Anggaran besar, waktu semakin sempit
Dana kelurahan adalah alokasi anggaran pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Di Kepahiang, alokasi tahun 2026 berjumlah Rp2,4 miliar, tetapi kini terancam tidak terserap sepenuhnya karena dua kelurahan belum mengajukan pencairan menjelang akhir tahun anggaran. Ini bukan sekadar persoalan administrasi: ketika anggaran tertahan, warga berisiko kehilangan manfaat program yang semestinya berjalan di lingkungan mereka.
Situasi tersebut membuat penyerapan dana daerah menjadi persoalan mendesak. Sepuluh kelurahan lain telah merealisasikan program kerja dan pencairan dana, sementara dua wilayah di Kecamatan Bermani Ilir dan Kecamatan Kabawetan masih belum mengajukan usulan pencairan. Ketimpangan ini menegaskan bahwa hambatan pelaksanaan tidak merata. Karena sisa waktu anggaran terus berkurang, keterlambatan berkas dapat berubah menjadi kegagalan menjalankan program, bukan hanya penundaan proses.
Peringatan lama yang kembali muncul
Risiko tahun ini terasa lebih serius karena pola serupa tercatat pada 2025. Kelurahan Keban Agung di Bermani Ilir dan Kelurahan Tangsi Baru di Kabawetan saat itu juga gagal mencairkan anggaran, dengan keterbatasan sumber daya manusia disebut sebagai alasannya. Pengulangan ini semestinya mendorong pemerintah daerah mengatasi hambatan sejak awal, bukan menunggu hingga penghujung tahun. Jika kapasitas administrasi menjadi kendala, pendampingan dan koordinasi perlu hadir sebelum tenggat membuat pilihan semakin terbatas.
Besaran anggaran per kelurahan mencapai hingga Rp200 juta. Berdasarkan petunjuk teknis, alokasi umumnya dibagi menjadi Rp100 juta untuk pembangunan fisik atau pengadaan sarana-prasarana dan Rp100 juta untuk pemberdayaan masyarakat. Pembagian itu menunjukkan bahwa dana dirancang untuk kebutuhan yang nyata dan beragam. Namun, rencana yang baik tidak memberi dampak apa pun selama usulan pencairan belum diajukan dan program belum terlaksana.
Percepatan harus berujung pada manfaat warga
Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata menyayangkan lambannya respons dan pengajuan berkas, lalu menginstruksikan seluruh lurah bergerak cepat mempercepat penyerapan sebelum tahun anggaran berakhir. Dorongan itu tepat, tetapi kecepatan saja tidak cukup: proses perlu tertib agar program yang dikejar tetap sesuai ketentuan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu memastikan lurah yang mengalami kendala memperoleh bantuan administratif, terutama setelah masalah serupa dikaitkan dengan keterbatasan SDM pada tahun sebelumnya.
Bupati memperingatkan bahwa penundaan pencairan dapat merugikan warga karena menghambat pembangunan daerah dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Itulah ukuran paling penting bagi anggaran kelurahan 2026: bukan hanya berapa dana yang tercatat, tetapi apakah manfaatnya sampai kepada masyarakat. Bila dua kelurahan yang tertinggal tidak segera menuntaskan proses, peluang menjalankan program akan makin sempit. Pemerintah dan jajaran kelurahan perlu menjadikan percepatan sebagai tanggung jawab pelayanan, bukan sekadar mengejar angka serapan.
Kesimpulannya, ancaman tidak terserapnya dana kelurahan Kepahiang merupakan peringatan bahwa anggaran tanpa kesiapan pelaksanaan tidak akan menghasilkan pembangunan. Instruksi bupati perlu diikuti langkah cepat, koordinasi, dan dukungan untuk menuntaskan hambatan. Warga berhak menerima manfaat anggaran yang telah dialokasikan; karena itu, sisa waktu tahun anggaran harus digunakan untuk memastikan program berjalan, bukan membiarkan dana tertahan.






