Kepercayaan Publik Bukan Sesuatu yang Bisa Diminta
Komunikasi politik pemerintah adalah seluruh cara pemerintah menyusun, menyampaikan, dan menjelaskan kebijakan kepada warga, termasuk bagaimana pemerintah mendengar kritik, merespons keresahan, dan membangun kepercayaan publik melalui dialog yang terbuka, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, titik lemah paling menonjol bukan semata pada jumlah program, melainkan pada cara pemerintah berbicara dan mendengar. Salah satu persoalan mendasar adalah kecenderungan menganggap kepercayaan publik sebagai sesuatu yang dapat diminta secara langsung. Pemerintah berharap publik percaya pada niat baik dan program unggulan, seolah mandat elektoral otomatis berubah menjadi cek kosong kepercayaan. Padahal, kepercayaan publik Indonesia dibangun dari kesesuaian antara janji dan bukti, bukan dari imbauan untuk percaya. Sikap defensif terhadap kritik hanya memperlebar jarak dengan warga yang menuntut penjelasan, bukan propaganda.
Dua Tahun Berjalan: Program Ada, Persepsi Publik Tertinggal
Dalam teori legitimasi politik, dukungan terhadap otoritas dan penilaian atas kinerja adalah dua hal berbeda. Banyak warga bisa mengakui legitimasi pemerintahan, tetapi kecewa pada layanan publik atau cara pejabat berkomunikasi. Di usia dua tahun, kritik terhadap satu program atau satu pejabat sering dibaca pemerintah sebagai penolakan total terhadap kekuasaan, sehingga ruang koreksi menyempit. Padahal, pemerintah yang kehilangan kepercayaan publik akan semakin sulit mengajak masyarakat mendukung kebijakan yang membutuhkan kebersamaan, mulai dari reformasi ekonomi hingga penataan subsidi. Di lapangan, warga merasakan langsung persoalan kenaikan harga dan gangguan pelayanan; isu-isu ini menuntut komunikasi krisis yang cepat, akurat, dan konsisten. Ketika respons yang muncul justru lambat atau defensif, persepsi publik mengeras: pemerintah tampak lebih sibuk membela citra daripada memperbaiki pelayanan.
Sosialisasi Kebijakan Publik: Program Baik yang Gagal Menemukan Penerima Manfaat
Arus Survei Indonesia menyoroti pentingnya penguatan komunikasi publik dan sosialisasi program pemerintah agar manfaat kebijakan dapat diketahui dan diakses lebih luas oleh masyarakat. Sejumlah program dinilai sudah menunjukkan capaian positif, tetapi sosialisasi masih lemah sehingga informasi tentang syarat, mekanisme, dan manfaat belum dipahami kelompok sasaran. Ini menunjukkan bahwa efektivitas program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kualitas sosialisasi kebijakan publik. Program yang dirancang dengan baik belum tentu memberikan manfaat optimal apabila warga tidak tahu keberadaannya atau cara mengaksesnya. Sosialisasi yang hanya berupa publikasi seremonial dan komunikasi satu arah gagal menjawab kebutuhan informasi warga. Tanpa penjelasan yang jelas, program unggulan mudah dipersepsikan sebagai sekadar proyek pencitraan, bukan solusi konkret atas masalah sehari-hari.
Dari Pembelaan Citra ke Pertanggungjawaban Publik
Setelah dua tahun memerintah, pemerintahan Prabowo perlu mengubah pendekatan dari komunikasi yang berorientasi pada pembelaan citra menuju komunikasi yang berorientasi pada pertanggungjawaban publik. Langkah pertama yang mendesak adalah menyampaikan laporan evaluasi dua tahun yang terbuka dan mudah dipahami, berisi target awal, capaian aktual, anggaran, dampak, masalah, dan rencana perbaikan dengan tenggat jelas. Kedua, pemerintah perlu membangun mekanisme dialog teratur dengan kelompok yang berbeda pandangan, menjelaskan masukan mana yang diambil dan mana yang ditolak beserta alasannya. Ketiga, komunikasi krisis harus diperkuat untuk isu yang langsung menyentuh hidup warga, seperti kenaikan harga dan gangguan pelayanan, dengan informasi cepat dan konsisten. Program unggulan juga perlu dievaluasi berkala dari sisi ketepatan sasaran, efisiensi, dan risiko penyimpangan, lalu diperbaiki bila terbukti bermasalah.
Menutup Jarak: Kepercayaan Publik sebagai Modal, Bukan Hak Istimewa
Kepercayaan publik merupakan modal pemerintahan yang harus dirawat, bukan sumber daya yang dapat digunakan tanpa batas. Pemerintah masih memiliki waktu untuk membuktikan bahwa komunikasi politik pemerintah bisa bertransformasi dari pola instruktif menjadi pola dialogis. Kuncinya adalah konsistensi antara kata dan tindakan: ketika pemerintah berbicara tentang pemberantasan korupsi, warga ingin melihat penegakan hukum yang tidak tebang pilih; ketika pemerintah berbicara tentang kesejahteraan, warga menuntut perbaikan nyata dalam pelayanan. Menurut Ali Rif’an dari Arus Survei Indonesia, pelaksanaan program harus diimbangi penyampaian informasi yang efektif agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan sasaran. Pada akhirnya, kepercayaan publik Indonesia tidak dapat diperintahkan. Ia harus dibangun melalui keterbukaan, pelayanan yang terasa di tingkat akar rumput, dan keberanian mengakui kekurangan sebelum warga memutuskan untuk berhenti mendengarkan.
