Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Pemulihan Pascabencana Diuji oleh Target dan Pelaksanaan

Pemulihan Pascabencana Diuji oleh Target dan Pelaksanaan
Minat|Asia Tenggara

Percepatan perlu diukur dari hasil yang dirasakan

Pemulihan bencana Sumatra adalah rangkaian upaya untuk membangun kembali layanan, infrastruktur, lingkungan, dan mata pencaharian masyarakat setelah bencana, sekaligus mengurangi risiko kerusakan berulang. Hampir setahun setelah bencana, pemerintah kembali menekankan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi—tetapi ukuran keberhasilannya tidak cukup berupa daftar proyek atau laporan kemajuan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang memimpin Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, memaparkan perkembangan pemulihan seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada 9 November 2026. Pemulihan mencakup 53 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Cakupannya meliputi konektivitas, pendidikan, kesehatan, fasilitas ekonomi, tempat ibadah, pasar, UMKM, pertanian, perikanan, serta hunian sementara dan tetap. Skala sebesar ini menuntut prioritas yang terbuka: warga perlu tahu layanan apa yang sudah kembali, apa yang masih tertunda, dan siapa yang bertanggung jawab menyelesaikannya.

Pemulihan Pascabencana Diuji oleh Target dan Pelaksanaan

Anggaran harus mengikuti kebutuhan, bukan sekadar tersedia

Dorongan pemerintah agar daerah mengoptimalkan anggaran pemulihan masuk akal, tetapi penyerapan bukan tujuan akhir. Yang penting ialah apakah belanja menghasilkan jalan yang bisa dilalui, sekolah yang layak, lahan produktif, dan perlindungan yang tahan menghadapi banjir berikutnya. Tito meminta pemerintah daerah memanfaatkan dana yang tersedia, termasuk transfer ke daerah dan pendapatan asli daerah. Namun, bahan yang tersedia tidak memberi angka realisasi anggaran daerah; karena itu, klaim bahwa penyerapannya rendah tidak dapat dipastikan dari informasi ini. Pengawasan tetap penting. Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, Alfian, menyebut penelusuran organisasinya menemukan pembangunan infrastruktur sungai di Gayo Lues dengan anggaran sekitar Rp7 miliar, disertai kekhawatiran atas perubahan lebar sungai dari rancangan awal dan efektivitas bangunan. Kasus tersebut mengingatkan bahwa anggaran besar tanpa desain yang tepat dan evaluasi mutu dapat gagal melindungi warga.

Kepastian jadwal dan prioritas ekologis belum bisa ditunda

Kritik masyarakat sipil menyoroti jurang antara jadwal pemerintah dan kepastian yang dibutuhkan warga. Menjelang satu tahun bencana ekologis, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menilai rehabilitasi pascabencana Aceh belum sesuai kebutuhan dan mempertanyakan kapan prosesnya akan selesai. Alfian mendesak pemerintah daerah agar menuntut kepastian target dari pemerintah pusat. Persoalan itu terasa konkret: ia menyoroti fasilitas belajar yang masih menggunakan tenda serta warga Gayo Lues yang kehilangan rumah dan kebutuhan dasar. Pemerintah menargetkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028, tetapi target panjang itu perlu diurai menjadi jadwal kerja dan capaian antara yang dapat diperiksa publik. Tanpa tolok ukur yang jelas, masyarakat sulit membedakan keterlambatan yang beralasan dari kegagalan pelaksanaan. Keterbukaan pemerintah daerah mengenai kapasitas dan kendala juga penting agar tanggung jawab tidak kabur.

Rekonstruksi harus tahan terhadap bencana berikutnya

Rekonstruksi Sumatra tidak akan berkelanjutan bila hanya mengembalikan bangunan ke keadaan sebelum rusak. Pemerintah membahas antisipasi hujan dan bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sekaligus kelanjutan program pemulihan beserta kebutuhan anggaran pada 2027. Perhatian itu mendesak karena hujan susulan telah memicu banjir dan longsor, sementara perbaikan jalan serta sungai di sejumlah lokasi masih memerlukan penanganan permanen. Koalisi masyarakat sipil juga meminta pemulihan ekologi dan daerah aliran sungai menjadi prioritas, disertai pemulihan sawah dan perkebunan agar ekonomi warga kembali bergerak. Pemeriksaan mutu konstruksi, keterbukaan belanja, dan pemantauan hasil di lapangan harus berjalan bersama pembangunan. Jika tidak, infrastruktur yang dibiayai negara dapat kembali rusak dan warga menanggung dampaknya lagi.

Kesimpulannya, pemulihan pascabencana tidak layak dinilai hanya dari klaim progres atau besarnya rencana anggaran. Pemerintah perlu menerjemahkan target hingga 2028 dan program 2027 menjadi jadwal yang transparan, prioritas yang berpihak pada kebutuhan warga, serta pekerjaan yang memperhitungkan risiko ekologis. Ukuran akhirnya sederhana: apakah rumah, sekolah, jalan, sungai, dan sumber penghidupan masyarakat benar-benar pulih dan lebih aman menghadapi bencana berikutnya.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!