Capaian nasional besar, pekerjaan belum selesai
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu yang memadukan kegiatan belajar dengan dukungan kebutuhan hidup dan pembelajaran. Hingga Oktober 2026, sebanyak 265 Sekolah Rakyat telah selesai dibangun di 131 kabupaten/kota, sementara lebih dari 45.000 anak disebut memperoleh kesempatan kembali mengenyam pendidikan. Angka ini memperlihatkan perluasan yang berarti, tetapi capaian nasional tidak boleh menutupi kenyataan bahwa sejumlah daerah masih menunggu pembangunan fisik dimulai. Program ini bukan sekadar soal menambah gedung: anak-anak sasaran juga membutuhkan lingkungan belajar yang menunjang kehidupan sehari-hari. Fasilitas yang disebut mencakup tempat tinggal layak, sarana belajar dan olahraga, makanan bergizi, serta layanan kesehatan. Karena itu, ukuran keberhasilan seharusnya tidak berhenti pada jumlah sekolah yang selesai, melainkan juga pada ketepatan waktu pembukaan dan kemampuan menjangkau anak yang selama ini terhambat mengakses pendidikan.
Fokus pada keluarga di desil 1 dan 2 memberi Sekolah Rakyat misi yang jelas: memperluas kesempatan bagi kelompok paling rentan, bukan sekadar menambah pilihan sekolah. Bagi siswa Sekolah Rakyat, dukungan asrama dan kebutuhan dasar dapat mengurangi hambatan yang tidak bisa diatasi oleh ruang kelas saja. Namun, manfaat tersebut baru terasa ketika proyek daerah bergerak dari rencana menuju layanan nyata. Capaian nasional patut diapresiasi, tetapi pemerintah juga perlu memastikan bahwa daerah yang sudah menyiapkan lokasi tidak tertahan terlalu lama oleh pendanaan, lelang, atau keputusan teknis.
Kukar sudah menyiapkan lahan, menunggu anggaran pusat
Di Kutai Kartanegara, pemerintah kabupaten berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, segera direalisasikan pemerintah pusat. Dinas Sosial setempat menyatakan sekitar tujuh hektare lahan telah disiapkan, tetapi pembangunan fisik baru dapat dilakukan setelah anggaran proyek tersedia dan dikucurkan. Ini contoh nyata bahwa kesiapan lahan Sekolah Rakyat belum cukup untuk mengubah rencana menjadi sekolah. Pemerintah daerah telah menuntaskan bagian yang menjadi tanggung jawabnya, sementara keputusan mengenai pendanaan, kapasitas, dan rincian teknis berada di tingkat pusat. Penantian itu penting bagi keluarga prasejahtera yang menjadi sasaran program. Rencana penerimaan mencakup jenjang SD dan SMP, dengan prioritas bagi anak dari kelompok kesejahteraan paling rendah. Pemkab Kukar berharap pembangunan fisik dapat dimulai pada tahun ini, sehingga anak-anak yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan tidak harus menunggu lebih lama.
Kasus Kukar menegaskan perlunya koordinasi yang punya tenggat dan kejelasan. Menyiapkan lahan adalah langkah penting, tetapi warga membutuhkan kepastian kapan pekerjaan dimulai dan kapan penerimaan siswa dibuka. Tanpa jadwal yang transparan, harapan daerah berisiko berubah menjadi penantian berkepanjangan. Pemerintah pusat semestinya memberi kabar yang jelas tentang pendanaan dan tahapan berikutnya, sementara pemerintah daerah perlu terus menyampaikan perkembangan kepada masyarakat sasaran.
Bulukumba menyumbang lahan, Mukomuko menunggu hasil lelang
Di Bulukumba, PT London Sumatera menyiapkan lahan seluas tujuh hektare di Desa Tammatto, Kecamatan Ujung Loe, untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan yang tidak lagi dimanfaatkan perusahaan itu membuka peluang bagi fasilitas pendidikan yang diharapkan membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu. Biaya pendidikan hingga asrama disebut akan ditanggung, sehingga sekolah berpotensi mengurangi beban yang kerap menghalangi keluarga menyekolahkan anak. Sumbangan lahan patut diapresiasi, tetapi nilai akhirnya bergantung pada tindak lanjut pembangunan dan kesiapan layanan. Warga membutuhkan sekolah yang benar-benar beroperasi, bukan hanya lokasi yang telah disediakan. Pemerintah juga perlu menjelaskan tahapan proyek agar dukungan masyarakat dan perusahaan diterjemahkan menjadi akses pendidikan yang nyata.
Sementara itu, proyek Sekolah Rakyat di Kabupaten Mukomuko dengan anggaran sekitar Rp700 miliar masih berada pada tahap lelang. Sekolah direncanakan berdiri di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, di atas lahan pemerintah daerah seluas 8,6 hektare. Kepala Dinas Sosial setempat menyebut hasil atau nilai lelang diperkirakan diketahui dalam minggu itu jika tidak ada kendala; setelahnya, pelaksanaan diharapkan bergerak sesuai jadwal. Perbedaan tahap di tiga daerah ini menunjukkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak berjalan seragam. Kukar menanti anggaran, Bulukumba telah memperoleh dukungan lahan, sedangkan Mukomuko menunggu proses pengadaan tuntas. Yang dibutuhkan sekarang adalah kesinambungan dari persiapan menuju konstruksi, lalu layanan bagi siswa.
Keberhasilan ditentukan oleh sekolah yang benar-benar beroperasi
Sebaran 265 sekolah dan lebih dari 45.000 anak yang memperoleh kesempatan belajar merupakan capaian yang patut dicatat. Namun, angka nasional seharusnya menjadi awal evaluasi, bukan alasan untuk mengabaikan proyek yang masih tertahan di daerah. Kesiapan lahan di Kukar dan Bulukumba serta proses lelang di Mukomuko memperlihatkan mata rantai berbeda yang harus diselesaikan agar rencana menjadi ruang belajar. Pemerintah pusat perlu menjaga kepastian pendanaan dan jadwal, sementara pemerintah daerah perlu memastikan lahan serta kebutuhan setempat siap ketika pekerjaan dimulai. Masyarakat pun berhak mengetahui perkembangan proyek dan rencana penerimaan siswa.
Kesimpulannya, pembangunan Sekolah Rakyat telah menunjukkan jangkauan nasional yang luas, tetapi keberhasilan program baru utuh ketika daerah yang menunggu juga memperoleh sekolah yang berfungsi. Lahan Sekolah Rakyat, anggaran, dan proses lelang adalah tahapan penting, bukan hasil akhir. Ukuran paling bermakna tetaplah apakah anak-anak dari keluarga prasejahtera dapat masuk, belajar dengan dukungan yang dijanjikan, dan membangun masa depan tanpa terhalang keadaan ekonomi. Pemerintah perlu mengubah kesiapan dan komitmen menjadi jadwal kerja yang jelas serta layanan yang benar-benar hadir.
