Capaian makro belum menjawab soal daya beli
Ekonomi kerakyatan adalah pendekatan pembangunan yang menempatkan warga sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat, dengan keberhasilan diukur dari kemampuan keluarga memperoleh penghidupan layak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, ukuran itu penting karena pertumbuhan ekonomi belum otomatis meringankan beban warga. Akademisi politik Universitas Airlangga, Hari Fitrianto, menyoroti pekerjaan informal, upah riil yang rendah, biaya hidup meningkat, serta harga kebutuhan pokok sebagai persoalan yang belum terselesaikan di tengah gelombang demonstrasi masyarakat. Di sisi lain, ia mencatat pertumbuhan 5,29 persen pada triwulan kedua 2026 dan 5,45 persen sepanjang semester pertama. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 57 juta penerima hingga akhir Agustus, sementara Cek Kesehatan Gratis dinilai memperluas deteksi dini. Namun, angka jangkauan dan pertumbuhan belum cukup untuk membuktikan hasil. “Keberhasilan program sosial dan pertumbuhan ekonomi harus dibuktikan melalui dampaknya.”
Ukuran keberhasilan ada di meja makan keluarga
Dalam diskusi warga di Palmerah, Jakarta Barat, persoalan ekonomi rumah tangga muncul sebagai ukuran paling dekat untuk menilai kebijakan. Ketua RT dan tokoh masyarakat Abdul Malik Hamzah mengingatkan bahwa penghasilan yang tak mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat memicu konflik keluarga hingga perceraian. Ia juga menyebut warga yang terpaksa mencari pinjaman daring saat membutuhkan uang. Gambaran ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi keluarga bukan sekadar persoalan angka daya beli: dampaknya merembet ke hubungan di rumah dan risiko sosial. Karena itu, Malik meminta pemerintah lebih peka terhadap keadaan warga di tingkat bawah dan memperhatikan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pokok. Tuntutan warga bukan sekadar penambahan program, melainkan perlindungan yang terasa saat keluarga menghadapi kesulitan. Program ekonomi kerakyatan pemerintah patut dinilai dari perubahan nyata dalam kehidupan sasaran kebijakan, bukan hanya laporan pencapaian. Warga Palmerah meminta hasil kebijakan diukur dari manfaat yang benar-benar mereka rasakan.
Kepercayaan menuntut evaluasi terbuka dan respons nyata
Dukungan terhadap gagasan ekonomi kerakyatan tidak menghapus kebutuhan untuk menguji pelaksanaannya. Jaringan 98 Resolution Network menilai pemerintah memperkuat pemerataan dengan menjadikan Pasal 33 UUD 1945 landasan pembangunan; tetapi bagi warga, konsistensi implementasi di lapangan tetap menjadi ukuran utama. Di Palmerah, pengamat politik Fadli Zikry mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat berkaitan dengan kemampuan pemerintah memenuhi harapan dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Ketika manfaat program tak dirasakan atau aspirasi dibiarkan tanpa jawaban, dukungan pemilih dapat terpengaruh. Evaluasi kebijakan publik karena itu perlu dilakukan secara terbuka: periksa siapa yang menerima manfaat, apakah kebutuhan keluarga terbantu, lalu perbaiki kebijakan yang belum menjawab masalah. Pengawasan parlemen dan partisipasi warga juga perlu dijaga agar pemerintah tetap transparan dan bertanggung jawab. Momentum dua tahun seharusnya menjadi titik peninjauan arah pembangunan, bukan sekadar perayaan capaian. Pada akhirnya, ekonomi kerakyatan baru meyakinkan ketika hasilnya terasa di rumah tangga dan respons pemerintah terhadap aspirasi publik terlihat konsisten.
