Batas biaya operasional bukan tambahan tanpa ujung
Biaya operasional MBG adalah dana untuk kebutuhan pendukung kerja dapur yang terpisah dari pembelian bahan pangan dan insentif pengelola. Karena itu, penetapan batas maksimal Rp3.000 per porsi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan upaya mengendalikan pengeluaran dapur MBG, bukan pemotongan langsung anggaran makanan. Kepala BGN Sudaryono menandatangani aturan baru itu pada Kamis, 29 Oktober 2026, saat memaparkan 100 hari kepemimpinannya di Jakarta Selatan. Kebijakan ini patut dilihat sebagai koreksi atas tata kelola biaya, bukan sekadar angka baru: batas yang tegas membuat klaim pengeluaran lebih mudah diuji dan mencegah biaya pendukung menggerus dana yang semestinya menopang layanan makanan.
Pemicu perubahan itu adalah temuan BGN bahwa biaya operasional yang ditetapkan Rp3.000 per porsi dapat membengkak menjadi Rp4.500–Rp5.000 dalam praktik. Skema sebelumnya memakai pendekatan at cost, sehingga pengelola dapat memasukkan pengeluaran tambahan seperti sewa dan label. Sudaryono menyatakan biaya operasional dapur kini “tidak boleh lebih dari Rp3.000” per porsi. Angka tersebut kini menjadi plafon, bukan patokan yang masih bisa ditambah dengan berbagai klaim. Perubahan ini penting karena tanpa batas yang benar-benar mengikat, anggaran makan gratis berisiko lebih banyak terserap untuk menopang operasional daripada menyediakan makanan bagi penerima manfaat.
Insentif SPPG adalah komponen yang berbeda
Plafon operasional tidak sama dengan insentif SPPG. Dalam pembiayaan MBG, dana operasional merupakan komponen tersendiri, sementara biaya bahan pangan ditetapkan Rp10.000 per porsi dan insentif sebesar Rp2.000 per porsi. Insentif itu berkaitan dengan pembayaran kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sedangkan batas Rp3.000 mengatur pengeluaran pendukung dapur. Memisahkan keduanya penting agar angka-angka tersebut tidak dibaca sebagai satu paket biaya atau dijumlahkan sebagai satu tarif operasional. BGN juga mengubah pola insentif dari pembayaran tetap sekitar Rp6 juta per hari menjadi perhitungan proporsional berdasarkan jumlah porsi yang dilayani. Dengan begitu, dapur yang melayani volume berbeda tidak otomatis menerima nominal insentif yang sama.
Sebelumnya, nilai tetap Rp6 juta dihitung dari asumsi kapasitas ideal 3.000 porsi dikalikan Rp2.000. Namun dapur yang menghasilkan 1.000, 1.500, 2.000, atau 2.500 porsi sehari tetap menerima angka tetap tersebut. Skema proporsional membuat insentif lebih sejalan dengan volume layanan: dapur bervolume kecil tak lagi dibayar sama besar seperti dapur berkapasitas maksimal. Ini bukan perubahan batas biaya operasional, melainkan penyesuaian cara pembayaran insentif. Perbedaan itu memberi ukuran yang lebih masuk akal bagi pengelolaan dana: satu aturan membatasi biaya pendukung, sementara aturan lain mengaitkan insentif dengan jumlah porsi yang diproduksi.
Penghematan bergantung pada disiplin pelaksanaan
BGN memperkirakan pembatasan biaya operasional dapat menghemat anggaran negara hingga Rp3 triliun sampai akhir 2026. Perkiraan itu didasarkan pada selisih antara pengeluaran sebelumnya dan batas baru, sisa hari hingga akhir tahun, serta jumlah porsi yang disalurkan. Besarnya penghematan menunjukkan mengapa pengendalian diperlukan, tetapi hasilnya bergantung pada penerapan yang konsisten. Batas tertulis saja tidak cukup jika klaim biaya tambahan tetap lolos tanpa pemeriksaan yang ketat. BGN perlu memastikan dapur memahami komponen yang masuk biaya operasional dan memantau realisasi pengeluaran, agar plafon tidak berubah menjadi formalitas.
Bagi penerima manfaat, tujuan akhirnya bukan sekadar menekan angka belanja, melainkan menjaga agar anggaran lebih terarah pada penyediaan makanan bergizi. BGN menilai pengendalian biaya diperlukan supaya dana negara tidak terserap berlebihan untuk kebutuhan di luar penyediaan makanan. Itu alasan yang kuat, selama efisiensi tidak mengganggu kelancaran layanan dapur. Kebijakan ini menggabungkan dua koreksi yang berbeda: biaya operasional dibatasi maksimal Rp3.000 per porsi, sedangkan insentif SPPG dihitung Rp2.000 per porsi sesuai volume. Kesimpulannya, pembenahan ini layak dinilai dari keterbukaan dan pelaksanaan di lapangan—bukan hanya dari proyeksi penghematan. Jika batas ditegakkan dan insentif dihitung proporsional, anggaran MBG punya peluang lebih besar untuk mendukung makanan, bukan pembengkakan biaya.
