiden ini menegaskan bahwa kabel internet menjuntai bukan gangguan visual yang bisa ditunda penanganannya. Tanpa pemeriksaan ketinggian, pengamanan sementara, dan respons cepat terhadap laporan, satu kabel rendah dapat melukai pengguna jalan sekaligus merusak properti warga.
“Kabel fiber optik tak berizin sepanjang kurang lebih 2 kilometer diputus Satpol PP Kota Banjar pada 17 November 2026 setelah pengaduan warga, teguran tertulis, dan tenggat perizinan tidak dipenuhi.” Penertiban itu menyangkut jaringan berkapasitas 48 core di Jalan Tentara Pelajar. Dari empat operator yang mendapat teguran, tiga vendor mengurus dokumen, sedangkan satu perusahaan belum memiliki izin pemanfaatan bagian jalan. Kabel diamankan sebagai barang bukti, dan perusahaan masih dapat mengaktifkan kembali jaringan setelah memenuhi ketentuan perizinan. Langkah penegakan seperti ini penting, tetapi idealnya berjalan bersama pemeriksaan keselamatan dan penataan jaringan, bukan berhenti pada status izin.
Tiang rapuh dan pemasangan tanpa persetujuan
Di Pamarican, Kabupaten Ciamis, tiang WiFi keropos di pinggir Jalan Raya Margajaya dikhawatirkan roboh dan menimpa pengguna jalan atau warga sekitar. Kerusakan disebut sudah berlangsung lama, sementara musim hujan dan angin kencang menambah kekhawatiran. Ketua RT setempat mendesak penyedia layanan segera memeriksa dan memperbaiki tiang sebelum jatuh korban. Menunggu tiang tumbang untuk bertindak adalah pola yang tak dapat diterima: tanda kerusakan seharusnya memicu pemeriksaan segera, terutama pada struktur di tepi jalan. Operator perlu memastikan setiap tiang memiliki jadwal inspeksi dan jalur pengaduan yang ditindaklanjuti, bukan membiarkan warga menjadi pihak pertama yang menanggung risikonya.
Masalah tanggung jawab juga muncul di Desa Seletreng, Kecamatan Kapongan, ketika warga mempersoalkan tiang jaringan WiFi yang berdiri di pekarangan tanpa pemberitahuan atau persetujuan pemilik lahan. Pemilik meminta tiang dipindahkan, dan kepala desa menyatakan pemasangan di pekarangan tanpa izin harus dipindahkan. Pihak yang menelusuri persoalan tersebut berencana mencari tahu siapa pemilik tiang, lalu berkomunikasi untuk menyelesaikannya. Persetujuan bukan formalitas yang boleh dilewati demi mempercepat perluasan jaringan. Operator dan pelaksana harus memastikan lokasi, izin pemanfaatan ruang, serta komunikasi dengan pemilik lahan sebelum memasang fasilitas.

Tanggung jawab harus mendahului insiden
Kasus-kasus ini memperlihatkan masalah yang saling berkaitan: kabel dibiarkan rendah, tiang rusak tidak segera diperbaiki, dan fasilitas dipasang tanpa persetujuan. Penertiban kabel tanpa izin di Banjar menunjukkan bahwa pengaduan dan teguran dapat berujung pada tindakan, tetapi pengawasan tidak boleh hanya muncul ketika masalah sudah mencolok. Pemerintah daerah perlu memetakan jaringan di ruang publik dan menindaklanjuti laporan warga dengan pemeriksaan lapangan. Penyedia jaringan, pada saat yang sama, harus mengidentifikasi asetnya, merawatnya, memasang penanda atau pengamanan sementara bila ada bahaya, serta menjelaskan tanggung jawab ketika terjadi kerugian. Konektivitas memang penting, tetapi tidak membenarkan risiko yang dialihkan kepada pengendara, pejalan kaki, atau pemilik lahan.
Kesimpulannya, keselamatan jaringan internet harus dinilai dari cara kabel dan tiang dipasang serta dirawat, bukan hanya dari luas layanan yang diberikan. Kabel menjuntai di Sukarame, kecelakaan di Jombang, tiang rapuh di Pamarican, dan sengketa pekarangan di Seletreng memperlihatkan akibat ketika tanggung jawab tidak jelas. Pemeriksaan rutin, izin yang dipenuhi, persetujuan pemilik lahan, dan respons cepat terhadap keluhan adalah standar minimum. Warga tidak semestinya menunggu kecelakaan untuk memperoleh jaringan yang aman.






