Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Fiskal Menyusut, Belanja Pendidikan dan Proyek Harus Dipilah

Fiskal Menyusut, Belanja Pendidikan dan Proyek Harus Dipilah
Minat|Asia Tenggara

Anggaran yang lebih kecil menuntut pilihan lebih tajam

Fiskal daerah Kaltim adalah kemampuan pemerintah provinsi menghimpun dan menggunakan dana untuk membiayai layanan publik serta pembangunan. Ketika ruang fiskal menyusut, ukuran keberhasilan anggaran bukan banyaknya proyek, melainkan seberapa nyata manfaatnya bagi warga. APBD yang sebelumnya berada di kisaran Rp15 triliun hingga Rp20 triliun kini berkisar Rp12 triliun hingga Rp13 triliun, menurut anggota Komisi III DPRD Kaltim Muhammad Samsun. Penurunan ini membuat pemilihan belanja tak bisa diperlakukan sebagai urusan administratif belaka: setiap proyek harus bersaing berdasarkan urgensi dan dampaknya. Anggota Banggar DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan menilai tekanan APBD menjadi alasan untuk mengevaluasi kembali prioritas pembangunan, dan menyampaikan pandangannya pada Senin malam, 16 November 2026. Itu arah yang tepat. Saat anggaran Kaltim terbatas, mempertahankan semua rencana sekaligus berisiko mengencerkan manfaat dan mengorbankan kebutuhan yang lebih mendesak.

Pilih proyek dari manfaat, bukan kemegahan

DPRD menghendaki pemerintah lebih selektif menyesuaikan program pembangunan dengan kemampuan anggaran. Itu semestinya berarti menunda gedung pemerintahan yang belum mendesak, bukan memangkas layanan yang langsung menopang kehidupan warga. Agusriansyah menekankan kebutuhan dasar dan peluang ekonomi bagi generasi muda, termasuk kepastian terkait pekerjaan; ia juga mendorong dukungan bagi komunitas pemuda sebagai cara membuka ruang berkembang. Infrastruktur tetap perlu dinilai berdasarkan fungsi: jalan, air bersih, dan jaringan listrik berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Karena itu, seleksi bukan alasan untuk menghentikan pembangunan, melainkan cara membedakan kebutuhan penunjang dari kebutuhan penting. Prioritas pembangunan Kaltim seharusnya berpihak pada proyek yang menyelesaikan hambatan sehari-hari atau memperluas kesempatan ekonomi. Setiap usulan perlu menjawab pertanyaan sederhana: siapa yang menerima manfaat, seberapa mendesak kebutuhannya, dan adakah pilihan yang lebih berdampak dengan dana yang sama?

Pendidikan bukan pos yang boleh tersisih

Di tengah seleksi ketat, belanja pendidikan Kaltim harus tetap dilindungi. Samsun meminta alokasinya tidak kurang dari 20 persen APBD; nominalnya bisa turun ketika total APBD menyusut, tetapi kewajiban proporsional itu tetap harus dipenuhi. Prinsip ini memberi batas yang jelas bagi pembahasan anggaran: penghematan tidak boleh menjadikan pendidikan penyesuaian pertama. Namun, memenuhi persentase saja belum cukup. Samsun mengingatkan bahwa pembangunan dan fasilitas sekolah juga perlu diperhatikan. Ketegangannya nyata: ketika dana keseluruhan mengecil, pendidikan harus mendapat porsi minimum, sementara proyek lain—termasuk infrastruktur—juga membawa manfaat publik. Samsun menyebut alokasi infrastruktur diarahkan sebesar 40 persen, tetapi pelaksanaannya tetap menyesuaikan kemampuan fiskal dan skala prioritas. Pemerintah perlu menghindari perlombaan antarsektor; kewajiban pendidikan harus dihitung lebih dulu, lalu sisa ruang fiskal diarahkan pada kebutuhan lain yang paling mendesak.

Disiplin anggaran harus terasa bagi warga

Langkah berikutnya adalah menyelaraskan program pembangunan dengan dana yang benar-benar tersedia, mendahulukan belanja wajib dan program prioritas sebelum menghitung kemampuan untuk sektor lain, termasuk infrastruktur. Pendekatan itu menuntut pemerintah menjelaskan proyek mana yang diteruskan, ditunda, atau disesuaikan—serta alasan dan manfaatnya. Ukuran akhirnya bukan seberapa banyak anggaran terserap, tetapi apakah sekolah mendapat fasilitas yang diperlukan, akses dasar membaik, dan warga memperoleh peluang yang lebih luas. Agusriansyah mengingatkan bahwa alokasi harus menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak berhenti pada pembangunan fasilitas pemerintahan. Kaltim tidak perlu memilih antara pendidikan dan pembangunan yang berguna; yang harus disingkirkan adalah belanja yang manfaatnya kabur. Dengan menjaga batas 20 persen untuk pendidikan sekaligus menyaring proyek berdasarkan dampak, pemerintah dapat menghadapi penyusutan fiskal tanpa mengorbankan layanan dasar. Seleksi yang transparan dan berpihak pada warga adalah inti disiplin anggaran.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!