Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Persatuan Ormas Islam Diuji oleh Isu Hukum dan Ekonomi

Persatuan Ormas Islam Diuji oleh Isu Hukum dan Ekonomi
Minat|Asia Tenggara

Seruan persatuan harus berlanjut menjadi kerja bersama

Persatuan nasional adalah kemampuan berbagai kelompok untuk menyatukan sikap dan bertindak bersama demi kepentingan publik, tanpa menghapus perbedaan pandangan. Gagasan itu menjadi inti seruan Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, Ferry Juliantono, yang mengajak ormas Islam memperkuat persatuan menjelang Aksi Rakyat Bela Indonesia pada 15 November. Ajakan ini tepat, tetapi nilainya akan ditentukan oleh tindak lanjut, bukan banyaknya tokoh yang duduk di satu forum. Konsolidasi perlu membangun kesepahaman tentang tujuan dan cara memperjuangkannya, terutama ketika isu yang dibahas menyentuh kepercayaan terhadap hukum serta arah ekonomi. Tanpa langkah bersama yang jelas, seruan persatuan mudah berhenti sebagai simbol. Sebaliknya, kerja lintas organisasi yang konsisten dapat membuat aspirasi umat hadir dalam ruang kebangsaan secara lebih terarah.

Ferry menyebut pertemuan sebagai momentum untuk menyatukan pikiran dan kekuatan, sekaligus menyoroti praktik oligarki yang menurutnya merugikan negara. Pandangan tersebut menjadikan persatuan lebih dari slogan: ia diarahkan untuk menghadapi ketimpangan penguasaan sumber daya dan kegiatan ekonomi. Namun, kritik terhadap oligarki perlu disertai penjelasan dan dorongan kebijakan yang bisa diuji publik. Dengan begitu, konsolidasi ormas Islam tidak hanya menguatkan suara politik, tetapi juga membantu menjaga agar perdebatan tetap bertumpu pada kepentingan masyarakat.

Persatuan Ormas Islam Diuji oleh Isu Hukum dan Ekonomi

Penyadapan ilegal menuntut penegakan hukum yang terang

Pertemuan pimpinan MUI dan ormas Islam di Gedung MUI Pusat, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026, membahas penguatan persatuan, dorongan penegakan hukum atas dugaan penyadapan ilegal, serta pengawalan kedaulatan ekonomi. Menempatkan isu penyadapan dalam agenda bersama masuk akal: dugaan pelanggaran semacam ini harus ditangani melalui proses hukum yang terbuka dan dapat dipercaya. Dukungan organisasi masyarakat dapat menjaga perhatian publik tetap tertuju pada penyelesaian perkara, tetapi tidak semestinya mendahului pembuktian atau menggantikan kewenangan penegak hukum. Di sinilah persatuan diuji—apakah mampu mendorong keadilan dengan disiplin, atau malah memperuncing kecurigaan sebelum fakta dipastikan.

Forum tersebut juga membicarakan Aksi Rakyat Bela Indonesia yang direncanakan berlangsung di Tugu Proklamasi pada Minggu, 15 November 2026. Aksi nasional itu memberi ruang bagi tuntutan untuk disampaikan di hadapan publik, termasuk penuntasan dugaan penyadapan ilegal. Namun, demonstrasi akan lebih bermakna bila pesan dan tuntutannya jelas, sementara tindak lanjutnya tetap mengarah pada jalur hukum. Kehadiran aksi dalam agenda pertemuan menunjukkan bahwa konsolidasi tidak berhenti pada diskusi; ia juga menyiapkan ekspresi publik. Tanggung jawab penyelenggara dan peserta adalah menjaga agar suara keras tetap berisi, tertib, dan menghormati proses pembuktian.

Kedaulatan ekonomi perlu dibuktikan lewat penguatan koperasi

Kedaulatan ekonomi menjadi isu lain yang tak kalah penting dalam pertemuan tersebut. Ferry mendorong ormas Islam mengambil peran lebih besar dalam kemandirian ekonomi umat, termasuk melalui sinergi dan penguatan koperasi nasional. Ia juga mengaitkan pemulihan kedaulatan ekonomi dengan mandat Pasal 33 UUD 1945 serta menyebut penataan korporasi, efisiensi BUMN, dan revitalisasi koperasi sebagai arah kebijakan yang dibahas. Arah ini patut diuji melalui hasil: apakah koperasi benar-benar memperluas kesempatan ekonomi dan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan, bukan sekadar menjadi tema dalam pertemuan.

Ferry menyinggung dugaan penggunaan praktik under-invoicing dan transfer pricing untuk mengalihkan keuntungan serta menempatkan aset di luar negeri. Karena materi yang tersedia menyebutnya sebagai dugaan, hal itu tidak boleh diperlakukan sebagai kesimpulan terbukti. Sikap yang lebih kuat adalah meminta pemeriksaan berbasis bukti dan penegakan aturan yang konsisten. Pada saat yang sama, kemandirian ekonomi memerlukan kerja konkret dari organisasi: membangun kerja sama, memperkuat koperasi, dan menghubungkan aspirasi sosial dengan kegiatan ekonomi produktif. Tanpa langkah tersebut, tuntutan kedaulatan berisiko menjadi kritik tanpa jalan keluar.

Ujian sebenarnya ada pada tindak lanjut

Pertemuan menjelang 15 November mempertemukan tiga agenda yang saling berkaitan: persatuan umat, penegakan hukum dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, dan kedaulatan ekonomi. Seruan Ferry agar ormas Islam menyatukan pikiran dan kekuatan memberi arah, tetapi persatuan nasional tidak cukup diukur dari kesamaan pernyataan. Ukurannya adalah kemampuan organisasi menjaga proses hukum tetap adil sekaligus mengubah gagasan kemandirian menjadi kerja ekonomi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Aksi Rakyat Bela Indonesia dapat menjadi kesempatan untuk menyampaikan tuntutan, bukan akhir dari upaya bersama. Sesudahnya, ormas Islam perlu mengawal proses hukum dengan cermat dan menjelaskan bagaimana koperasi serta kolaborasi antarorganisasi dapat memperkuat ekonomi rakyat. Kesimpulannya, ajakan bersatu layak didukung bila disertai disiplin, bukti, dan tindak lanjut. Tanpa ketiganya, agenda besar yang dibahas di Jakarta hanya akan menjadi seruan sesaat.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Artikel ini dibuat dengan AI dari sumber yang dipublikasikan dan data produk.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!