Kerusakan sebelum pekerjaan selesai bukan perkara kecil
Proyek jalan daerah adalah pekerjaan publik yang seharusnya menyediakan akses aman dan tahan lama, sehingga mutu material, pelaksanaan, serta pemeriksaan lapangan mesti sejalan dengan anggaran yang digunakan. Keluhan warga atas Jalan Cibeber–Malasari di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, menunjukkan mengapa prinsip itu penting: proyek belum rampung, tetapi saluran irigasi di lokasi sudah tampak rusak. Dengan nilai anggaran sekitar Rp398,3 juta, pekerjaan tersebut juga memicu pertanyaan tentang kualitas material dan pemadatan jalan. Warga menyebut akses ini berguna untuk menuju kawasan pertanian dan Rumah Sejarah di Malasari; kerusakan dini karena itu bukan sekadar soal tampilan konstruksi, melainkan berpotensi mengganggu jalur yang dibutuhkan sehari-hari.
Salah seorang warga, Sodik, menyatakan material pemadatan yang digunakan dipertanyakan, sementara seorang pekerja mengatakan pekerjaan irigasi dilakukan pihak lain dan mengakui kualitasnya jelek. Namun, keluhan tersebut belum dengan sendirinya membuktikan pelanggaran. Yang dibutuhkan adalah pemeriksaan teknis atas saluran, material, dan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi. Warga berharap pihak terkait segera memeriksa pekerjaan agar anggaran menghasilkan infrastruktur yang bermutu dan bermanfaat.

Progres dan metode kerja di Paguyangan perlu diperiksa
Di Paguyangan, Kabupaten Brebes, warga menyoroti rekonstruksi jalan poros lingkar Waduk Penjalin senilai Rp6.336.000.000 dari APBD Kabupaten Brebes tahun anggaran 2026. Sorotan mereka mencakup progres yang dinilai lambat, metode pelangsiran beton dengan mobil bak terbuka, serta pemasangan U-ditch yang diduga tidak mengikuti prosedur. Saat peninjauan media, pekerjaan terlihat berfokus pada drainase, sementara pengecoran atau pengaspalan belum tampak dimulai. Konsultan pengawas Jumadi menyebut progres fisik berada di kisaran 16 hingga 20 persen lebih dan menjelaskan kendaraan kecil dipakai karena medan sulit dijangkau truk molen.
Alasan medan sulit perlu dipertimbangkan, tetapi tidak menghapus kewajiban menjaga mutu beton dan memastikan pemasangan saluran sesuai prosedur. Pengawasan proyek seharusnya menghasilkan langkah korektif yang dapat diperiksa publik, bukan sekadar penjelasan setelah metode kerja dipersoalkan. Jumadi menyebut area tumpahan material cor yang sempat membuat pengendara sepeda motor terjatuh telah dibersihkan. Ia juga menginstruksikan agar struktur U-ditch yang terlanjur dipasang tanpa prosedur benar diangkat kembali untuk diperbaiki. Tindak lanjut itu perlu dipantau sampai perbaikan selesai dan kualitasnya dapat dipastikan.

Temuan audit menuntut tindak lanjut yang terbuka
Kasus lain di Sukabumi memperlihatkan persoalan yang berbeda: proyek jalan Jampangtengah–Kiaradua senilai Rp37,9 miliar dilaporkan ke kejaksaan. Materi yang tersedia menyebut hasil investigasi menemukan ketidaksesuaian spesifikasi dan kekurangan volume, sementara pembayaran proyek telah dilunasi 100 persen melalui lima tahap pencairan pada 2024. Temuan BPK RI mencatat dugaan kerugian sementara sekitar Rp7 miliar pada lima paket proyek jalan dan jaringan di Jawa Barat. Angka dan temuan tersebut patut ditangani serius, tetapi laporan dan hasil audit bukan pengganti proses pemeriksaan serta pembuktian oleh pihak berwenang.
Pertanyaan pentingnya adalah apakah kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume benar-benar sudah dikembalikan ke kas daerah. Dalam pernyataan yang dikutip dari pihak pelapor, penyedia disebut berkomitmen mengembalikan kelebihan bayar, tetapi bukti setoran masih diminta. Pemerintah dan pelaksana semestinya membuka hasil pemeriksaan, status pengembalian, serta perbaikan yang diwajibkan. Tanpa tindak lanjut yang terukur, warga hanya menerima jalan rusak atau pekerjaan yang dipersoalkan, sementara tanggung jawab atas uang publik tetap kabur.
Mutu harus dibuktikan, bukan dijanjikan
Tiga sorotan ini berbeda konteks, tetapi mengarah pada tuntutan yang sama: proyek infrastruktur jalan harus diawasi sejak pemilihan material hingga pemeriksaan akhir. Kerusakan saluran sebelum pekerjaan Cibeber–Malasari rampung, kekhawatiran atas metode kerja di Paguyangan, dan temuan kekurangan volume dalam paket jalan di Jawa Barat tidak boleh berhenti sebagai bahan keluhan atau berita. Pemeriksaan teknis, dokumentasi hasil, serta keterbukaan tentang koreksi dan pengembalian dana adalah cara untuk membedakan dugaan dari fakta yang telah terverifikasi.
Kesimpulannya, mutu proyek jalan daerah tidak cukup dinilai dari serapan anggaran atau selesainya pekerjaan di atas kertas. Pengawasan yang konsisten harus memastikan konstruksi sesuai spesifikasi, aman digunakan, dan bertahan sebagaimana mestinya. Ketika kerusakan muncul sebelum proyek rampung, respons yang layak bukan pembelaan umum, melainkan pemeriksaan independen, perbaikan yang terukur, dan pertanggungjawaban yang bisa dilihat warga.






