Persetujuan ditahan, bukan diputuskan final
Proyek kontrak tahun jamak atau Multi-Years Contract (MYC) adalah pekerjaan pembangunan yang pelaksanaannya dan pembiayaannya direncanakan melampaui satu tahun anggaran, sehingga membutuhkan kepastian kesiapan dan komitmen fiskal daerah. DPRD Kaltim belum menyetujui usulan tiga proyek MYC senilai Rp1,24 triliun untuk periode 2027–2029; sikap itu lebih tepat dibaca sebagai penahanan persetujuan, bukan penolakan final seluruh paket. Setelah pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Selasa malam, 17 November 2026, anggota Badan Anggaran yang hadir sepakat belum memberi lampu hijau. Kehati-hatian ini beralasan: kontrak bertahun-tahun mengikat anggaran berikutnya, sementara proposal masuk ketika pembahasan KUA-PPAS 2027 hampir selesai. Legislator menilai waktu yang tersisa terlalu sempit untuk menguji tiap pekerjaan melalui komisi terkait. Dalam perkara sebesar ini, pemeriksaan yang terburu-buru bukan efisiensi—melainkan risiko bagi anggaran dan layanan publik.
Nilai usulan juga berubah cepat: Pemprov mula-mula mengajukan Rp1,28 triliun pada 11 November, lalu merevisinya menjadi Rp1,24 triliun sehari kemudian, disertai penyesuaian durasi pengerjaan. Perubahan tersebut tidak otomatis berarti rencana keliru, tetapi menambah alasan untuk meminta penjelasan terbuka tentang lingkup pekerjaan, jadwal, dan skema pembayarannya. DPRD belum sampai pada keputusan akhir, dan pembahasan anggaran daerah 2027 tetap berlanjut sesuai tahapan yang telah disepakati.

Kesiapan proyek dan kemampuan fiskal harus diuji
Tiga paket yang diusulkan meliputi pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II sekitar Rp444,83 miliar, Jalan Sotek-Bongan Rp241,98 miliar, dan Jalan Gerunggung-Lambakan-Kepala Telake sekitar Rp556,98 miliar. Persoalannya bukan semata apakah pembangunan jalan dan rumah sakit dibutuhkan, melainkan apakah desain, prosedur, perizinan, serta pembiayaan jangka panjangnya sudah siap. Fraksi PAN-NasDem menolak rencana Jalan Sotek-Bongan sebelum dasar kewenangan provinsi atas ruas berstatus non-status dan kelengkapan dokumen dipastikan. Dalam pembahasan, sebagian jalur itu disebut bersinggungan dengan Hutan Lindung Gunung Beratus, sehingga status kawasan dan izin khusus perlu dibereskan lebih dahulu. Menyetujui proyek sebelum pertanyaan tersebut terjawab berisiko mengubah target pembangunan menjadi masalah pelaksanaan.
Kapasitas membayar juga tak boleh dianggap tersedia hanya karena proyek telah diusulkan. Angka proyeksi APBD berbeda dalam pernyataan yang dikutip: satu anggota DPRD menyebut APBD Kaltim 2026 sekitar Rp14 triliun dan diperkirakan turun menjadi Rp12 triliun, sedangkan Nurhadi Saputra menyebut sekitar Rp15 triliun pada 2026 dan proyeksi Rp13 triliun pada 2027. Perbedaan itu sendiri memperkuat perlunya proyeksi fiskal resmi dan konsisten. Sebelum menyepakati kontrak, Pemprov perlu menjelaskan bagaimana kewajiban MYC dibagi per tahun tanpa menggerus belanja wajib, pelayanan publik, maupun program prioritas seperti Gratispol dan Jospol.

Pemerataan juga bagian dari kelayakan
Kritik terhadap proyek MYC Kaltim tidak berhenti pada dokumen dan kas daerah. Pilihan lokasi ikut memunculkan pertanyaan tentang siapa yang menerima manfaat pembangunan. Nurhadi Saputra menyoroti bahwa dua proyek jalan berada di wilayah Kubar dan Penajam, sementara proyek rumah sakit berada di Samarinda; belum ada proyek monumental yang diajukan untuk Balikpapan. Ia meminta pemerintah menilai kembali prioritas antardaerah dan mengingatkan bahwa Balikpapan juga berperan besar bagi Kaltim. Ini bukan alasan untuk membatalkan proyek di wilayah lain, tetapi dasar yang wajar untuk meminta kriteria pemerataan yang jelas. Tanpa kriteria itu, daftar proyek berisiko dianggap sebagai pembagian yang timpang, bukan rencana pembangunan yang disusun berdasarkan kebutuhan dan manfaat.
Salah satu kebutuhan yang ia angkat ialah flyover Muara Rapak, yang telah lama menjadi harapan warga Balikpapan. Nurhadi menyatakan bahwa jika tersedia anggaran berlebih dan pembangunan besar memang diperlukan, ia akan memperjuangkan flyover tersebut. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa penilaian proyek seharusnya mencakup dampak langsung bagi masyarakat, bukan hanya besarnya paket atau panjangnya kontrak. Kebutuhan antardaerah memang tidak selalu bisa dipenuhi sekaligus; karena itu, pemerintah perlu menunjukkan alasan pemilihan proyek dan menjelaskan apa yang harus menunggu.

Persetujuan harus mengikuti pembuktian
Langkah berikutnya semestinya berupa kajian tiap paket oleh komisi DPRD bersama OPD terkait, disertai pemeriksaan teknis, administrasi, perizinan, dan kemampuan membayar selama masa kontrak. Untuk Jalan Sotek-Bongan, kepastian status ruas dan izin kawasan hutan harus menjadi prasyarat, bukan urusan yang diselesaikan setelah keputusan politik. Untuk seluruh paket, pemerintah perlu menyajikan proyeksi fiskal yang dapat diuji serta skema pembayaran yang melindungi belanja pelayanan. Fraksi PAN-NasDem juga masih akan membahas sikap akhirnya secara internal, sehingga penolakan terhadap satu usulan jalan tidak boleh disamakan dengan keputusan final DPRD atas keseluruhan rencana.
Menahan persetujuan sekarang adalah pilihan yang lebih bertanggung jawab daripada menyetujui kontrak besar dengan kajian yang belum lengkap. Namun, kehati-hatian tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan kebutuhan infrastruktur tanpa jadwal dan tindak lanjut. Pemprov perlu kembali dengan proposal yang lebih matang, sementara DPRD harus menilai manfaat, risiko, dan pemerataan dengan ukuran yang sama untuk setiap wilayah. Kesimpulannya, proyek MYC Kaltim layak dipertimbangkan hanya setelah kesiapan teknis, kemampuan fiskal, dan prioritas pembangunan—termasuk kebutuhan flyover Muara Rapak—dijelaskan secara terbuka.






