Definisi Masalah: Bunga Utang yang Menggerus APBN
Bunga utang pemerintah adalah pembayaran berkala atas kewajiban pinjaman yang harus diambil dari anggaran negara, sehingga setiap rupiah yang dibayarkan untuk bunga mengurangi ruang fiskal yang tersedia bagi belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi, dan perlindungan sosial yang secara langsung menyentuh kehidupan warga sehari-hari. Alokasi bunga utang Rp650,31 triliun dalam RAPBN 2027 membuat masalah ini tidak lagi sekadar isu teknis fiskal, tetapi menjadi pertanyaan politis tentang prioritas pembangunan. Jika dirata-rata, pemerintah harus menyiapkan sekitar Rp1,78 triliun per hari, Rp74,3 miliar per jam, atau Rp1,24 miliar per menit hanya untuk bunga utang. Angka ini mencerminkan keputusan masa lalu untuk menutup defisit dengan utang yang kini menagih "cicilan" sangat mahal.
Ledakan Angka: Dari Rp386 Triliun ke Rp650 Triliun
Dalam lima tahun, beban bunga utang pemerintah melonjak tajam: dari Rp386,34 triliun pada 2022 menjadi Rp439,88 triliun (2023), Rp488,43 triliun (2024), Rp514,4 triliun (2025), dan diperkirakan Rp582,24 triliun pada outlook 2026. Dalam RAPBN 2027, angka itu kembali naik ke Rp650,31 triliun, atau naik sekitar Rp264 triliun (68,3 persen) dibandingkan 2022. Kutipan yang patut diperhatikan: "Pemerintah Indonesia pembayaran bunga utang Rp 650,31 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027." Lonjakan 11,7 persen dari outlook 2026 jelas bukan kenaikan yang bisa disepelekan. Ini bukan sekadar konsekuensi aritmatika, melainkan cerminan strategi fiskal yang bertumpu pada pembiayaan utang, sementara ruang fiskal untuk belanja produktif semakin terdesak.
Struktur APBN: Bunga Utang Menyaingi Subsidi
RAPBN 2027 merancang total belanja negara Rp4.097,2 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp3.362,2 triliun dan transfer ke daerah Rp735 triliun. Di dalamnya, subsidi mencapai Rp387,89 triliun, termasuk subsidi energi Rp272,95 triliun. Jika bunga utang Rp650,31 triliun digabung dengan subsidi Rp387,89 triliun, totalnya menembus sekitar Rp1.038,2 triliun atau sekitar 25,3 persen belanja negara. Artinya, seperempat lebih APBN habis untuk membayar bunga utang pemerintah dan subsidi, sebelum bicara soal belanja modal, infrastruktur, pelayanan publik, atau reformasi struktural. Beban fiskal Indonesia makin berat karena kewajiban ini bersifat non-negosiasi: ia harus dibayar, terlepas dari apakah ekonomi sedang tumbuh atau tertekan. Dalam konteks ini, perdebatan mengenai kualitas belanja dan prioritas pembangunan menjadi mendesak, bukan akademis.
Defisit, Utang Baru, dan Risiko Suku Bunga
Besarnya bunga utang tidak bisa dilepaskan dari pilihan menutup defisit anggaran dengan utang. RAPBN 2027 menetapkan defisit Rp671,16 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB, lebih rendah dari outlook defisit 2026 Rp734,32 triliun atau 2,85 persen PDB. Namun, untuk membiayai defisit, pemerintah tetap berencana mengambil pembiayaan utang Rp876,27 triliun, terutama dari penerbitan SBN neto Rp779,94 triliun dan pinjaman neto Rp96,33 triliun. Utang yang diterbitkan hari ini otomatis menjadi kewajiban pokok dan bunga di masa depan. Di saat yang sama, pemerintah mengakui risiko suku bunga dan pelemahan rupiah: asumsi bunga SBN 10 tahun dipatok 6,9 persen dengan kurs Rp17.500 per dolar. Strategi liability management, diversifikasi instrumen, dan dominasi pembiayaan dalam negeri adalah upaya mengurangi cost of fund, tetapi tidak menghapus fakta bahwa bunga utang pemerintah terus menggerus ruang fiskal.
Dampak ke Infrastruktur dan Kesimpulan Kebijakan
Kenaikan beban bunga terjadi ketika pemerintah juga harus membiayai program pembangunan, subsidi, perlindungan sosial, dan pelayanan publik. Di tengah ketidakpastian global, Presiden menegaskan, "Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya." Pernyataan itu ideal, tetapi angka di APBN menunjukkan kompromi yang mahal: semakin besar alokasi APBN utang, semakin terbatas ruang fiskal untuk proyek infrastruktur baru atau pemeliharaan jaringan yang sudah ada. Bunga utang Rp1,78 triliun per hari adalah dana yang tidak bisa dipakai membangun jalan, pelabuhan, sistem transportasi, atau jaringan listrik. Kesimpulannya, disiplin fiskal bukan sekadar menurunkan rasio utang PDB lewat defisit yang lebih kecil, tetapi menata ulang strategi pembiayaan agar bunga utang tidak terus menumpuk dan menyingkirkan prioritas pembangunan jangka panjang yang seharusnya menjadi inti APBN.
