Sekolah Rakyat: Instrumen Baru Memutus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan
Sekolah Rakyat adalah program pemerintah pendidikan yang membangun infrastruktur sekolah daerah lengkap dengan asrama dan layanan sosial, dirancang khusus untuk pendidikan anak kurang mampu dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar mereka mendapat akses pendidikan berkualitas, perlindungan, dan pengasuhan yang selama ini sulit dijangkau melalui jalur sekolah reguler. Program ini bukan sekadar menambah bangunan sekolah, melainkan strategi politik sosial: negara turun langsung mengurus anak-anak paling rentan, dengan model sekolah berasrama dan seleksi ketat penerima manfaat. Di atas kertas, gagasan ini menjanjikan lompatan besar dalam pemerataan pendidikan. Namun, di lapangan, keberhasilan Sekolah Rakyat pembangunan akan ditentukan oleh hal yang tampak sepele: sertifikat tanah, proses tender, dan kemampuan pemerintah daerah mengawal proyek hingga benar-benar beroperasi dan terisi siswa yang tepat sasaran.
Seluma dan Simalungun: Ambisi Besar Tersangkut di Sertifikat Lahan
Di Seluma, pemerintah kabupaten bergerak cepat memasang patok di lahan 10 hektare di belakang kantor kejaksaan sebagai calon lokasi Sekolah Rakyat. Ini contoh bagaimana daerah menyambut program pemerintah pendidikan dengan antusias. Tetapi antusiasme itu langsung berbenturan dengan kenyataan administratif: lahan belum bersertifikat resmi, meski sudah tercatat sebagai aset pemkab. Tanpa sertifikat, pembangunan tidak bisa diajukan ke kementerian teknis. Plt kepala agraria setempat mengaku proses sertifikasi sedang berjalan, tetapi setiap bulan yang hilang berarti penundaan akses pendidikan anak kurang mampu di wilayah tersebut. Simalungun menghadapi cerita serupa. Pengajuan Sekolah Rakyat sempat tertahan karena persyaratan lahan, hingga pemkab memecah sertifikat dan menyiapkan 8 hektare di Panei Tongah agar pembangunan permanen bisa dimulai. Di sini terlihat jelas: birokrasi pertanahan menjadi penentu cepat lambatnya peluang belajar bagi ribuan anak miskin.
Sarolangun: Kapasitas 2.550 Siswa, Ujian Serius bagi Manajemen Sasaran
Sarolangun mungkin contoh paling terang tentang skala ambisi Sekolah Rakyat pembangunan. Pemerintah menyiapkan sekitar Rp 400 miliar untuk membangun kompleks Sekolah Rakyat berkapasitas hingga 2.550 siswa di Kelurahan Aur Gading. Gubernur menegaskan bahwa pembangunan ini ditujukan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu dalam mengakses pendidikan. Dengan angka sebesar itu, satu lokasi saja bisa mengubah peta pendidikan anak kurang mampu di kabupaten. Rencananya, pembangunan dimulai Desember dan pemerintah berharap sudah bisa menerima murid di awal 2027, bahkan bila perlu menggunakan tempat sementara sambil menunggu gedung permanen selesai. Rekrutmen siswa dan guru sudah berjalan, dan contoh dari wilayah lain menunjukkan anak-anak Sekolah Rakyat mulai mampu berpidato bahasa Inggris. Namun, kapasitas besar juga membawa risiko: bila seleksi tidak cermat, fasilitas bisa diisi anak yang tidak paling membutuhkan, dan tujuan memutus mata rantai kemiskinan akan meleset.
Bolmong: Tender Rp 913,4 Miliar dan Perlombaan Menuju Operasional 2027
Di Bolmong, Sekolah Rakyat sudah memasuki tahap yang lebih maju: tender konstruksi dengan anggaran Rp 913,4 miliar tayang pada Oktober dan dikelola oleh kementerian pekerjaan umum. Lahan di Desa Langagon dinyatakan clean and clear setelah pemkab memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang, sehingga rintangan pertanahan relatif teratasi. Sekolah Rakyat Bolmong direncanakan menampung 300 siswa pada tahap awal—masing-masing 100 untuk SD, SLTP, dan SLTA—dengan proyeksi kapasitas hingga 1.000 siswa dari keluarga kurang mampu. Perekrutan guru dan siswa ditargetkan Februari, dan kegiatan belajar mengajar dimulai Juli 2027. Di sini terlihat akselerasi nyata: timeline sudah jelas, tender berjalan, dan pemerintah daerah aktif mengawal. Namun, pengalaman Bolmong juga mengingatkan bahwa proses tender adalah titik rawan: bila terjadi sengketa atau keterlambatan, seluruh jadwal operasional bisa bergeser, dan anak-anak miskin kembali menunggu di luar pagar sekolah yang belum berdiri.
Akselerasi 2027: Peluang Emas yang Bisa Gugur di Meja Birokrasi
Melihat Seluma, Simalungun, Sarolangun, dan Bolmong, pola besar mulai tampak: negara menggelontorkan miliaran rupiah untuk Sekolah Rakyat pembangunan, dengan target operasional yang berkisar dari awal hingga pertengahan 2027. Di satu sisi, ini menunjukkan keseriusan program pemerintah pendidikan yang digagas presiden untuk memutus mata rantai kemiskinan lewat akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak miskin dan miskin ekstrem. Di sisi lain, hambatan klasik—sertifikat tanah yang belum terbit, persyaratan lahan yang terlambat dipenuhi, dan proses tender yang rumit—berpotensi menggerus kecepatan program. Jika pemerintah daerah gagal menyelesaikan urusan administratif, Sekolah Rakyat akan tinggal menjadi deret angka anggaran dan kapasitas di atas kertas. Kesimpulannya tegas: keberhasilan program ini bukan hanya soal uang dan desain kebijakan, tetapi disiplin birokrasi di tingkat lokal. Tanpa itu, mimpi 2.550 kursi sekolah untuk anak tak mampu akan kosong.
