Persetujuan ditahan, bukan diputuskan final
Proyek MYC adalah pembangunan yang dikerjakan melalui kontrak tahun jamak, sehingga pelaksanaan dan kewajiban pembiayaannya melintasi lebih dari satu tahun anggaran. Karena itu, usulan Pemprov Kaltim senilai Rp1,24 triliun untuk tiga proyek pada 2027–2029 patut diuji sebelum disetujui, bukan dikebut hanya demi mengejar jadwal. Seusai pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Selasa malam, 17 November 2026, seluruh anggota Badan Anggaran yang hadir sepakat belum memberikan persetujuan. Sikap ini belum merupakan penolakan final: usulan masih perlu dibahas dan melewati tahapan persetujuan DPRD. Namun, alasan penahanan itu tegas—kelengkapan kajian dan kapasitas fiskal belum cukup meyakinkan. Ketika kontrak mengikat APBD beberapa tahun, kehati-hatian bukan penghambat pembangunan, melainkan perlindungan agar proyek yang dimulai tidak membebani layanan dan prioritas lain.
Rencana mencakup pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II dengan anggaran sekitar Rp444,83 miliar, Jalan Sotek-Bongan senilai Rp241,98 miliar, serta Jalan Gerunggung-Lambakan-Kepala Telake dengan kebutuhan sekitar Rp556,98 miliar. Nilai awal usulan MYC sebesar Rp1,28 triliun, lalu direvisi menjadi Rp1,24 triliun sehari setelah surat pertama disampaikan pada 11 November 2026. Perubahan angka dan penyesuaian durasi itu semestinya dijelaskan dengan terang sebelum DPRD diminta mengambil keputusan. Masalah waktunya juga nyata: proposal masuk ketika pembahasan KUA-PPAS 2027 hampir selesai, sehingga ruang untuk mengkaji tiap paket melalui komisi terkait terbatas.

Fiskal menyusut, komitmen harus realistis
Alasan fiskal sulit dipisahkan dari skala komitmen. APBD Kaltim pada 2026 berada di kisaran Rp14 triliun dan diperkirakan turun menjadi sekitar Rp12 triliun. Dalam keadaan itu, mengunci pembiayaan untuk 2027–2029 tanpa proyeksi kemampuan bayar yang meyakinkan berisiko menyempitkan ruang belanja pada tahun-tahun berikutnya. Kontrak tahun jamak memang dapat memberi kepastian pengerjaan, tetapi kepastian itu berlaku pula pada kewajiban pemerintah untuk membayar. DPRD perlu melihat arus pembiayaan, prioritas layanan, dan ketahanan anggaran, bukan hanya total nilai proyek. Itulah sebabnya penahanan persetujuan lebih masuk akal daripada memberi lampu hijau berdasarkan daftar kebutuhan yang belum diuji tuntas.
Kesiapan administratif dan teknis sama pentingnya dengan kemampuan membayar. Setiap paket perlu menjelaskan prosedur pengajuan, kewenangan, manfaat bagi masyarakat, keluaran yang dijanjikan, dan dampaknya. Pembahasan anggaran daerah 2027 tetap berjalan sesuai tahapan yang telah disepakati DPRD dan Pemprov Kaltim, meski tiga usulan tersebut belum disetujui. Langkah berikutnya semestinya bukan sekadar mengulang permintaan, melainkan melengkapi kajian dan memberi DPRD waktu yang memadai untuk mengujinya. Tanpa dasar yang kuat, percepatan hanya memindahkan risiko ke tahun anggaran berikutnya.

Jalan Sotek-Bongan menuntut kepastian legalitas
Jalan Sotek Bongan menjadi contoh paling jelas mengapa kesiapan proyek tak boleh dianggap formalitas. Fraksi PAN-NasDem menolak usulan pembangunan ruas itu melalui MYC, antara lain karena dasar kewenangan provinsi atas jalan berstatus non-status belum terang. Dalam pembahasan juga terungkap sebagian trase bersinggungan dengan kawasan Hutan Lindung Gunung Beratus. Pembangunan di kawasan hutan membutuhkan izin khusus, sehingga status lahan dan dokumen perizinan harus dipastikan sebelum proyek berjalan. Fraksi tersebut menilai anggaran provinsi semestinya lebih dahulu diarahkan ke jalan yang jelas menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan masih membutuhkan peningkatan. Meski menyatakan penolakan, PAN-NasDem masih akan membahas usulan itu secara internal untuk menentukan sikap akhir.
Keberatan ini bukan berarti konektivitas pedalaman tidak penting. Jalan yang layak membantu mobilitas warga, distribusi hasil pertanian dan komoditas, serta akses ke pelayanan dasar. Justru karena dampaknya nyata, proyek jalan harus berdiri di atas legalitas yang jelas dan perencanaan yang matang. Jika dasar kewenangan atau izin belum tuntas, manfaat yang dijanjikan tidak cukup untuk membenarkan risiko pelaksanaan.

Pemerataan harus berjalan bersama mutu
Perdebatan proyek MYC Kaltim seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah jalan dan fasilitas baru dibutuhkan. DPRD juga mengingatkan agar anggaran infrastruktur Kaltim tidak hanya mengejar pemerataan pembangunan atau penyelesaian pekerjaan, tetapi memastikan mutu dan ketepatan penggunaan anggaran. Pengawasan perlu mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga proyek dinyatakan selesai. Spesifikasi teknis dan standar konstruksi tidak boleh dikorbankan demi target waktu. Jalan yang cepat dibangun tetapi lekas rusak bukan pemerataan yang berhasil; itu pemborosan yang menunda manfaat bagi warga.
Sikap menahan persetujuan karena itu layak dibaca sebagai tuntutan atas standar yang lebih baik, bukan penolakan terhadap pembangunan. Pemprov perlu menyajikan kajian teknis dan legal yang lengkap, memperjelas manfaat tiap paket, serta menunjukkan bahwa kewajiban kontrak tahun jamak tetap terjangkau di tengah proyeksi fiskal yang menurun. DPRD pun perlu memberi keputusan setelah pemeriksaan yang terbuka dan berbasis kebutuhan. Kesimpulannya, Rp1,24 triliun hanya layak dikomitmenkan jika proyek siap, kewenangan dan izinnya jelas, anggaran mampu menanggungnya, dan kualitasnya terjaga. Tanpa empat kepastian itu, menunda persetujuan adalah pilihan yang lebih bertanggung jawab.






