Apa Itu Pendidikan Gratis yang Diusulkan Prabowo?
Pendidikan gratis Indonesia yang dimaksud dalam wacana terbaru pemerintah adalah gagasan untuk menghapus biaya pendidikan di seluruh jenjang sekolah negeri, dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi negeri, dengan tujuan membuka akses pendidikan merata bagi semua anak tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka. Rencana kebijakan pendidikan Prabowo ini bukan lagi sekadar slogan kampanye, tetapi diumumkan langsung oleh Presiden dalam forum politik besar dan diikuti janji menggelar rapat terbatas untuk membahas detail kebijakannya. Di level ide, siapa pun sulit menolak: siapa yang tidak ingin melihat semua anak bebas bersekolah tanpa pusing biaya pendidikan nasional? Namun justru karena gagasan ini sangat menarik, ia wajib diuji: bagaimana pembiayaan sekolah gratis akan dijalankan, dan apa implikasinya bagi kualitas serta keberlanjutan sistem pendidikan ke depan.
Motif Politik dan Moral di Balik Janji Pendidikan Gratis
Pernyataan Prabowo tentang pendidikan gratis Indonesia muncul saat peringatan HUT ke-28 sebuah partai politik di Jakarta Convention Center pada 18 September, ketika ia menegaskan biaya pendidikan di sekolah negeri dan universitas negeri harus gratis. Di panggung itu, ia memotret daftar pekerjaan rumah pemerintah: jembatan desa, sekolah rusak, hingga gaji guru dan hakim yang perlu diperbaiki. Narasi yang dibangun jelas: negara harus hadir kuat, dan pendidikan adalah fondasi utama. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kemudian merapikan visi tersebut dengan bahasa moral, bahwa setiap anak dari latar belakang apa pun berhak atas kesempatan yang sama membangun masa depan melalui pendidikan. Di sini, kebijakan pendidikan Prabowo tampil sebagai kombinasi motif politik dan moral—upaya menunjukkan keberpihakan pada rakyat sekaligus investasi sumber daya manusia. Pertanyaannya: apakah semangat pemerataan akses pendidikan merata ini akan kokoh ketika bersentuhan dengan kalkulasi anggaran dan birokrasi?
Sumber Dana: Uang Koruptor sebagai Tulang Punggung?
Bagian paling kontroversial dari kebijakan pendidikan Prabowo adalah jawaban soal uang. Ketika audiens—dan publik—bertanya dari mana biaya pendidikan nasional ini akan ditanggung, Prabowo menunjuk satu jawaban tegas: dari uang negara yang selama ini dikorupsi, dicolong, atau disalahgunakan. Secara politik, ini kalimat yang kuat dan mudah dikutip: kekayaan yang dicuri harus dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Namun sebagai skema pembiayaan sekolah gratis jangka panjang, gagasan menjadikan uang koruptor sebagai sumber utama menimbulkan tanda tanya serius. Dana hasil pengembalian korupsi cenderung tidak stabil, bergantung keberhasilan penegakan hukum, dan sulit diprediksi dari tahun ke tahun. Pendidikan gratis dari SD hingga universitas adalah komitmen multi-dekade; ia membutuhkan fondasi anggaran rutin dan terencana, bukan sekadar berharap pada rampasan perang melawan korupsi. Tanpa kerangka fiskal yang jelas, janji ini berisiko menjadi retorika moral tanpa mesin finansial yang memadai.
Akses Merata vs Kualitas: Dua Tujuan yang Bisa Bentrok
Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa tujuan utama pendidikan gratis Indonesia versi pemerintah adalah pemerataan akses: memastikan setiap anak punya hak yang sama masuk ruang kelas, belajar layak, dan membangun masa depan. Pemerintah diklaim tidak hanya menghapus biaya, tetapi juga memperbaiki sekolah rusak, meningkatkan fasilitas, serta menaikkan kesejahteraan dan kompetensi guru sebagai bagian dari peningkatan kualitas pendidikan nasional. Di atas kertas, ini paket lengkap: akses pendidikan merata plus kualitas naik. Namun dalam praktik, dua tujuan ini sering saling tarik-menarik. Menggratiskan pendidikan negeri hingga universitas akan menaikkan jumlah siswa dan mahasiswa, menambah beban fasilitas dan tenaga pengajar. Tanpa penambahan anggaran yang konsisten untuk ruang kelas, laboratorium, dan pelatihan guru, sekolah gratis bisa berubah menjadi layanan pendidikan yang penuh sesak dan menurun kualitasnya. Kebijakan pendidikan Prabowo karenanya harus jujur mengakui potensi benturan antara kuantitas dan kualitas, lalu menjelaskan bagaimana kedua tujuan itu akan diseimbangkan.
Langkah Lanjut: Ratas Bukan Sekadar Seremonial
Prabowo berjanji akan segera menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas bagaimana pendidikan negeri dari SD hingga universitas bisa digratiskan. Di sisi lain, ia mengakui pemerintah hampir dua tahun ini sibuk bekerja mengejar berbagai persoalan rakyat sehingga dituduh kurang berkomunikasi. Ratas berikutnya menjadi ujian: apakah pemerintah mampu mengubah janji pendidikan gratis Indonesia menjadi desain kebijakan konkret, lengkap dengan skema pembiayaan sekolah gratis yang realistis dan peta dampak terhadap biaya pendidikan nasional secara keseluruhan. Saat ini publik masih menunggu bagaimana rencana tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan, berapa anggarannya, dan seperti apa mekanisme pelaksanaannya. Kesimpulannya, pendidikan gratis dari SD hingga universitas layak didukung sebagai visi, tetapi dukungan publik perlu disertai kewaspadaan kritis. Tanpa transparansi anggaran dan jaminan peningkatan kualitas, mimpi besar ini bisa berhenti sebagai poster politik yang indah, namun sulit dijalankan.
