Dana Pilgub disiapkan jauh sebelum pemungutan suara
Dana cadangan Pilgub adalah dana yang disisihkan secara bertahap dari APBD untuk membiayai pemilihan gubernur dan wakil gubernur tanpa menumpuk seluruh kebutuhan dalam satu tahun anggaran. Pemprov dan DPRD Jawa Timur menyepakati pembentukan dana sebesar Rp600 miliar untuk kebutuhan Pilgub Jatim 2029. Kesepakatan itu disahkan dalam rapat paripurna DPRD Jatim di Surabaya pada 5 November 2026.
Keputusan ini menunjukkan bahwa pembiayaan pemilu diperlakukan sebagai kewajiban yang harus direncanakan, bukan pengeluaran mendadak menjelang pemungutan suara. Masa jabatan gubernur dan wakil gubernur periode 2025–2030 menjadi latar waktu persiapan. Dengan menyisihkan dana sejak awal, pemerintah daerah punya ruang untuk menata anggaran, sementara publik dapat menilai apakah prioritas pelayanan tetap terlindungi.
Cicilan mulai 2027, dengan ruang penyesuaian
Dana Rp600 miliar itu direncanakan terkumpul selama tiga tahun, dengan pencicilan dari APBD dimulai pada 2027. Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansa, mengatakan kebutuhan tersebut disiapkan bertahap agar tidak menjadi beban satu tahun anggaran. Besaran alokasi tahunan akan diselaraskan dengan kondisi fiskal, bukan dipaksakan tanpa mempertimbangkan belanja daerah lainnya.
Ada perbedaan angka dalam keterangan yang diberitakan: satu bagian menyebut alokasi awal sekitar Rp275 miliar pada 2027, sementara Dedi menyebut persiapan tahun pertama sekitar Rp200 miliar dan angka tahunan dapat naik turun. Karena itu, skema tersebut lebih tepat dibaca sebagai rencana bertahap yang masih membutuhkan penetapan angka dalam proses anggaran, bukan jadwal cicilan tahunan yang sepenuhnya tetap.
Pelajaran dari pemilu sebelumnya menjadi pertimbangan
Besaran dana cadangan juga mencerminkan evaluasi atas kebutuhan pembiayaan pemilu sebelumnya. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyatakan bahwa pembiayaan pemilu terdahulu yang melampaui Rp1 triliun masih menyisakan SiLPA cukup besar; menurutnya, Rp600 miliar dinilai realistis dengan mempertimbangkan kondisi fiskal. Sikap ini masuk akal: anggaran besar tidak otomatis berarti perencanaan tepat jika sebagian dana akhirnya tidak terpakai.
Namun, angka yang lebih rendah bukan alasan untuk mengendurkan pengawasan. Kebutuhan Pilgub harus dihitung dengan cermat dan terbuka, lalu disesuaikan bila kondisi keuangan daerah berubah. Gubernur Khofifah menegaskan bahwa alokasi dapat ditambah atau dikurangi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; perubahan yang memengaruhi dana cadangan perlu ditempuh melalui perubahan Perda sesuai ketentuan.
Perda memberi dasar, pelayanan publik tetap jadi ukuran
Persetujuan paripurna menjadi pijakan pembentukan Perda dana cadangan, tetapi Raperda masih harus diproses untuk ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku. Setelah resmi, Perda akan menjadi dasar hukum untuk menyiapkan anggaran Pilgub Jatim secara terencana. Tata kelola dana juga harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan pengawasan DPRD, aparat pengawas internal pemerintah, serta Badan Pemeriksa Keuangan sesuai kewenangan.
Bagi warga, ukuran keberhasilan skema ini bukan semata-mata tersedianya dana pemilu. Persiapan anggaran seharusnya tidak mengurangi kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar, menjaga pelayanan publik, dan menjalankan program pembangunan. Kesimpulannya, pencicilan mulai 2027 adalah pilihan fiskal yang lebih terencana daripada membebankan biaya Pilgub dalam satu tahun, tetapi manfaatnya hanya nyata jika jumlahnya realistis, prosesnya transparan, dan belanja publik tetap terlindungi.






