Persetujuan tertahan, bukan keputusan penolakan
Kontrak tahun jamak adalah skema pengadaan yang mengikat pembiayaan dan pelaksanaan proyek melampaui satu tahun anggaran, sehingga memerlukan kepastian kesiapan pekerjaan sekaligus kemampuan membayar pada tahun-tahun berikutnya. Itulah taruhan di balik usulan proyek MYC Kaltim senilai Rp1,24 triliun untuk periode 2027–2029. Setelah rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Selasa malam, 17 November 2026, Badan Anggaran DPRD Kaltim sepakat belum menyetujui usulan tersebut. Wakil Ketua DPRD sekaligus Wakil Ketua Banggar Ekti Imanuel menyampaikan keputusan itu pada 18 November. Sikap ini layak dibaca sebagai penahanan persetujuan, bukan vonis bahwa proyek tidak dibutuhkan: komitmen lintas tahun terlalu besar untuk disahkan tanpa pemeriksaan yang memadai. Pada saat yang sama, anggota Banggar Agusriansyah Ridwan sebelumnya menegaskan pembahasan resmi dan tahapan persetujuan belum berlangsung, sehingga usulan itu belum bisa disebut telah ditolak.

Tiga proyek, satu komitmen anggaran panjang
Usulan mencakup pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II senilai sekitar Rp444,83 miliar, Jalan Sotek-Bongan sebesar Rp241,98 miliar, serta Jalan Gerunggung-Lambakan-Kepala Telake sekitar Rp556,98 miliar. Pemerintah provinsi sebelumnya mengajukan Rp1,28 triliun pada 11 November, lalu merevisi nilainya menjadi Rp1,24 triliun sehari kemudian dengan penyesuaian durasi pengerjaan. Perubahan itu menambah alasan untuk meminta rincian yang terang, bukan mengurangi kebutuhan pemeriksaan. Untuk anggaran infrastruktur Kaltim, persoalannya bukan semata apakah jalan dan rumah sakit penting, melainkan apakah rancangan, manfaat, dan jadwal pembiayaannya sudah cukup kuat untuk mengikat APBD selama beberapa tahun. Banggar meminta kajian tiap paket dibahas komisi bersama organisasi perangkat daerah terkait. Pemerintah juga perlu melengkapi studi kelayakan, AMDAL, desain teknis, dan kepastian lahan; untuk rumah sakit, kesiapan tenaga medis dan biaya operasional tak boleh tertinggal.
Kapasitas fiskal dan waktu pembahasan menjadi ganjalan
Sikap hati-hati DPRD punya dasar fiskal. APBD Kaltim yang berada di kisaran Rp14 triliun pada 2026 diperkirakan turun menjadi sekitar Rp12 triliun. Angka itu membuat skema pembayaran kontrak tahun jamak harus diuji terhadap belanja wajib, pelayanan publik, serta program prioritas seperti Gratispol dan Jospol. Persoalan lainnya adalah waktu: usulan masuk ketika pembahasan KUA-PPAS 2027 hampir mencapai tahap akhir. Karena itu, Banggar menilai tak tersedia kesempatan yang cukup untuk mengembalikan paket-paket tersebut ke komisi agar dikaji lebih terperinci. Ini bukan alasan untuk mengabaikan kebutuhan infrastruktur, tetapi alasan kuat untuk tidak menyamakan urgensi dengan kesiapan. Pengajuan awal sekitar Rp260 miliar pada 2027 pun masih memerlukan rincian biaya perencanaan, pengawasan, dan mekanisme pembayaran. Publik berhak mendapat penjelasan bagaimana kewajiban proyek akan dijaga tanpa mengorbankan layanan lain.
Uji manfaat sebelum komitmen disahkan
Menahan persetujuan DPRD Kaltim memberi ruang bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa ketiga proyek siap dikerjakan dan sanggup dibiayai, bukan sekadar tercantum dalam rencana. Pemerintah perlu menjelaskan tahapan pengajuan, keluaran yang dijanjikan, dampak bagi masyarakat, serta konsultasi dengan inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Tanpa jawaban itu, persetujuan berisiko mengikat anggaran sebelum risiko teknis dan operasional terpetakan. Namun penundaan juga tidak boleh menjadi alasan agar kebutuhan jalan dan layanan kesehatan terus menggantung: kajian harus dikejar dengan jadwal dan keterbukaan yang jelas. Pembahasan anggaran daerah 2027 tetap berjalan sesuai tahapan yang telah disepakati DPRD dan pemerintah provinsi, sementara setiap paket semestinya diperiksa lebih lanjut melalui komisi terkait. Kesimpulannya, keputusan yang bertanggung jawab bukan menyetujui atau menolak secara tergesa-gesa, melainkan memastikan manfaat proyek sepadan dengan kemampuan fiskal dan kesiapan pelaksanaannya.






